Menggiring Kamboja Kembali Ke ...

MASIH digerakkan oleh harapan tinggi akan adanya suatu penyelesaian politik di Kamboja, para menlu ASEAN berkumpul lagi untuk sidang tahunan ke-18 di Kuala Lumpur, awal pekan ini. Peluang ke arah suatu penyelesaian politik bagi Kamboja akhir-akhir ini harus diakui kian sempit. Vietnam bahkan menilai, usul proximity talks yang dilontarkan menlu Muangthai Siddhi Savetsila mengandung maksud-maksud jahat. Benarkah? Pertama-tama, soal kehadiran Vietnam di Kamboja yang, menurut Hanoi, tidak lain dimaksudkan untuk melindungi bangsa Kamboja dari kekejaman rezim Pol Pot. Sebaliknya, Muangthai, yang kata Hanoi telah dengan sengaja menentang kenyataan itu, bahkan mencoba menegakkan kembali kekuasaan Pol Pot. Perbedaan pandangan Vietnam-Muangthai itu bisa dibaca dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikemukakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, 5 Juli berselang. Intisari Pernyataan ini secara tidak langsung menolak usul proximity talks. Namun, pada bagian penutup, anehnya, tercantum keterangan bahwa Vietnam menyambut setiap usaha yang bertujuan meningkatkan dialog demi tercapainya penyelesaian politik dan terciptanya stabilitas politik di Asia Tenggara. Sikap mendua Hanoi yang selalu menggebrak ke sana merangkul ke sini bukanlah barang baru bagi ASEAN. Mungkin, karena itu pula, "penolakan" Hanoi tidak menciutkan semangat para menlu ASEAN yang bersidang di Kuala Lumpur Itu. Tujuannya Jelas, mengusulkan dialog tidak langsung pihak pemerintah koalisi Kamboja(RDK) dengan Vietnam. Penolakan Vietnam, menurut menlu Singapura Danabalan, aneh. Sebab, usul Muangthai sendiri belum pernah diajukan secara terbuka. Usul itu sendiri masih dimatangkan lagi di Kuala Lumpur. Pada mulanya usul proximity talks datang dari menlu Malaysia Ahmad Rhitauddeen. Dalam gagasan aslinya, perundingan melibatkan pihak-pihak bersengketa, yang berada di ruang terpisah dan dihubungkan oleh pihak ketiga sebagai perantara. Yang dimaksud pihak bersengketa di situ adalah pemerintahan Heng Shamrin dan pemerintah koalisi RDK, yang terdiri atas kelompok Moulinka Sihanouk, KPLNF dan Khmer Merah. Usul ini kemudian dipertajam Muangthai, yang menghendaki agar perundingan melibatkan Vietnam yang menempatkan 170.000 tentaranya di Kamboja - dan pemerintah koalisi RDK. Partisipasi pemerintahan Heng Shamrin dianggap tidak mustahil, tapi yang diperhitungkan tetap Vietnam. Sumber resmi di Kuala Lumpur menggarisbawahi, proximity talks hanyalah satu sarana untuk memulai proses panjang ke arah penyelesaian politik. Dalam sarana itu sama sekali tidak tercantum pengakuan terhadap dominasi Vietnam di Indocina atau pengakuan terhadap pemerintahan Heng Shamrin. Kabarnya, pihak RDK menerima usul Muangthai, tapi Hanoi sudah telanjur menolak dan belum mengubah sikapnya itu. Walaupun Vietnam, seperti yang dituduhkan Menlu Siddhi, sangat tidak luwes, tidak bisa dielakkan kenyataan bahwa negara itu berada dalam posisi yang sangat menentukan. Tidak heran bila upaya Menlu Mochtar Kusumaatmadja dari Indonesia untuk meningkatkan hubungan Vietnam-AS, misalnya, diharapkan bisa menjalar juga ke hubungan ASEAN-Vietnam. Menurut sumber pemerintah di Washington, Hanoi bukan saja mengusulkan perundingan tingkat tinggi antara AS dan Vietnam, tapi awal bulan ini sudah melontarkan rencana mereka mengembalikan sisa-sisa 26 tentara Amerika yang dinyatakan hilang dalam tugas (missing in action atau MIA). Tidak cuma itu. Dalam tempo dua tahun mendatang, Hanoi akan menyerahkan keterangan lengkap mengenai semua sisa MIA (sekitar 2.467 orang) di Vietnam. Adapun pesan Vietnam tentang perundingan tingkat tinggi sudah disampaikan dubes Vietnam di Jakarta kepada Menlu Mochtar untuk diterus-kan kepada menlu AS George Shultz Jumat pekan ini. Mengingat kesungguhan yang diperlihatkan Hanoi, adalah wajar bila Mochtar mengharapkan dukungan ASEAN bagi pendekatan yang sangat tiba-tiba itu. Masuk akal juga gagasan Mochtar yang menghendaki agar proximity talks dikaitkan dengan resolusi tentang MIA dan pada tahap lanjut normalisasi hubungan AS-Vietnam. Tapi Menlu Shultz tampaknya terdorong bersikap waspada. "Vietnam sangat lihai melancarkan pendekatan diplomatik yang pada akhirnya ternyata bukan apa-apa," tuturnya dalam perjalanan menuju Bangkok. Hanoi memang suka membiarkan banyak pihak teperdaya, tidak terkecuali ASEAN. Sejauh yang menyangkut konflik Kamboja, Shultz cenderung tidak mau terlibat dan mempercayakan segalanya pada ASEAN. Ia sudah menyatakan tidak bisa menerima partisipasi pemerintahan Heng Shamrin dalam perundingan. Sebab, hal itu berarti pengakuan secara tak langsung terhadap penguasa pro-Hanoi itu. Yang kini dilakukan Shultz tidak lain menunjukkan besarnya perhatian AS pada kawasan ini. Untuk itu, ia melakukan serangkaian kunjungan ke Asia Pasifik, berdialog dengan pemimpin ASEAN, dan yang lebih penting lagi bertukar kata dengan gerilyawan Kamboja - dari kelompok Sihanouk dan KPNLF, yang kini tersingkir ke Muangthai. Ia juga akan berkunjung ke sebuah desa Muangthai yang dihajar mortir Vietnam, lalu ke sebuah kamp pengungsi yang menampung 55.000 dari 230.000 pengungsi Kamboja di Muangthai. Ada apa kok tiba-tiba? "Tidak apa-apa," jawab Shultz. "Sekadar menunjukkan bahwa Amerika membantu Muangthai." Isma Sawitri Laporan kantor-kantor berita