Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer: "Kami Sudah Mengeluarkan Dana yang Sangat Besar untuk Aborigin"

KEPIAWAIAN Alexander Downer sedang diuji. Menteri Luar Negeri Australia yang biasanya banyak senyum ini sedang dalam posisi terjepit. Dunia internasional sedang menekan agar Canberra menggunakan haknya untuk mengubah undang-undang di Negara Bagian Northern Territory dan Western Australia yang dianggap melanggar hak asasi suku Aborigin. Sementara itu, atasannya, Perdana Menteri John Howard, menganggap ini adalah urusan dalam negeri Australia. Maka, di pundak politisi yang juga berpengalaman sebagai diplomat inilah tugas meyakinkan dunia dipanggul.

Salah satu di antaranya adalah meyakinkan Mary Robinson. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ini telah ditugasi atasannya, pekan lalu, untuk meneliti apakah Australia melanggar konvensi internasional mengenai hak asasi manusia yang telah ditandatangani Canberra—terutama mengenai apakah undang-undang Mandatory Sentencing Law (MSL) bersikap diskriminatif terhadap suku Aborigin.

Downer, 49 tahun, bersikukuh bahwa masalah yang menimpa puak Aborigin bukan disebabkan oleh kebijakan diskriminatif pemerintah, melainkan karena perbedaan budaya yang sulit dijembatani. "Kultur Aborigin sangat kuat dan sangat berbeda dengan budaya Barat," katanya. Hal itulah yang diyakininya membuat orang Aborigin di Australia sulit membaur.

Kamis pekan lalu, Downer menerima Bambang Harymurti dan Purwani Dyah Prabandari dari TEMPO untuk sebuah wawancara khusus di kantornya, di Sydney. Tampil santai dan penuh humor, penanggung jawab politik luar negeri Australia ini berkesan meremehkan tekanan internasional tentang MSL. Petikannya:

---

Kofi Annan berkunjung ke Canberra pekan lalu. Apakah soal Mandatory Sentencing Law ini sempat dibicarakan?

Dia (Annan) sama sekali tidak menyebut masalah itu. Perdana Menteri John Howard bertemu dengan dia sekitar sejam, kemudian beberapa menteri termasuk saya bergabung sekitar tiga perempat jam. Dan saya juga bertemu dengan Annan sendiri selama sekitar 30 menit. Lalu, kami juga makan malam selama sekitar dua setengah jam. Dia tidak pernah menyebut masalah itu.

Apakah itu berarti kemenangan bagi pemerintah Australia dalam masalah MSL?

Tentu saja tidak.

Apakah pemerintah mendapat banyak tekanan dari negara lain atau organisasi internasional untuk pencabutan MSL?

Setahu saya, tidak ada tekanan dari luar, tapi justru ada tekanan dari kami sendiri. Sebab, MSL memang telah menjadi isu nasional yang sangat penting, dan baru-baru ini seorang anak Aborigin bunuh diri di Detention Center, Darwin. Undang-undang ini sebenarnya telah diberlakukan di Northern Territory (NT) sejak 1996 dan di Western Australia (WA) sejak 1997. Semula, kami belum punya perhatian terhadap hal itu. Baru sekitar dua minggu terakhir ini masalah itu menjadi isu.

Apakah, menurut Anda, sikap pemerintah Canberra yang tidak menentang MS Law di NT dan WA itu sudah benar?

Kami memiliki sistem pemerintahan federal sehingga kami harus hati-hati untuk mengubah produk hukum negara bagian tertentu. Orang-orang yang tidak setuju dengan MSL bebas berkampanye untuk menuntut penghapusan MSL pada pemerintah NT dan WA. Kalau mereka mendapat dukungan mayoritas, partai akan menentang hukum tersebut, dan keberhasilannya diuji melalui pemilihan umum. Itulah solusi yang demokratis. Pemerintah Federal tidak tepat untuk menekan masalah ini.

Artinya pemerintah federal tidak bisa melakukan apa pun untuk mengubah undang-undang yang diskriminatif dan tidak adil tersebut?

Kami, yaitu Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, sudah menulis surat, yang berisi keprihatinan dalam kasus yang melibatkan anak-anak di bawah 18 tahun, ke pemerintah NT dan WA. Tapi parlemen yang akan memutuskan benar atau salah.

Bagaimana dengan diskriminasi terhadap warga asli Australia, Aborigin?

Australia seperti negara lain di Asia Pasifik, yang memiliki minoritas warga asli. Tapi sama sekali tidak ada diskriminasi terhadap warga Aborigin. Kami memiliki satu hukum untuk semua warga Australia tanpa membedakan warna kulit, negara asal, dan lain-lain. Adalah melanggar hukum untuk melakukan diskriminasi di Australia.

Problem dalam kasus Aborigin adalah perbedaan kultur. Kultur Aborigin sangat kuat dan sangat berbeda dengan kultur Barat dan Asia, yang juga dominan di Australia. Memang sangat sulit melakukan rekonsiliasi antara beragam kebudayaan yang berbeda di Australia.

Apakah pemerintah Australia juga memberikan perlakuan istimewa terhadap masyarakat Aborigin?

Kami melakukannya untuk warga Aborigin, seperti mengucurkan dana yang sangat besar. Tapi (adanya kasus baru-baru ini—Red.) itu membuktikan bagaimana sulitnya melakukan rekonsiliasi dua kultur yang sangat berbeda.

Tapi bukankah pemerintah Australia bersikap diskriminatif, seperti dalam menerima imigran dari Asia, Afrika, atau Timur Tengah dibandingkan dengan dari Barat?

Tidak ada diskriminasi oleh pemerintah. Diskriminasi adalah pelanggaran hukum. Kalau Anda datang dari Korea, Cina, Afganistan, Prancis, atau Alaska, aturannya sama. Tapi, kalau mereka datang secara ilegal, aturannya sama dan sangat keras. Kami banyak menerima imigran gelap dari Eropa Barat. Mereka datang ke sini bukan karena tekanan politik. Maka, kami juga memulangkan mereka.