Menunda lapar dan balas dendam

BENTROK di Masjidii Aqsa usai salat Jumat pekan lalu mungkin bukan yang terburuk -- karena yang lebih buruk bisa terjadi dalam pekan-pekan mendatang. Israel mengerahkan satuan tentara dan polisi ke masjid bersejarah itu -- bangunan suci ketiga bagi umat Islam -- saat 300-an orang Palestina memekikkan slogan-slogan keagamaan. Belum sempat keluar masjid, mereka sudah dihadang pentungan dan semprotan gas air mata. Ibu-ibu tua Palestina tampak berusaha melawan -- seorang wartawan foto hampir saja dihajar. Peristiwa ini disulut oleh sebab kecil: seorang polisi Israel yang berpakaian preman sempat dipukuli remaja Palestina dan pistolnya dirampas. Terbiasa unggul, maka tentara Israel naik darah melihat perlakuan ini. Terjadilah serbuan ke Masjidil Aqsa - satu peristiwa yang, kata sumber lain, terjadi karena penduduk Palestina di Yerusalem mengadakan upacara berkabung bagi 40 syuhada yang tewas selama keguncangan di Gaza dan Tepi Barat. Akibat serbuan itu: 70 orang luka-luka, semuanya dirawat di Rumah Sakit Islam Mokassed. Akan ke mana Israel, dan harus bagaimana Palestina? Sampai kini tidak terlihat "cahaya di ujung lorong konflik yang panjang itu". Juga tidak ada tindakan positif dari Israel, sebagai penguasa kedua daerah pendudukan itu -- sementara nasib Palestina kian rawan saja. Jam malam yang diberlakukan Israel di sejumlah kantung pengungsi di Gaza telah mengakibatkan bencana kelaparan. Tidak hanya itu. Larangan pergi ke Israel bagi orang Palestina -- keten-tuannya sedang digodok oleh kabinet Israel -- bakal membuat 120 ribu~ orang Palestina terputus dari sumber nafkah mereka di wilayah Israel. Maka, hari Minggu kemarin badan sosial PBB disana (UNRWA) mengirimkan delapan truk bermuatan bahan makanan -- satu cara untuk menunda bencana kelaparan di kalangan masyarakat Palestina. "Di setiap kamp, makanan tidak mencukupi, terutama susu bubuk untuk anak-anak," kata juru bicara UNRWA, Christine Dabbagh. Toh ada truk makanan yang terhalang masuk ke kamp Bureij, Gaza Tengah. Tentara di situ bilang, "Tidak ada kekurangan makanan." Tidak jelas apakah kebohongan ini juga dibicarakan dalam sidang kabinet Israel, yang membahas laporan Menhan Yitzhak Rabin, termasuk peristiwa Masjidil Aqsa. Dari Gaza, enam tokoh masyarakat - di antaranya ketua persatuan ahli hukum Faez Abu Rahme, pentolan Serikat Sabit Merah Palestina Dr. Haidar Abdel Shafi, dan ketua persatuan para dokter Dr. Zacharia al-Azra -- dilarang meninggalkan Gaza. Penguasa Israel khawatir mereka akan berhubungan dengan pemimpin Palestina lainnya di Tepi Barat atau ketemu dengan diplomat dan wartawan di Yerusalem. Untuk diketahui, wartawan dilarang meliput ke dalam kamp pengungsi - d3p jika kabinet setuju, mereka juga tidak akan diperbolehkan meliput apa pun di kedua wilayah pendudukan itu. Perkembangan makin tak menentu. Kedatangan utusan Sekretariat Jenderal PBB Marrack Goulding tidak membuat Israel rikuh atau menyetop pengusiran empat dari sembilan orang Palestina yang mereka anggap biang kerusuhan, Kamis pekan lalu. Maka, tentara Israel menerbangkan mereka dengan helikopter menuju sebuah kawasan tak bertuan di Libanon Selatan, yang disebut Israel sebagai "zona keamanan". Pada mulanya, tentara Libanon bermaksud menyerahkan mereka kembali ke wilayah Israel. Tapi jalan penyeberangan sudah dipotong Israel. Dengan demikian, terhitung sejak tahun 1967. Israel telah membuang lebih dari 1.000 orang Palestina, termasuk 13 orang pada tahun lalu. Menurut sumber kepolisian Libanon, adalah jaringan PLO yang kemudian menampung empat orang usiran itu. Kelahiran Tepi Barat, keempatnya konon sempat dipenjarakan Israel karena terlibat gerakan PLO. Paling menonjol di antara mereka adalah Jabril Mahmoud Rujub, 35 tahun, yang ketika berusia 17 tahun pernah dipenjara dengan hukuman seumur hidup, tapi kemudian dilepas pada 1985 sebagai hasil pertukaran tawanan. Sebuah buku tentang pemikiran politik dan memoar di penjara sudah ia hasilkan dan laku.Tiga lainnya adalah Jamal Mohammed Jibara (28 tahun), Bashir Ahmed Al Kheiri (45 tahun), dan Hussam Abdul Rahman Khader (25 tahun). Kecaman dunia kali ini juga keras. Dewan Keamanan PBB dari New York meminta keempatnya dibolehkan mudik ke rumah mereka di Tepi Barat. Resolusi ini lahir dari 14 suara lawan 0, sementara AS abstain. Kendati~ begitu, pimpinan delegasi AS di PBB, Vernon A. Walters, tak menutupi sikap pemerintahnya yang sebenarnya. "Kami sangat menyesalkan, deportasi itu akhirnya dilaksanakan juga. Kami mendesak Israel agar sebaiknya tak ada deportasi lagi," kata Walters. Utusan Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa resolusi itu tidak adil bagi Israel, yang mestinya sebagai penguasa wilayah memiliki otoritas penuh. Konvensi Jenewa 1949, yang memantangkan pengusiran warga tanah Jarahan, menyimpulkan: Israel telah melakukan pelanggaran berat atas hukum kemanusiaan internasional. Terakhir, Indonesia, melalui Menlu Mochtar Kusumaatmadja, juga mencela tindakan Israel tersebut. Untuk menjawab persoalan Gaza dan Tepi Barat, yang diperlukan memang sebuah penyelesaian politik. Dan PLO tampaknya menjadi pilihan banyak pihak, untuk mewakili Palestina. Wali Kota Betlehem, Elias M. Freij, dalam wawancara dengan televisi Israel Sabtu malam lalu men~atakan, "PLO adalah wakil sah bangsa Palestina. Para pemimpin lokal bagaimanapun juga akan ditolak negara-negara Arab ..., dan mereka akan dianggap sebagai kolaborator. Maka, gagasan Israel mengajak berunding para pemimpin lokal adalah mustahil." Suaranya itu memang merupakan tanggapan atas rencana 'Yitzhak Rabin dan Yitzhak Shamir untuk membuka perundingan dengan pemimpin lokal. Di sini, Rabin menyuarakan Likud, partainya PM Shamir. Sementara itu, Menlu Shimon Peres dari Partai Buruh menghendaki agar Israel ber~inisiatif menembus jalan buntu. Ia tergolong pada sedikit orang Israel yang menyadari bahwa tuntutan waktu dan ledakan penduduk Palestina kelak akan memojokkan Israel, tanpa siapa pun bisa membantu, juga tidak negara-negara sekutu. Mohamad Cholid, kantor-kantor berita