Menyongsong sidang pertama

HARGA sebuah demokrasi barangkali memang harus mahal. Frekuensi kericuhan meningkat di Filipina menjelang Sidang Kongres 27 Juli mendatang -- mungkin karena banyak pihak berusaha menyabol lembaga itu. Jumat pekan lalu, misalnya, sebuah bom meledak di Hotel Peninsula, di kavasan elite Makati, Manila. Pelakunya belum jelas, tapi polisi menilai, ledakan itu dimaksudkan untuk mengacaukan sidan Kongres. Dalam satu bulan terakhir sudah 16 bom dilemparkan ke berbagai tempat, melulu untuk membikin masyarakat panik. Pemimpin kelompok oposisi, Homobono Adaza, dalam jumpa pers akhir pekan lalu bicara lebih jelas. "Kita tahu, semua pengacauan itu tertuju untuk Cory," katanya. Ini, kata Adaza, membuktikan adanya keraguan terhadap hasil pemilihan anggota Kongres, 11 Mei berselang. Mengapa? Tak lain karena kelompok oposisi mensinyalir terjadinya berbagai kecurangan. Kongres, pada kenyataannya, memang didominasi kelompok Ny. Presiden Cory Aquino. Bahkan ketua DPR maupun Senat adalah kawan-kawan dekat Cory. Adaza minta agar Cory mau menunda sidang Kongres yang akan dimulai 27 Juli mendatang. "Agar tidak terjadi perang saudara," begitu alasannya. Adaza tidak sendirian mencemaskan tibanya hari Senin, 27 Juli 1987 itu. Masih banyak yang lain. Senin pekan ini suara Nur Misuari, pemimpin MNLF, kembali terdengar mengumandangkan tuntutannya agar Cory memberikan otonomi pada kaum Moro. Bila tidak, sebuah perang besar sudah disiapkan. Perundingan tentang otonomi Moro yang berjalan alot, pada akhirnya cuma sampai ke jalan buntu. Harapan Nur Misuari yang tersirat lewat tuntutan itu tak lain agar Cory bersedia menyelesaikan masalah Moro melalui Dekrit Presiden. Soalnya, bila masalah otonomi Moro sampai masuk ke Kongres penyelesaiannya dikhawatirkan akan bertele-tele. Nur Misuari malah menyangsikan apakah penyelesaian akan bisa dicapai. Dalam Konstitusi 1986 yang disahkan melalui plebisit Februari lalu, tercantum ketentuan bahwa masalah otonomi Moro seperti jumlah daerahnya, pemisahan kekuasaan antara pusat dan daerah otonomi, serta berbagai pengaturan lainnya -- harus dibahas lewat Kongres. Ini yang dihindari Misuari, khawatir masalah Moro akan dimanipulasi dan perjuangan mereka bertahuntahun akan berakhir tanpa hasil. Tak dapat tidak, Misuari mesti berpaling lagi pada Cory. Mungkin, ia hanya sekadar mencoba, karena dalam waktu satu minggu -- menjelang Kongres dibuka -- tak banyak lagi yang bisa dikerjakan. Tapi tidak semua otonomi macet. Pertengahan Juli lalu, Cory menandatangani keputusan pemerintah yang menyatakan tiga provinsi -- Abra Benguet, Ifugao, dan Kalinga Apayao -- menjadi wilayah otonom Cordillera. Usaha mencapai kesepakatan otonomi ini bukannya mudah. Selama berbulan-bulan perundingan dilakukan pemerintahan Cory dengan bekas pastor militan Conrado Balweg. Rohaniwan yang sudah melepas jubah ini sebelumnya bergabung dengan gerilya komunis New People's Army. Bekas Presiden Filipina, Marcos, termasuk di antara yang gelisah menanti sidang Kongres. Ia menggunakan kartu terakhir, mengaku memiliki harta US$ 14 milyar berupa 1.000 ton emas batangan. Dengan harta itu ia merencanakan: kembali ke kursi kekuasaan. Tapi rencananya bocor dan kepulangan Marcos pun batal. Karena pengakuan itu Marcos kini digugat. Pemerintah Filipina secara resmi mengajukan tuntutan ke pengadilan, agar Marcos bersama tujuh kawan dekatnya membayar kembali US$ 32,6 milyar, harta yang mereka curi dari rakyat. Marcos melalui pengacaranya di Manila, Rafael Recto, menyangkal semua tuduhan. Ia minta diizinkan pulang supaya bisa membela diri. Ada juga kelompok militer yang gelisah. Mereka juga merencanakan kudeta -- tapi. Sekitar 15 perwira AU menyusun pasukan, terdiri dari sejumlah penerbang dan 400 marinir. Makar direncanakan dengan menguasai beberapa lapangan udara, kemudian berupaya menculik Cory. Dari laporan intelijen terungkap, kudeta itu harus dilaksanakan sebelum 27 Juli, ketika Kongres menurut rencana akan bersidang untuk pertama kalinya. JIS., Laporan kantor-kantor berita