Momen

AFGANISTAN
Sumpah Kedua Karzai

MESKI dibayangi kecurangan, Hamid Karzai akhirnya disumpah sebagai Presiden Afganistan untuk kedua kalinya, Kamis pekan lalu. Selama upacara berlangsung, beberapa ruas jalan dan bandar udara internasional ditutup. Bahkan pada hari itu pemerintah meliburkan kantor dan sekolah. Penduduk pun diimbau tetap tinggal di rumah selama pelantikan berlangsung.

Dalam pidatonya, Karzai kembali menyinggung masalah korupsi dan perdamaian yang akan menjadi agenda utama dalam masa pemerintahan keduanya. ”Kita harus belajar dari kesalahan dan kelemahan delapan tahun sebelumnya,” kata Karzai. Ia berniat merangkul pesaingnya dalam pemilu presiden, Abdullah Abdullah, guna mencapai kemakmuran Afganistan.

Untuk menciptakan perdamaian, Karzai berencana meminta bantuan parlemen tertinggi, Loya Jirga. Ia juga berjanji akan meningkatkan kekuatan pasukan Afganistan dan mengurangi militer internasional. Sebelum pe­lantikan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hil­lary Clinton menyampaikan beberapa hal yang diharapkan akan menjadi fokus pemerintah Karzai: korupsi, transparansi, kemiskinan, dan hukum.

AMERIKA SERIKAT
Gedung Putih Kecam Israel

RENCANA Israel menambah 900 unit rumah di Yerusalem Timur ­menuai kecaman. Yang ­paling ­ke­ras disampai­kan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan itu disinyalir akan menghambat proses perundingan perdamaian Israel dan Palestina. ”Kami kecewa Komite Perencanaan Yerusalem menyetujui perluasan itu,” kata juru bicara Gedung Putih, Robert Gibbs, Kamis pekan lalu.

Permukiman itu dibangun di atas tanah yang direbut Israel pada 1967. Tanah itu kemudian dianeksasi ke dalam Yerusalem. Permukim­an di wilayah pendudukan dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. Terhadap kecaman itu, Israel mengatakan proyek tersebut masih dalam kajian. Mereka berdalih masyarakat masih bisa mengajukan keberatan atas rencana tersebut.

Kecaman Amerika Serikat secara terbuka ini merupakan reaksi keras kedua pemerintah Presiden Barack Obama terhadap Israel. September lalu, Gedung Putih menyesalkan rencana Israel menyetujui pembangunan permukiman baru di Tepi Barat.

THAILAND
Sonthi Pimpin Partai Muslim

MANTAN Panglima Angkatan Darat Thailand, Sonthi Boonyaratglin, yang memimpin kudeta pengguling­an Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 2006, terpilih sebagai Ketua Partai Matubhum. Ini partai kecil baru yang terdiri atas politikus muslim dari berbagai provinsi di selatan Thailand. Menurut Sonthi, platform partai ini sesuai dengan pemikirannya, terutama masalah rekonsiliasi nasional yang didasari asas kemanfaatan bagi negara.

Pemilihan umum Thailand akan digelar pada 2011. Tampilnya Sonthi membuat peta kekuatan partai politik semakin ketat. Selain dari Sonthi, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva akan mendapat tentangan dari Sondhi Limthongkul, pendiri aksi protes kuning, yang membawa bendera Partai Politik Baru. Puluhan perwira militer Thailand juga akan meramaikan bursa pemilu dengan bergabung ke Partai Puea Thai.

Sonthi mengungkapkan bukan tak mungkin suatu saat ia akan bekerja sama dengan sekutu Thaksin. Syaratnya, mereka mampu mengalahkan pemerintah pimpinan Vejjajiva, yang anti-Thaksin, dalam pemilu mendatang.

KOREA SELATAN
Desakan Hentikan Program Nuklir

Presiden Amerika Serikat Barack Obama kembali mendesak Korea Utara menghentikan program nu­klirnya. Imbauan itu disampaikan Obama saat berkunjung ke Korea Selatan pekan lalu. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak mendukung pernyataan Obama. Berbagai insentif, seperti bantuan ekonomi, dijanjikan kedua pemimpin itu jika Korea Utara mau kembali ke meja perundingan.

”Kami berdua setuju me­mecahkan kebuntuan,” kata Obama. Agar pembicaraan berjalan cepat, Amerika akan mengirim utusan khusus Stephen Bosworth ke Korea Utara pada 8 Desember nanti.

Selain membahas masalah nuklir, kedua presiden menyetujui perkembangan perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani dua tahun lalu tapi belum di­ratifikasi. Peningkatan hu­bungan ekonomi dua negara juga tak luput dari pokok bahasan pertemuan dua kepala negara ini.

FILIPINA
Strategi Baru Arroyo

PRESIDEN Filipina Gloria Macapagal-Arroyo mundur sebagai pemimpin Partai Lakas-Kampi-Koalisi CMD, Kamis pekan lalu. Keputusan itu sekaligus sebagai sinyal ia tidak akan bertarung dalam pemilihan presiden pada Mei tahun depan. Sebaliknya, Arroyo secara tegas mencalonkan Gilbert Teodoro sebagai penggantinya.

”Saya melepaskan jabatan ini, pada hari ini, dan menye­rahkan tampuk pimpinan partai kepada pemimpin muda nan cemerlang, yang telah dipilih oleh komite eksekutif kita, Gilbert Teodoro,” kata Arroyo di depan 3.000 anggota Lakas-Kampi-Koalisi CMD. Pernyataan Arroyo itu menggenapi langkah Teodoro, yang Senin pekan lalu mundur sebagai Menteri Pertahanan Filipina. Teodoro mengaku ingin berkonsentrasi pada pemilu mendatang.

Media setempat menduga langkah Arroyo merupakan strategi politiknya untuk merebut kursi Kongres Filipina. Tujuannya: mencari posisi aman terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan suaminya, Jose Miguel Arroyo, yang dituding menerima suap dari perusahaan Cina, ZTE, yang memiliki bisnis telekomunikasi di Filipina. Sebagai anggota kongres, Arroyo kebal hukum.

ITALIA
Konferensi Pangan di Luar Harapan

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di Roma gagal menyepakati perlunya dana bantuan pangan sebagai komitmen memerangi kelaparan di dunia hingga 2025. Sebanyak 192 negara menolak usul Perserikatan Bangsa-Bangsa soal dana bantuan tahunan sebesar US$ 44 miliar. ”Konferensi ini tak mencapai sasaran yang jelas,” kata Kepala Badan Pangan PBB Jacques Diouf, Kamis pekan lalu.

Pucuk pimpinan sembilan negara kaya tak ikut sesi penutupan konferensi. ”Absennya para pemimpin negara kaya merupakan pesan awal yang buruk,” kata Gawain Kripke, juru bicara Oxfam, lembaga internasional nonpemerintah yang giat memerangi kemiskinan.

Wakil Presiden Boediono, yang berpidato lima menit Rabu pekan lalu, menyerukan aksi nyata untuk mengatasi krisis pangan dunia. ”Yang harus kita lakukan sekarang adalah menegaskan komitmen untuk mengambil aksi nyata, sekarang,” katanya.

Suryani Ika Sari (BBC, Reuters, AFP)