Momen

JEPANG
Menteri Ekonomi Andalan Perdana Menteri Abe Mundur

MENTERI Ekonomi Jepang Akira Amari tiba-tiba mengundurkan diri pada Kamis pekan lalu. Dia mengambil tanggung jawab terkait dengan skandal dana politik yang mengguncang pemerintah. Tapi dia sendiri membantah menerima suap. Uang 500 ribu yen yang diterimanya, kata dia, sesuai dengan aturan.

Pekan lalu, majalah Shukan Bunshun menerbitkan sebuah artikel yang menuduh Amari dan para pembantunya menerima uang dari perusahaan konstruksi yang tidak disebutkan namanya.

Dalam jumpa pers di Tokyo, Kamis pekan lalu, Amari mengakui seorang ajudan menerima 5 juta yen dari perusahaan dan menggunakan 3 juta di antaranya untuk keperluan pribadi. Amari menyatakan dia mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab.

"Jepang akhirnya berhasil keluar dari deflasi. Kita perlu meloloskan undang-undang untuk menciptakan ekonomi yang kuat secepatnya," ujarnya saat mengumumkan pengunduran diri, seperti dilaporkan Reuters.

Amari adalah ujung tombak kebijakan ekonomi Perdana Menteri Shinzo Abe. Dia memimpin negosiasi kesepakatan Trans-Pacific Partnership. Pemerintah menunjuk Nobuteru Ishihara, mantan menteri dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal, sebagai penggantinya.

IRAN
Sanksi Dicabut, Iran 'Belanja' ke Eropa

PRESIDEN Iran Hassan Rouhani membuka babak baru hubungan negaranya dengan Eropa. Membawa seratusan menteri, pejabat, dan pengusaha, untuk pertama kalinya setelah pencabutan sanksi ekonomi Iran terkait dengan program nuklirnya, Rouhani melawat ke Benua Biru itu.

Para pengusaha yang selama ini terganjal sanksi ekonomi pun "berbelanja". Di Italia, salah satu mitra investasi dan dagang terbesar, kesepakatan senilai 17 miliar euro diteken.

Setelah bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan, Rouhani terbang ke Paris. Di Prancis, selain memesan 114 pesawat jet penumpang buatan Airbus, Iran membuat kesepakatan dengan produsen mobil Peugeot. Dengan menggandeng mitra lokal, Peugeot akan kembali membuka pabrik senilai 400 juta euro atau sekitar Rp 6,5 triliun. Produksi pertama diperkirakan dimulai pada 2017.

Lawatan Rouhani ke Eropa sebenarnya direncanakan sejak pertengahan November tahun lalu, tapi ditunda karena terjadinya serangan teror di Paris, yang menewaskan 130 orang.

BRASIL
Dunia Waspada Virus Zika

BADAN Kesehatan Dunia (WHO) khawatir virus Zika, yang diduga terkait dengan kelainan otak, akan menyebar dengan cepat. Virus ini kini tersebar di 24 negara di Amerika dan beberapa kasus ditemukan di Eropa. "Tingkat kewaspadaan sangat tinggi, yaitu di tingkat ketidakpastian. Banyak pertanyaan, kita harus mendapatkan jawabannya secepatnya," kata Direktur Jenderal WHO Margaret Chan di Jenewa, Kamis pekan lalu. Badan itu segera menggelar sidang darurat membahas virus Zika.

Di Brasil, aparat kesehatan tengah meneliti kaitan antara virus itu dan kelainan otak, microcephaly, juga sindrom sistem saraf Guillain-Barré, yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Di negeri itu terdapat 4.000 kasus yang sedang diselidiki.

Presiden Brasil Dilma Rousseff telah mengumumkan perang melawan nyamuk pembawa virus itu dan mengerahkan 220 ribu tentara untuk membantu pemberantasannya. Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga memerintahkan pengembangan vaksin serta usaha menemukan diagnosis cepat dan obat sebelum musim hangat tiba.

Di Indonesia, virus Zika pernah ditemukan di sejumlah tempat. Terakhir virus itu ada di Jambi pada 2015.

MALAYSIA
Perdana Menteri Najib 'Bersih'

OPOSISI Malaysia mendesak badan antikorupsi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, meneruskan penyelidikan skandal dugaan korupsi Perdana Menteri Najib Razak. Seruan ini dikemukakan meski Jaksa Agung menyatakan Najib "bersih".

Jaksa Agung Mohammed Apandi Ali menyatakan dana US$ 681 juta (sekitar Rp 9,5 triliun) di akun pribadi Najib adalah hadiah dari keluarga Kerajaan Arab Saudi pada awal 2013. Dari US$ 681 juta, menurut Apandi, US$ 620 juta telah dikembalikan karena tidak digunakan.

Surat kabar Amerika Serikat, The Wall Street Journal, memberitakan aliran dana itu berasal dari dana investasi negara 1 Malaysian Development Berhad (1MDB), yang didirikan Najib pada 2009.

"Najib tidak akan lepas dari hukuman. Rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Chua Tian Chang, yang dikenal sebagai Tian Chua, Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Akibat skandal itu, posisi Malaysia dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International turun dari posisi ke-50 menjadi ke-54 pada tahun ini. Laporan World Report 2016 Human Rights Watch juga menyebutkan situasi hak asasi manusia Malaysia melorot tajam pada 2015. Kedua laporan itu dirilis sehari sebelum pengumuman Jaksa Agung.