Momen

HONG KONG
Aktivis Dilarang Bertolak ke Cina

Alex Chow, Nathan Law, dan Eason Chung terpaksa gigit jari. Tiga aktivis pelajar Hong Kong ini batal berangkat ke Beijing untuk menemui pejabat Cina daratan.

Tiba di Bandar Udara Hong Kong, mereka disambut puluhan pendukung yang hendak mengantar sambil membawa simbol revolusi—payung kuning. Namun tiket keberangkatan mereka dengan maskapai penerbangan Cathay Pacific ditolak.

Yvonne Leung, Sekretaris Umum Federasi Pelajar Hong Kong, mengatakan dokumen keberangkatan rekan-rekannya dianggap tak sah. "Pihak Cathay Pacific memastikan bahwa dokumen mereka untuk kembali nanti dibatalkan pejabat Cina daratan," katanya, seperti dirilis Christian Science Monitor, Sabtu dua pekan lalu.

Chow sendiri menyebutkan pembatalan dokumen keberangkatannya tak beralasan dan menghilangkan hak mereka memasuki wilayah negaranya. "Itu simbol hak rakyat Hong Kong untuk menentukan nasibnya akan direnggut di masa depan," ujar Chow.

Carrie Lam, Sekretaris Pemerintah Hong Kong, mengatakan para pelajar tak perlu melayangkan protes ke pemerintah Beijing. Menurut dia, pemerintah pusat dan Partai Komunis Cina sudah tahu keberatan mereka.

Chow cs berniat ke Beijing untuk bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang. Mereka memprotes keputusan Beijing yang menunjuk sebuah panel untuk menyeleksi kandidat pemimpin Hong Kong pada pemilihan 2017. Sejak September, demonstran menduduki jalan dan pusat bisnis di Hong Kong sebagai bentuk protes. Para pemrotes pada Selasa pekan lalu kembali bentrok dengan polisi.

PORTUGAL
Tersangkut Korupsi, Menteri Mundur

Menteri Dalam Negeri Portugal Miguel Macedo mengundurkan diri setelah ia diinvestigasi terkait dengan dugaan korupsi izin tempat tinggal bagi warga non-Uni Eropa atau disebut skandal "visa emas". Meski demikian, Macedo menyatakan pengunduran dirinya bukan akibat kasus itu, melainkan ingin menjaga kredibilitas institusi negara.

Macedo pun kukuh mengklaim tak bertanggung jawab dalam kasus "visa emas". "Keputusan ini murni berdasarkan keyakinan pribadi dan politik," ujarnya, seperti dikutip BBC, Senin pekan lalu.

Dalam kasus itu, polisi menahan 11 orang, termasuk kepala kantor imigrasi, pada Kamis pekan lalu. Mereka rupanya menawarkan "visa emas" bagi orang asing yang berniat menanamkan investasi. Mereka ditahan atas tuduhan korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyuapan.

"Visa emas" merujuk pada izin tinggal bagi orang yang bukan warga Uni Eropa. Di bawah kewenangan Macedo, warga asing yang memiliki properti senilai minimal 500 ribu euro dan sudah tinggal di Portugal selama lima tahun bisa mengajukan status penduduk permanen. Sudah 1.700 "visa emas" dikeluarkan. Sebanyak 80 persen di antaranya untuk warga Cina.

BURKINA FASO
Pemimpin Militer Jadi Perdana Menteri

Letnan Kolonel Isaac Yacouba Zida diangkat sebagai perdana menteri sementara Burkina Faso pada Rabu pekan lalu. Pengangkatan ini menjadikannya sebagai pemimpin militer yang segera mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Blaise Compaore digulingkan akhir Oktober lalu.

Zida bertugas sebagai perdana menteri selama masa transisi dan memimpin negara menuju pemilihan umum pada 2015. "(Pemerintahan ini) ini bertujuan menggelar pemilu yang bebas, adil, dan transparan serta menjalankan reformasi demi masa depan negara," katanya, seperti dikutip ABCNews.

Asisten Sekretaris Jenderal Pemerintah Alain Ouattara mengumumkan penunjukan Zida sehari setelah diplomat Michel Kafando disumpah sebagai presiden pemerintah transisi. Penunjukan ini berlawanan dengan desakan Amerika Serikat, yang meminta pejabat militer kembali ke barak dan berfokus menjaga keamanan nasional.

Amerika lebih mendukung Kafando, mantan menteri luar negeri dan mantan duta besar Burkina Faso untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenyataannya, Kafando-lah yang menandatangani pengangkatan Zida.

Perkembangan Burkina Faso menjadi sorotan internasional karena peran strategisnya dalam mendukung upaya Barat melawan milisi Islam di Afrika. Ketika Kafando diangkat, Amerika mengucapkan selamat. Hingga sehari setelah pengangkatan Zida, belum jelas reaksi negara-negara Afrika dan dunia terhadap hal ini.