Momen

BRUNEI
Pengakuan Bekas Gundik tentang Sultan

Jillian Lauren membaca berita dan melihat foto Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, lalu tergerak untuk menulis artikel. Diterbitkan di The Daily Beast pada Selasa pekan lalu, perempuan yang pernah menjadi penari dan wanita penghibur ini mengaku pernah mabuk bersama sang Sultan di penthouse suite sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Sultan itu dan saya melakukan setidaknya dua pelanggaran berdasarkan undang-undang baru itu," demikian dia menulis, mengomentari hukum pidana syariah yang diberlakukan di Brunei mulai Mei ini.

Lauren, yang mengaku pernah menjadi gundik adik sang Sultan, Jefri Bolkiah, kala itu "dihadiahkan" kepada sang Sultan. Hal itu menjadi bagian dari kehidupan sepi dan penuh kehinaan yang dijalaninya. Menurut dia, berperilaku tak sepantasnya, melanggar larangan yang bisa diganjar hukuman menurut ketentuan syariah, adalah privilese keluarga Kerajaan.

Besar di Livingston, New Jersey, dan kemudian pindah ke Kota New York, Lauren sempat belajar akting di New York University. Pada usia 17 tahun, dia mulai menjadi penari, lalu pindah profesi sebagai wanita penghibur. Dari sinilah dia menemukan jalan masuk ke lingkungan Jefri. Selama beberapa tahun dia bergabung dengan apa yang, dalam buku memoar berjudul Some Girls: My Life in Harem, disebutnya harem sang Pangeran.

Setelah meninggalkan Brunei, dia perlu waktu cukup lama untuk bisa hidup normal lagi. "Saya akhirnya menemukan jalan saya," katanya. Kini, setelah menikah, Lauren menjadi penulis.

ARAB SAUDI
Rencana Serangan Teror Terbongkar

Pihak berwenang di Arab Saudi menahan 62 orang yang dituding sebagai milisi Al-Qaidah dan sedang berupaya melancarkan serangan teror. Menurut Kementerian Dalam Negeri, yang dikutip Reuters pada Selasa pekan lalu, orang-orang yang punya kaitan dengan kalangan radikal di Suriah dan Yaman itu berencana menyerang fasilitas milik pemerintah dan warga asing.

Penahanan itu terjadi ketika kekhawatiran Arab Saudi terhadap situasi perang saudara di Suriah menguat. Negara pengekspor minyak nomor wahid ini menganggap perang di tetangganya itu sebagai penyebab kian radikalnya sebagian warga, dan karena itu belum lama ini diberlakukan peraturan ketat untuk mengatasinya.

Menurut pemerintah, ke-62 orang itu merupakan kelompok terbesar di antara yang pernah ditahan atas tudingan terlibat kegiatan Islam militan, setidaknya dalam dua tahun terakhir. Sepanjang satu dasawarsa terakhir, dalam upayanya memerangi Al-Qaidah, Arab Saudi telah memenjarakan ribuan orang.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Mayor Jenderal Mansur Turki, mengungkapkan dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, 35 orang dari mereka yang ditahan itu sebelumnya pernah ditahan dengan alasan keamanan, sebelum dibebaskan. "Mereka bersumpah setia kepada pemimpinnya dan mulai membangun komponen organisasi, alat pendukung, dan perencanaan operasi teroris dengan sasaran instalasi pemerintah dan kepentingan asing serta pembunuhan aparat keamanan," katanya.

THAILAND
Mahkamah Konstitusi Copot Yingluck

Bertahan dari guncangan demonstrasi oposisi sejak November tahun lalu, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra justru tergusur dari posisinya oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan yang dibacakan dalam sidang pada Rabu pekan lalu, Mahkamah menetapkan Yingluck terbukti telah secara tak patut memindahkan Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada 2011.

"Status perdana menteri telah berakhir, Yingluck tak bisa lagi bertahan di posisinya sebagai pelaksana tugas perdana menteri," demikian pernyataan Mahkamah yang dibacakan seorang hakim, seperti dikutip BBC. Selain menggusur Yingluck, Mahkamah memberhentikan sembilan menteri kabinet.

Ketika hadir dalam sidang pada Selasa pekan lalu, Yingluck membantah tudingan bahwa partainya memperoleh manfaat dari pemindahan itu. Tapi Mahkamah melihat seorang dari anggota keluarganyalah yang diuntungkan.

Menyusul putusan itu, dan untuk mengisi kekosongan kursi perdana menteri, anggota kabinet yang masih bertahan sepakat mencalonkan Menteri Perdagangan Niwattumrong Boonsongpaisan. "Kabinet telah menyetujuinya," kata Wakil Perdana Menteri Phongthep Thepkanjana.