Pangeran kita datang lagi

PANGERAN Norodom Sihanouk selama ini hampir dilupakan orang. Terutama sejak ia mengumumkan pengunduran diri dari gelanggang politik, Juli tahun lalu. Tapi seperti seorang 'patriot', Sihanouk rupanya tidak bisa berpangku tangan melihat perkembangan di Kampuchea yang semakin tidak menentu. Dari tempat pengasingannya di Pyongyang, Korea Utara, bekas Kepala Negara Kampuchea itu mengumumkan kesediaannya memimpin perjuangan melawan Vietnam. Dan ia siap untuk bekerja sama dengan gerilya Khmer Merah. Meskipun bukan hal baru -- yaitu kesediaannya memimpin perjuangan melawan Vietnam -- alternatif yang ditawarkan Sihanouk ini memang agak mengejutkan. Karena dulu ia secara tegas menolak untuk bekerja sama dengan rezim (Khmer Merah) Pol Pot yang terguling. Beda Pendapat Kesediaan Sihanouk sekali ini, tentu saja, tak bisa dilepaskan dari adanya perubahan sikap Beijing dalam usaha menyelesaikan masalah Kampuchea. Dalam kunjungan ke Muangthai, akhir Januari lalu, PM RRC Zhao Ziyang mengatakan bahwa Cina sudah menunggu Sihanouk memimpin perjuangan melawan Vietnam. Maka itu berarti tawaran bagi Sihanouk. Radio Pyongyang hari Minggu lalu memberitakan bahwa Khieu Samphan, PM Demokrasi Kampuchea, telah mendukung gagasan Sihanouk untuk membentuk front persatuan. Konon Khieu Samphan menulis surat kepada Pangeran Sihanouk. Suratnya tiba melalui Kedubes Demokrasi Kampuchea di Pyongyang. Tak cuma itu. Dalam percakapan telepon dengan AFP, sang pangeran mengatakan bahwa ia akan mengadakan pertemuan dengan PM Khieu Samphan akhir Februari ini di Pyongyang. Di situ akan dibicarakan lebih konkrit mengenai pembentukan front persatuan antiVietnam. Namun Sihanouk belum melihat kemungkinan pertemuan pertama itu akan menghasilkan sesuatu. Ia rupanya menyadari masih banyak perbedaan pendapat antara dia dan Khieu Samphan. "Saya tidak tergesa-gesa," katanya. Pembukaan perundingan antara Sihanouk dan pemimpin Khmer Merah itu akan merupakan sukses diplomatik bagi Cina, yang telah berbulan-bulan menyerukan pembentukan front persatuan. Dan bagaikan sudah disiapkan sebelumnya, Sihanouk muncul dengan gagasan yang agak terperinci. Dalam kawatnya kepada AFP, Sihanouk menyatakan bahwa ia sudah siap untuk membentuk suatu pemerintahan koalisi dengan struktur parlementer. Bila jadi kepala negara lagi, Sihanouk bermaksud menunjuk Khieu Samphan menjadi perdana menteri yang diserahi tugas urusan diplomatik, politik dan militer. Gagasan Sihanouk ini tampaknya akan mendapat dukungan luas dari negara Barat dan ASEAN. Apalagi posisi rezim Demokrasi Kampuchea, yang digulingkan Heng Samrin 2 tahun yang lalu, semakin lemah. Inggris sudah mencabut pengakuannya terhadap rezim itu yang dulu dikenal dengan nama rezim Pol Pot. Dan Australia pekan lalu mengikuti jejak Inggris itu, meskipun tetap tidak mengakui rezim Heng Samrin yang didukung Vietnam. Tak Semudah Itu Belum ada pernyataan resmi ASEAN. Tapi suatu isyarat telah dilontarkan Menlu Filipina Carlos Romulo dan rekannya dari Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja. Keduanya, ketika bertemu di Manila pekan lalu, meramalkan tidak akan ada kesulitan bagi ASEAN untuk menerima kepemimpinan Sihanouk. Buat ASEAN, yang selama ini mendesak agar tentara Vietnam keluar dari Kampuchea, hampir tak ada pilihan lain kecuali memunculkan Sihanouk. Usaha ASEAN mengadakan perundingan internasional mengenai Kampuchea telah ditolak negara-negara Indocina. Bahkan dalam pertemuan Non-Blok pekan lalu di New Delhi, usaha mencantumkan secara tegas nama Vietnam dalam deklarasi -- yang menuntut penarikan mundur semua pasukan asing dari Kampuchea -- juga tidak berhasil. Tiga anggota ASEAN -- Indonesia, Malaysia dan Singapura -- hadir dalam sidang Non-Blok itu. Tapi apakah dengan munculnya Sihanouk persoalan akan selesai? Tampaknya tak semudah itu. Karena pendirian rezim Heng Samrin tetap kukuh menolak campur tangan asing. Menlu Hun Sen dalam suatu pidato di Phnom Penh pekan lalu mengatakan bahwa penarikan mundur tentara Vietnam tergantung pada sikap Cina, Muangthai dan negara lainnya yang mendukung rezim Pol Pot (kini Khieu Samphan -- red.). Dan ia mengajukan 3 persyaratan. Pertama, AS, Cina dan Muangthai harus menghentikan dukungannya terhadap rezim Pol Pot. Kedua, kekuatan Pol Pot harus dihancurkan lebih dahulu. Ketiga, terjaminnya keamanan Kampuchea. Sementara itu ASEAN akan mengadakan pertemuan Menlu di Manila pertengahan Juni. Menurut Menlu Carlos Romulo pertemuan itu bertujuan menyatukan sikap ASEAN dalam menghadapi masalah Kampuchea. Terutama akan membahas cara-cara yang akan digunakan dalam menyokong kelompok anti-Heng Samrin.