Pasifisme Baru Shinzo Abe

Presiden partai konservatif Liberal Democratic Party (LDP), Shinzo Abe, tahu pasti konstitusi pasifis memiliki pendukung kuat karena membuat Jepang tak lagi terlibat aktif dalam konflik bersenjata selama lebih dari setengah abad. "Jepang telah melalui jalan damai selama hampir 70 tahun sejak akhir Perang Dunia II. Jalan itu tidak akan berubah," katanya. "Tapi kita tidak bisa melindungi kehidupan damai kita hanya dengan mengulangi pernyataan bahwa kita adalah negara damai."

Perdana Menteri Jepang itu, dalam pidato televisi pada 15 Mei lalu, berusaha menjelaskan keinginannya untuk membuat tafsir baru terhadap konstitusi, khususnya pasal yang membatasi kegiatan militer Jepang. Abe menekankan ia tak ingin mengabaikan konstitusi, dan bahwa langkah terbarunya ini semata karena ingin Jepang "lebih berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia".

Pernyataan Abe, yang secara implisit ditujukan untuk meredam kekhawatiran warga Jepang dan negara tetangga terdekatnya, disampaikan setelah ia menerima laporan dan rekomendasi setebal 50 halaman hasil kerja 14 pakar dan akademikus di bawah pimpinan eks duta besar di Amerika Serikat, Shunji Yanai. Kelompok yang bertitel Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security itu dibentuk Abe tahun lalu untuk mengkaji dasar hukum bagi adanya tafsir baru terhadap konstitusi Jepang, yang juga disebut sebagai doktrin Pasifisme Baru pemerintahan periode keduanya ini.

Konstitusi pasifis dirancang dengan arahan Amerika setelah Jepang menjadi pihak yang kalah dalam Perang Dunia II. Konstitusi pasifis bertumpu pada Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947, yang menyatakan rakyat Jepang "selamanya menolak perang sebagai hak berdaulat bangsa" dan bahwa "Jepang tidak akan memiliki angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya". Konstitusi inilah yang lebih dari 60 tahun menghalangi Jepang memicu perang selain untuk mempertahankan diri. Rencana perubahan tafsir atas pasal itu, apalagi merevisinya, membuat warga Jepang dan negara tetangga dekatnya khawatir.

Konstitusi 1947 itu mempereteli kemampuan militer Jepang dan menyisakan pasukan pendudukan Amerika dan kepolisian dalam jumlah kecil untuk menjaga negara ini. Kebutuhan untuk memiliki pasukan keamanan sendiri menguat pada 1950, ketika sebagian besar pasukan Amerika digerakkan ke Korea Selatan untuk membantu negara itu menghadapi Korea Utara dalam perang 1950-1953. Langkah itu membuat Jepang hampir tak memiliki perlindungan.

Atas dorongan Amerika, pada Juli 1950 Jepang resmi membentuk pasukan polisi cadangan. Dua tahun kemudian, bersamaan dengan perjanjian damai Jepang, Amerika, dan sejumlah negara lain, pasukan Amerika di Jepang hanya bertugas menangani serangan dari luar, sementara pasukan Jepang menghadapi ancaman internal dan bencana alam. Pasukan Bela Diri resmi dibentuk pada 1954.

Jepang telah bergumul dengan batasan konstitusionalnya, yang membuat pemerintah Jepang, sebelum 1990-an, menolak berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian internasional. Sejumlah perdana menteri berusaha mempertahankan doktrin pasifis ini, tapi ada juga yang berusaha mengubahnya. Salah satu yang berusaha merevisinya, meski gagal, adalah Perdana Menteri Nobusuke Kishi (1957-1958). Cita-cita ini diteruskan Abe, cucu Kishi.

Revisi konstitusi pasifis menjadi salah satu agenda penting Abe saat ia menjadi perdana menteri sejak 26 September 2006, sebelum akhirnya mundur karena alasan kesehatan setahun kemudian. Abe meneruskan proyek lama itu begitu ia kembali menjadi perdana menteri sejak 26 Desember 2012. Ketika menyampaikan pesan tahun baru 2014, Abe menegaskan kembali tekadnya dengan berkata, "Sekarang adalah waktu bagi Jepang mengambil langkah besar ke depan menuju upaya pembangunan baru bangsa."

Abe menegaskan lagi kebijakannya itu dalam peringatan 67 tahun Konstitusi Jepang, 3 Mei lalu. Namun publik menyatakan berbeda. "Kita, warga negara, harus bersikap dan bersuara untuk menghentikan Abe atau negeri ini bisa kembali ke masa Jepang mengobarkan perang dengan Asia," kata Ken Takada dalam unjuk rasa bersama ratusan warga pada Hari Konstitusi, di Tokyo, 3 Mei lalu. Jajak pendapat oleh surat kabar Asahi Shimbun, April lalu, terhadap 2.000 responden, menunjukkan 64 persen menolak rencana Abe. Tahun lalu responden yang menolak 52 persen.

Ketika Abe mengatakan Tim Panel akan menyampaikan temuannya, pada 13 Mei 2014, sekitar 2.500 orang membentuk rantai manusia mengelilingi gedung National Diet di Tokyo untuk memprotes rencana Abe, yang akan memungkinkan Jepang mengirim militer ke medan tempur di luar negeri. National Diet adalah badan semacam Kongres di Amerika, yang terdiri atas majelis rendah bernama DPR, majelis tinggi bernama House of Councillors.

Tim Panel, dalam laporannya, memberikan dorongan tentang perlunya menafsirkan ulang pasal 9 dan perlunya menggunakan hak membela diri bersama. Laporan itu menyebut enam perkembangan internasional dan regional yang menjadi dasar perlunya revisi tafsir konstitusi, dan ancaman dari negara tetangga Korea Utara dan Cina, sebagai hal yang paling mengkhawatirkan.

Perubahan pertama mengenai kemajuan teknologi dan perubahan sifat ancaman serta risiko. Laporan menyebutkan perihal Korea Utara. Negara ini berulang kali mengabaikan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melakukan uji coba nuklir dan rudal balistik dengan jangkauan yang mencakup seluruh Jepang, dan sedang mengembangkan rudal balistik yang akan mencapai Amerika.

Perubahan kedua adalah keseimbangan kekuatan, dengan munculnya Cina, India, dan Rusia. Laporan itu menyebut soal anggaran pertahanan Cina yang meningkat empat kali dalam sepuluh tahun terakhir. Cina juga menambah pesawat tempur modern dan jenis baru rudal balistik secara signifikan. "Meskipun masih ada banyak bagian non-transparan dalam anggaran militernya, anggaran resmi militer Cina tahun 2014 melebihi 12 triliun yen, hampir tiga kali lipat anggaran pertahanan Jepang," kata laporan itu.

Perubahan ketiga adalah hubungan Jepang-Amerika yang kian erat dan luas untuk mengatasi situasi yang beragam, termasuk serangan rudal balistik dan terorisme internasional. Jelas, tanpa aliansi Jepang-Amerika, Jepang saja tak akan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam iklim keamanan. Pada saat yang sama, Jepang tak bisa lagi secara sepihak mengharapkan Amerika memberikan perlindungan seperti yang terjadi setelah Perang Dunia II, lebih dari setengah abad yang lalu.

Laporan itu mengutip soal kendala yang dihadapi pemerintah dengan tafsir konstitusi Jepang saat ini. Misalnya, jika ada negara tetangga Jepang meluncurkan rudal balistik ke Amerika, Jepang tak bisa ikut berpartisipasi membela sekutunya itu karena bukan ancaman langsung terhadap Jepang. Pasukan Bela Diri Maritim Jepang juga tak bisa berbuat apa-apa bila mengetahui ada kapal selam Cina berada di dekat Kepulauan Sakishima, seperti terjadi pada November 2004, selain memintanya pergi.

Meski Abe gagal mendorong revisi konstitusi selama periode pertama pemerintahannya, para pakar memperkirakan saat ini usahanya akan berhasil. Menurut Richard Bush, rekan senior di lembaga pemikir Amerika, Brookings Institution, kebijakan baru Abe ini secara teoretis akan memberinya lebih banyak kebebasan untuk bertindak seperti sekutu sejati dan anggota sebenarnya dari masyarakat internasional. Hanya, kata dia, masalahnya adalah reaksi negara-negara di Asia Timur yang selama ini menderita karena Jepang. Korea dan Cina, khususnya, disebut "akan melihat ini sebagai salah satu langkah menuju militerisme Jepang".

Cina dan Korea Selatan telah menyatakan keprihatinannya. Setelah keluarnya rekomendasi Tim Panel tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan negara itu memiliki "alasan kuat untuk sangat waspada tentang maksud sebenarnya Jepang dan perkembangannya di masa depan" karena perilaku militeristiknya di masa lalu. "Kami mendesak Jepang menyadari dan merenungkan sejarah, dan menghormati masalah keamanan negara-negara di kawasan ini," katanya.

Kegusaran senada disampaikan Seoul. "Pemerintah kami menegaskan sekali lagi bahwa diskusi Jepang tentang kebijakan pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan dengan cara menegakkan semangat konstitusi pasifis dan menjaga transparansi serta membantu menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam pernyataannya.

Sebaliknya, Amerika menyambut baik pengumuman Abe yang akan mempertimbangkan kembali larangan konstitusinya dan akan menggunakan "hak membela diri bersama". "Kami menyambut dan mendukung diskusi Jepang mengenai apakah konstitusi memungkinkan pelaksanaan hak untuk membela diri bersama," kata Marie Harf, juru bicara Departemen Luar Negeri.

Berbeda dengan periode sebelumnya, Abe kini sepertinya lebih mengusulkan penafsiran ulang konstitusi untuk memberi keleluasaan bagi pergerakan Pasukan Bela Diri-nya tanpa harus mendapatkan persetujuan publik. Di Jepang, revisi harus disetujui dua pertiga dari National Diet, sebelum diputuskan publik melalui referendum. Partai LDP bersama New Komeito menguasai 135 dari total 242 kursi House of Councillors, dan menguasai 325 dari total 480 kursi di DPR.

Meski menguasai National Diet, langkah LDP mengusung revisi juga masih dihadang oleh sikap New Komeito, yang dikenal sebagai pembela doktrin pasifis. Untuk mendapatkan dukungan sekutunya ini, LDP Jepang menyodorkan proposal baru tentang "hak untuk membela diri bersama". Pada 25 Mei lalu, pejabat pemerintah mempertimbangkan adanya proposal yang "memberi keleluasaan kepada perdana menteri untuk memobilisasi Pasukan Bela Diri untuk merespons cepat insiden di zona 'abu-abu'," kata laporan Japan Times.

New Komeito telah berulang kali mengatakan mereka ingin mengatasi dulu masalah "zona abu-abu", yang dapat mengurangi kebutuhan untuk menafsirkan konstitusi. Zona abu-abu ini adalah sebutan untuk soal-soal pertahanan yang bisa diselesaikan dengan mengirimkan Pasukan Bela Diri Jepang untuk melindungi sekutunya tanpa membuat tafsir baru terhadap konstitusi. Misalnya, bagaimana menangani serangan terhadap kapal sekutunya, Amerika, atau bila ada kapal selam musuh yang masuk perairan Jepang.

Menurut Japan Times, LDP berusaha dengan hati-hati mendapatkan persetujuan Komeito. Partai konservatif berusaha secepatnya mendapatkan persetujuan soal ini dengan harapan mitra koalisinya itu juga dapat mencapai kesepakatan soal reinterpretasi lebih besar dari konstitusi pasifis seperti yang diinginkan Abe.

Abdul Manan (New York Times, The Diplomat, The Daily Beast, NBC News)