PBB: Dampak Perang Rusia-Ukraina Picu Krisis Pangan Global

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

PBB memperingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina akan memicu krisis pangan global.
Turki menolak lamaran Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO.
Taliban membubarkan Komisi Hak Asasi Manusia dan sejumlah lembaga lain.

Amerika Serikat
Invasi Rusia Picu Krisis Pangan Dunia

SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina akan memicu krisis pangan global. “Ada cukup pangan di dunia kita sekarang jika kita bisa bertindak bersama-sama. Jika tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, kita akan menghadapi ancaman kekurangan pangan global di bulan-bulan mendatang,” kata Guterres dalam pidatonya di New York, Amerika Serikat, Rabu, 18 Mei lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Guterres mengatakan perang ini telah memperburuk kerawanan pangan di negara-negara miskin, yang sudah menderita karena pandemi Covid-19, dampak perubahan iklim, dan ketimpangan. Menurut PBB, Ukraina dan Rusia memasok hampir sepertiga gandum dan separuh minyak goreng dunia. Rusia dan Belarus adalah produsen bahan utama pupuk nomor dua dan tiga dunia. Perang ini telah menyebabkan kenaikan harga pupuk, gandum, dan minyak goreng, yang mempengaruhi harga banyak pangan lain, termasuk beras.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Untuk menghadapi masalah ini, PBB membentuk kelompok tanggap krisis untuk pangan, energi, dan keuangan pada Maret lalu. PBB juga menggelontorkan dana sebesar US$ 30 juta dari Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF) untuk memenuhi kebutuhan pangan di beberapa negara yang terancam kelaparan. Namun Guterres menegaskan bahwa tak ada solusi yang efektif atas krisis pangan tanpa pemulihan pasokan pangan Ukraina serta pangan dan pupuk Rusia dan Belarus ke pasar dunia.

Turki
Erdoğan Tolak Swedia dan Finlandia Masuk NATO

PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdoğan dengan tegas menolak lamaran Swedia dan Finlandia menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), aliansi militer pimpinan Amerika Serikat. “Kami telah memberi tahu teman-teman kami yang relevan bahwa kami akan mengatakan ‘tidak’ kepada Finlandia dan Swedia untuk masuk ke NATO, dan kami akan mempertahankan sikap kami seperti ini,” tutur Erdoğan dalam sebuah video pada Jumat, 20 Mei lalu, sebagaimana dikutip Associated Press.

Finlandia dan Swedia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan organisasi keamanan terbesar dunia itu pada Rabu, 18 Mei lalu. Persetujuan Turki sangat penting karena keputusan NATO diambil melalui konsensus. Setiap negara anggotanya memiliki kekuatan untuk memveto tawaran keanggotaan. Namun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengaku yakin NATO akan mengambil keputusan cepat untuk menyambut baik Swedia dan Finlandia.

Erdoğan mengatakan keberatan Turki berangkat dari keluhannya terhadap Swedia dan Finlandia yang dinilai mendukung Partai Buruh Kurdistan (PKK), partai politik terlarang di Turki, dan kelompok bersenjata di Suriah yang berafiliasi dengan PKK. Konflik Turki dengan PKK telah menewaskan puluhan ribu orang sejak 1984.

Afganistan
Taliban Bubarkan Komisi Hak Asasi

PEMERINTAH Taliban di Afganistan membubarkan Komisi Hak Asasi Manusia, empat lembaga lain, dan sejumlah departemen pada Selasa, 17 Mei lalu. “Departemen-departemen ini tidak dianggap perlu dan masuk anggaran. Mereka telah dibubarkan,” ucap wakil juru bicara pemerintah Taliban, Inamullah Samangani, kepada Reuters.

Seorang pejuang Taliban berjaga-jaga pada konferensi pers, di Kabul, Afghanistan, 7 Mei 2022. REUTERS/Ali Khara

Tahun ini, Afganistan akan mengalami defisit anggaran sebesar 44 miliar Afgani atau sekitar Rp 7,16 triliun. Taliban membubarkan sejumlah lembaga untuk mengurangi pengeluarannya. Selain menutup Komisi Hak Asasi, mereka membubarkan Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional, Dewan Keamanan Nasional, Komisi Independen untuk Pengawasan Penerapan Konstitusi, serta Sekretariat Jenderal Wolesi Jirga (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Mishrano Jirga (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Meski Taliban berjanji bersikap lebih moderat ketika menguasai Afganistan pada Agustus tahun lalu, nyatanya kebijakan mereka belakangan ini makin ekstrem, terutama terhadap perempuan. Taliban mewajibkan perempuan mengenakan burka di tempat umum dan melarang perempuan bekerja. Para gadis pun kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena sekolah khusus perempuan ditutup sejak Maret lalu. Taliban juga melarang lelaki dan perempuan makan bersama di restoran, termasuk pasangan suami-istri.