Kemenangan Tersangkut di Mahkamah

Pengadilan banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Quezon dengan membebaskan Marcos dari dakwaan penghindaran pajak sehingga dia lolos dari ancaman hukuman penjara. Tapi pengadilan menghukumnya karena ia tidak mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 1982-1985.

Pada 2001, Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan banding dan menolak petisi Marcos sehingga putusan ini final dan mengikat. Menurut Manila Bulletin, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Marcos telah membayar denda dan bunga sesuai dengan putusan pengadilan pada tahun yang sama.

Ketika mendaftar sebagai calon presiden pada tahun lalu, Marcos mengajukan sertifikat pencalonan yang kemudian disahkan Comelec. Beberapa kelompok mencoba membendungnya dengan mengajukan petisi kepada Comelec agar mendiskualifikasi Marcos pada Januari lalu. Semua petisi ditolak. “Tidak ada niat dari pihak terkait untuk menipu pemilih dengan menyembunyikan kualifikasi untuk jabatan publik,” kata Comelec dalam keputusannya.

Kini Christian Buenafe dan kawan-kawan mengajukan petisi ke Comelec atas pengesahan sertifikat itu. “Marcos telah didakwa dan mendapat putusan final atas pelanggarannya terhadap Undang-Undang Pendapatan Nasional (NIRC) sehingga dia didiskualifikasi selamanya dari kesempatan memegang jabatan publik, memberikan suara, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum apa pun sesuai dengan mandat NIRC,” ujar mereka.

Pengacara Marcos membantah tudingan itu. Menurut mereka, aturan NIRC mengenai hukuman diskualifikasi selamanya itu berlaku efektif pada 1 Januari 1986 dan tidak dapat diterapkan untuk dakwaan terhadap kasus pajak tahun 1982-1984. “Diskualifikasi selamanya tidak dapat diterapkan karena, pada waktu didakwa, Marcos bukan pejabat publik, tapi warga negara biasa,” kata mereka.

Marcos mulai meniti karier politik pada 1980 ketika menjadi Wakil Gubernur Provinsi Ilocos Norte dan menjadi gubernur di sana tiga tahun kemudian. Selama 1992-1995, Marcos menjadi anggota Kongres yang mewakili provinsi tersebut. Selama 1998-2007, dia kembali menjadi gubernur di provinsi yang sama.

Pada 2007, Marcos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Ilocos Norte selama tiga tahun, menggantikan Imee Marcos, kakak perempuannya. Dia kemudian terpilih sebagai senator hingga 2016, ketika ia maju sebagai calon wakil presiden tapi kalah oleh Leni Robredo.

Mahkamah Agung memberi waktu 15 hari kepada Marcos, Comelec, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menanggapi petisi Christian Buenafe. Bila gugatan Buenafe menang, Leni Robredo atau Sara Duterte-Carpio akan duduk di kursi presiden. Leni adalah Wakil Presiden Filipina yang meraih suara terbanyak kedua dalam pemilihan presiden. Adapun Sara, putri Presiden Filipina Rodrigo Duterte, adalah wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun ini.

Gambar kandidat presiden Ferdinand Marcos Jr. dan kandidat wakil presiden Sara Duterte, dalam protes penghitungan tidak resmi dari pemilihan nasional, di Manila, Filipina, Mei 12, 2022. REUTERS/Lisa Marie David

Richard Javad Heydarian, analis politik di jaringan GMA dan Philippine Daily Inquirer, mengeluhkan tidak berjalannya prinsip negara hukum (rule of law) di negerinya. “Bila Filipina berpegang pada rule of law, Bongbong Marcos sudah didiskualifikasi dari pencalonan dan malah berada di penjara karena berbagai dakwaan korupsi, bukannya naik ke tampuk kekuasaan,” tuturnya kepada Tempo pada Jumat, 13 Mei lalu.

Juru bicara Marcos, Vic Rodriguez, mengaku belum menerima salinan gugatan Christian Buenafe. Namun, “Daripada memaksakan agenda permusuhan Anda, bantu kami untuk berfokus dan menggunakan waktu yang terbatas dengan bijak,” katanya kepada CNN Philippines.

Bila Marcos akhirnya tetap menjadi presiden, sejumlah tugas telah menantinya. Dia akan mewarisi utang pemerintah Duterte yang kini mencapai rekor US$ 232 miliar atau sekitar Rp 3.404 triliun, kemiskinan yang makin dalam, dan meningkatnya kesenjangan ekonomi.

Bagaimana kebijakan Marcos nanti belum bisa dipastikan. Dia tak pernah ikut dalam acara debat calon presiden. Namun sejumlah visinya pernah ia sampaikan di berbagai kesempatan. Oktober tahun lalu, misalnya, Marcos menyatakan akan melanjutkan program antinarkotik Rodrigo Duterte yang kontroversial. “Tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Kami melihat bahwa perang melawan narkotik telah dilakukan murni dari sisi penegakan hukum. Saya pikir kita juga harus berfokus pada sisi pencegahan,” ucapnya kepada CNN Philippines.

Program Duterte itu telah menewaskan sekitar 20 ribu orang. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memutuskan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaannya pada 2018. Duterte buru-buru menarik Filipina dari keanggotaan ICC pada 2019 dan menolak kedatangan penyelidik ICC.

Untuk kebijakan luar negeri, Marcos mungkin akan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Cina, sebagaimana dilakukan Duterte dan dia dulu. “Pada 2007, sebagai Gubernur Ilocos Norte, ia berperan penting dalam pendirian konsulat Cina di Filipina utara. Pada 2016, dia memuji Duterte karena ‘bergerak ke arah yang benar’ dengan memupuk hubungan yang lebih dekat dengan Moskow dan Beijing,” tulis Adele Webb, pengajar politik di Queensland University of Technology, di situs The Lowy Institute.

Namun kebijakan pentingnya mungkin adalah memulihkan citra masa lalu keluarganya yang buruk. “Saya pikir Bongbong Marcos juga ingin membuktikan kebenaran keluarganya ke level internasional, meningkatkan standar hidup rakyat Filipina, dan mulai mendapat sense of mission,” kata Richard Javad Heydarian.