Donald Trump Didakwa dalam Kasus Suap

Amerika Serikat

Trump Didakwa dalam Kasus Suap

JURI Pengadilan Distrik Manhattan, New York, memutuskan mendakwa mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam kasus Stormy Daniels pada Kamis, 30 Maret lalu. Trump diperkirakan mulai diadili pada Selasa depan. Keputusan ini mengejutkan negeri itu, yang belum pernah menyaksikan bekas pemimpinnya diseret ke meja hijau dengan tuduhan kriminal, apalagi Trump sedang mencalonkan diri lagi sebagai presiden.

Dalam pernyataannya, Trump menyebut dakwaan itu sebagai penganiayaan politik dan campur tangan tingkat tinggi ke dalam pemilihan umum. “Saya yakin ‘perburuan penyihir’ ini akan menjadi bumerang besar-besaran bagi Joe Biden,” kata Trump, seperti dikutip CNN. Biden adalah Presiden Amerika dari Partai Demokrat, saingan Partai Republik, partai Trump.

Kasus ini bermula pada 2016, ketika bintang film dewasa Stormy Daniels menghubungi media untuk menawarkan kisah tentang perselingkuhannya dengan Trump pada 2006, setahun setelah Trump menikah dengan Melania Knauss. Pengacara Trump, Michael Cohen, membayar US$ 130 ribu atau hampir Rp 2 miliar kepada Daniels sebagai uang tutup mulut. Di Amerika, hal seperti ini tidak ilegal.

Ketika Trump mengganti uang tersebut, catatan pembayaran menyatakan bahwa hal itu untuk biaya hukum. Kejaksaan menilai tindakan ini sama saja dengan Trump memalsukan catatan bisnis, yang merupakan tindak pidana di New York. Jaksa juga mungkin akan menuduh Trump melanggar undang-undang pemilihan umum karena motifnya adalah agar pemilih tidak mengetahui bahwa Trump berselingkuh.

Bila Trump terbukti melakukan pelanggaran pidana, dia dapat dihukum maksimal empat tahun penjara atau denda. Namun dakwaan atau bahkan hukuman pidana tidak akan mencegah Trump melanjutkan kampanye kepresidenannya. Pada kenyataannya, tidak ada aturan dalam undang-undang Amerika yang mencegah seorang kandidat yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan untuk berkampanye dan menjabat sebagai presiden, meskipun dari penjara.