Perang Gaza Israel

Perbesar

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Jalur Gaza, 26 November 2023. Reuters/Avi Ohayon/GPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PADA Rabu, 29 November lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali bahwa perang Hamas-Israel akan dilanjutkan segera setelah gencatan senjata sementara, yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan sandera di Jalur Gaza, berakhir. Sumpah itu juga digaungkan oleh dua anggota kabinet perangnya, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Benny Gantz, serta Kepala Staf Pasukan Pertahanan Letnan Jenderal Herzi Halevi. “Sejak awal perang, saya menetapkan tiga tujuan: melenyapkan Hamas, mengembalikan semua korban penculikan, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Ketiga tujuan ini tetap ada,” kata Netanyahu seperti dikutip Times of Israel.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Tidak mungkin kami tidak akan kembali berjuang sampai akhir,” ujar Netanyahu. “Ini adalah kebijakan saya, seluruh kabinet mendukung, seluruh pemerintah mendukung, tentara mendukung, rakyat mendukung. Inilah yang akan kami lakukan.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam kesepakatan gencatan senjata sementara Hamas-Israel sejak Jumat, 24 November lalu, Hamas akan membebaskan 100 dari 240 orang yang mereka tawan saat menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Adapun Israel akan melepas 150 tawanan Palestina. Masa gencatan senjata bisa diperpanjang selama 10 hari bila Hamas membebaskan lebih banyak tawanannya. Sejauh ini, Hamas telah membebaskan 74 tawanan dan Israel melepas 210 tawanannya.

Sementara itu, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir berusaha berunding dengan Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen. Dalam pertemuan dengan Netanyahu dan pejabat senior Israel di Tel Aviv pada Kamis, 30 November lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony J. Blinken menegaskan lagi agar Israel bertindak sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan hukum perang.

“Saya menjelaskan bahwa, sebelum melanjutkan operasi militer besar-besaran, Israel harus menerapkan rencana perlindungan kemanusiaan bagi kaum sipil yang meminimalkan jumlah korban lebih lanjut terhadap warga Palestina yang tidak bersalah,” tutur Blinken dalam konferensi pers setelah pertemuan itu.

Kamboja

Hun Manet Bersedia Disebut Diktator

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Reuters/Cambodian Government/Handout

PADA seratus hari pertama pemerintahannya, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menegaskan komitmennya mempertahankan perdamaian dan stabilitas di negeri itu. “Jika Anda menyebut saya diktator karena saya bertekad menjaga perdamaian, tidak membiarkan rakyat tewas, tidak membiarkan negara mengalami kemunduran seperti saat kita kehilangan perdamaian seperti dulu (di masa Khmer Merah), saya bersedia menerimanya,” ucapnya seperti dikutip Khmer Times dalam peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tatay Leu berkapasitas 150 megawatt di wilayah Thmar Baing, Provinsi Koh Kong, Kamboja, Kamis, 30 November lalu.

Hun Manet terpilih sebagai pemimpin Kamboja setelah partainya, Partai Rakyat Kamboja (CPP), menang mutlak dalam pemilihan umum pada Juli lalu. Dia menggantikan ayahnya, Hun Sen, yang lengser setelah berkuasa selama 38 tahun. Namun Hun Sen mempertahankan pengaruhnya sebagai Presiden CPP dan bahkan menjadi Ketua Senat.

Tak lama setelah menjabat, Hun Manet meluncurkan memo strategi setebal 22 halaman yang menguraikan rencana pemerintahannya untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendorong pemerintahan yang baik. Dia menargetkan Kamboja menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2030 dan negara berpendapatan tinggi pada 2050.

Namun reformasi politik dan demokrasi tampaknya masih jauh dari agenda Hun Manet. Oposisi masih diharamkan. Hun Manet mengklaim pemilu tahun ini berjalan bebas dan adil, meskipun pada kenyataannya Partai Cahaya Lilin, satu-satunya partai oposisi, dilarang mengikuti pemilu. Baru-baru ini, seorang warganet dihukum penjara selama tiga tahun karena mengkritik CPP melalui Facebook. Kang Saran, warga di Provinsi Banteay Meanchey, menilai CPP tidak mampu mencegah imigrasi ilegal dari Vietnam dan penyalahgunaan narkotik.