Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia dalam pertemuan dengan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Fathan Subchi pada Selasa, 3 Desember 2024, mengutarakan lima persoalan utama yang umum dihadapi mahasiswa Indonesia di luar negeri. PPI Dunia adalah organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri yang berada di 66 negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator PPI Dunia, Marhadi, yang juga mahasiswa doktoral di Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Budapest, menyampaikan masalah pertama yang umum dihadapi mahasiswa atau pelajar Indonesia di luar negeri adalah tingginya biaya hidup mahasiswa penerima LPDP di Luar Negeri yang tidak sesuai dengan nilai beasiswa yang yang diterima.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Banyak penerima beasiswa yang harus menjual asetnya untuk bisa berangkat yang akhirnya terkendala tingginya biaya hidup sehingga berdampak pada hasil studi mahasiswa" ujar mantan Ketua PPI Hongaria ini.
Masalah kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan jurusan yang dijalani. Walhasil, banyak keluhan dari mahasiswa penerima beasiswa yang akhirnya tidak ingin kembali ke Indonesia dan memutuskan untuk tinggal serta bekerja di luar negeri.
Masalah ketiga, yang disoroti oleh PPI Dunia adalah belum inklusifnya LPDP sebagai lembaga pemberi beasiswa terbesar di Indonesia. Banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah belum mendapat kesempatan untuk menerima LPDP.
"Harapannya mahasiswa Indonesia yang di Timur Tengah juga diperhatikan oleh Pemerintah" ujar Ahmad Dailami Fadhil, Koordinator PPID Kawasan Timur Tengah Afrika.
Masalah keempat yaitu banyak mahasiswa penerima beasiswa non-LPDP yang butuh dibantu pendanaan dari LPDP. PPI Dunia juga mengusulkan adanya skema pendanaan top-up dari dana LPDP untuk membantu mahasiswa berprestasi agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan studinya. Saat ini baru mahasiswa di Hongaria yang mendapat fasilitas top up LPDP.
Masalah kelima, PPI Dunia juga menyampaikan beberapa negara yang belum memiliki atase pendidikan padahal jumlah mahasiswanya cukup besar diatas 5 ribu mahasiswa seperti Turki dan Taiwan, mungkin perlu diperhatikan pemerintah agar ada tempat mahasiswa berkonsultasi dan menyampaikan pengaduan terkait studinya.
Menanggapi hal tersebut, Fathan meyakinkan akan mengkomunikasikan aspirasi yang disampaikan PPI Dunia kepada pihak terkait untuk mencari solusi terbaik, khususnya perihal biaya pendidikan. Disamping itu, Fathan juga menyoroti pentingnya data dan informasi pelajar Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah karena BPK ingin menghasilkan SDM berkualitas dan unggul untuk berkontribusi pencapaian Indonesia Emas 2045.
Pilihan editor: KBRI Seoul Minta Korea Selatan Lanjutkan Pencarian 2 ABK WNI yang Tenggelam di Perairan Jeju
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini