Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden El Salvador Nayib Bukele dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih dan menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 14 April 2025 untuk "kunjungan kerja resmi," menurut sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Seperti dilansir Al Jazeera, kunjungan Bukele terjadi saat pemerintahan Trump mengirim sejumlah migran yang diduga anggota geng ke sebuah penjara besar di El Salvador.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Program deportasi kontroversial, yang telah menghadapi beberapa tantangan hukum, melibatkan pemindahan migran dari AS yang diduga merupakan anggota geng ke El Salvador. Ini termasuk warga Venezuela yang dituduh menjadi anggota geng kriminal Tren de Aragua.
Presiden Trump memuji kerjasama ini dalam sebuah postingan di Truth Social pada Sabtu, "Kedua negara bekerja sama untuk memberantas organisasi teroris, dan membangun masa depan Kemakmuran. Presiden Bukele dengan anggun menerima beberapa musuh asing paling kejam di Dunia dan, khususnya, Amerika Serikat."
Trump menambahkan bahwa orang-orang yang dideportasi kini berada dalam tahanan El Salvador, dan "mereka tidak akan pernah mengancam warga negara kami lagi!"
Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan pada Ahad bahwa pemerintahan Trump telah mendeportasi 10 orang tambahan ke El Salvador sebagai bagian dari operasi imigrasi yang sedang berlangsung.
"Tadi malam, 10 penjahat lainnya dari Organisasi Teroris Luar Negeri MS-13 dan Tren de Aragua tiba di El Salvador. Aliansi antara @POTUS dan Presiden @nayibukele telah menjadi contoh untuk keamanan dan kemakmuran di belahan bumi kita," kata Rubio dalam sebuah pernyataan di platform X.
Sementara itu, administrasi Trump juga menghadapi masalah hukum terkait deportasi. Pada Sabtu, pemerintah memberikan laporan kesehatan mengenai Kilmar Abrego Garcia, seorang pria Maryland yang dideportasi ke El Salvador, setelah seorang hakim federal memerintahkan Gedung Putih untuk melaporkan statusnya.
"Dia hidup dan aman di fasilitas itu. Dia ditahan sesuai dengan otoritas domestik yang berdaulat di El Salvador," kata Michael Kozak, pejabat Departemen Luar Negeri, dalam pengajuan Sabtu.
Namun pada Ahad, pemerintahan Trump mengatakan bahwa mereka "tidak memiliki pembaruan" mengenai upaya untuk memfasilitasi kepulangan Garcia ke Amerika Serikat.
Pemerintahan Trump mengandalkan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk membenarkan deportasi ini. Ratusan orang telah diekstradisi berdasarkan undang-undang yang jarang digunakan ini. Aturan ini memungkinkan pemindahan warga negara dari negara-negara yang dianggap bermusuhan selama masa konflik.
Pemerintah mengklaim semua yang dideportasi telah diperiksa dan dikaitkan dengan geng-geng yang dianggap AS sebagai organisasi "teroris".
Namun, pengacara dan anggota keluarga tahanan membantah klaim ini, dengan mengatakan banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk menentang tuduhan tersebut di pengadilan.
Para pendukung hak-hak sipil berpendapat bahwa mencap migran sebagai anggota geng tanpa pengawasan peradilan berarti melanggar proses hukum.