Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang telah ditangkap penyidik antikorupsi atau CIO, bungkam. Hingga Rabu sore, Yoon menolak menjawab pertanyaan dari penyidik. Ia juga tak mengizinkan sesi tersebut direkam, kata seorang pejabat di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dilansir dari CNN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoon diperkirakan akan dipindahkan dari kantor pusat CIO ke pusat penahanan terdekat. Ia akan ditahan semalam dalam sel isolasi karena alasan keamanan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Yoon Suk Yeol telah mengurung diri di kediamannya yang dijaga ketat selama berminggu-minggu dikelilingi oleh tim Dinas Keamanan Presiden. Ia menghindari penangkapan saat ia menghadapi beberapa pemeriksaan dan sidang pemakzulan.
Kantor Investigasi Korupsi (CIO), yang bekerja sama dengan polisi dan kementerian pertahanan untuk menyelidiki Yoon, pertama kali berupaya menahannya awal bulan ini. Penahanan gagal setelah terjadi pertikaian selama berjam-jam. Tentara dan anggota pasukan keamanan presiden menghalangi sekitar 80 polisi dan penyidik untuk mendekati kompleks presiden.
Setelah penangkapannya pada hari Rabu, Yoon merilis pesan video. Dilansir dari Sky News, ia mengatakan penangkapannya itu adalah ilegal dan melanggar hukum. Ia mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan para penyidik untuk mencegah bentrokan yang disertai kekerasan.
“Sebagai seorang presiden yang harus melindungi konstitusi dan sistem hukum Republik Korea, menanggapi prosedur ilegal dan tidak sah ini bukanlah sebuah pengakuan terhadap prosedur tersebut, tetapi dengan harapan untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” katanya.
Surat perintah tersebut memungkinkan penyidik untuk menahan Yoon hingga 48 jam sejak ia ditahan, hingga sekitar pukul 10 pagi waktu setempat hari Jumat. CIO perlu mengajukan surat perintah penangkapan dalam jangka waktu tersebut untuk menahannya lebih lanjut.
Kelompok pendukung dan penentang Yoon berada di lokasi kejadian pada hari Rabu. Mereka datang dengan bus dan berkumpul di jalan-jalan sekitar kompleks Yoon, meskipun suhu di bawah nol.
Pengacara Yoon Suk Yeol telah mencoba membujuk para penyelidik agar tidak melaksanakan surat perintah penangkapan. Pengacara mengatakan bahwa kliennya akan hadir secara sukarela untuk diinterogasi, tetapi lembaga tersebut menolak.
Polisi telah berupaya mengakses kantor resmi presiden untuk menahannya, namun gagal karena dihalangi oleh dinas keamanan Yoon Suk Yeol. Beberapa jam kemudian, ratusan petugas berhasil memasuki area properti dengan menggunakan tangga untuk memanjat penghalang.
Sebelumnya polisi mengatakan telah mengerahkan 3.200 petugas untuk melaksanakan surat perintah penangkapan. Satu orang pingsan di tengah kebuntuan. Korban telah diangkut dari tempat kejadian oleh pemadam kebakaran, kata media setempat.
Komisi Antikorupsi Korea Selatan dan polisi bersama-sama menyelidiki apakah pernyataan darurat militer yang dilakukan oleh Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2025 merupakan upaya pemberontakan. Pihak oposisi berharap penangkapan ini merupakan langkah kunci untuk menyelamatkan reputasi demokrasi Korea Selatan
Jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Korea Selatan tidak menyetujui penerapan darurat militer dan mendukung Yoon dimakzulkan. Namun kebuntuan politik tersebut tampaknya telah mengobarkan semangat para pendukungnya.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpinnya sedikit mendapat dukungan dalam beberapa pekan terakhir. Dukungan kini mencapai 40,8 persen menurut jajak pendapat Realmeter terbaru. Partai Demokrat yang merupakan oposisi berada di angka 42,2 persen.
Foto 
