Reaksi Pegawai Terhadap PHK Massal di Amerika Serikat Akibat Pengetatan Birokrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Amerika Serikat mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap ribuan pegawai di berbagai lembaga pada Kamis, 15 februari 2025 sebagai bagian dari reformasi besar-besaran yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan CEO Tesla, Elon Musk. Langkah ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat dan kalangan politik.

Menurut sumber dari serikat pekerja dan pegawai yang mengetahui situasi ini, Departemen Urusan Veteran telah memberhentikan lebih dari 1.000 pegawai yang masih dalam masa percobaan. Sementara itu, Dinas Kehutanan Amerika Serikat (U.S. Forest Service) dijadwalkan memberhentikan lebih dari 3.000 pekerja.

Gelombang PHK ini juga terjadi di berbagai lembaga lainnya, termasuk Departemen Pendidikan, Administrasi Bisnis Kecil, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB), dan Administrasi Layanan Umum (GSA). Mayoritas dari mereka yang diberhentikan adalah pegawai yang baru direkrut dalam dua tahun terakhir dan masih dalam masa percobaan, sehingga lebih mudah untuk dihentikan tanpa melalui proses hukum yang panjang.

Presiden Trump membela kebijakan ini dengan alasan efisiensi dan pengurangan pemborosan anggaran pemerintah. Dengan utang nasional mencapai USD 36 triliun dan defisit sebesar USD 1,8 triliun pada tahun lalu, reformasi dianggap sebagai langkah penting. Namun, banyak pihak mengkritik pendekatan yang dilakukan Musk dan menilai cara ini terlalu drastis serta merugikan ribuan pekerja.

"Sampai dua minggu lalu, ini adalah pekerjaan impian. Sekarang menjadi mimpi buruk. Saya memiliki anak kecil dan hipotek yang harus dibayar," ujar salah satu pegawai GSA yang terkena PHK, dilansir dari Reuters.

Banyak pegawai federal yang terkena dampak PHK ini merasa kecewa dan terkejut. Nick Gioia, seorang veteran militer yang telah bekerja selama 17 tahun di Departemen Pertahanan sebelum bergabung dengan USDA pada Desember lalu, mengungkapkan kekecewaannya.

"Saya merasa dikhianati oleh negara saya," ujar Gioia. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan ini lebih bersifat politis daripada benar-benar berfokus pada efisiensi birokrasi.

Steve Lenkart, Direktur Eksekutif Serikat Pekerja Federal Nasional, menyatakan bahwa PHK ini tampaknya lebih bertujuan menghilangkan regulasi yang menghambat industri dan para miliarder, termasuk Elon Musk sendiri yang memiliki kontrak besar dengan pemerintah federal melalui SpaceX.

Dari sisi pemerintah, Kantor Manajemen Personalia (OPM) menyatakan bahwa langkah ini merupakan kebijakan baru yang menekankan masa percobaan sebagai perpanjangan dari proses seleksi kerja. Namun, banyak pegawai dan serikat pekerja menilai bahwa kebijakan ini sebagai dalih untuk melakukan PHK massal tanpa pertimbangan yang adil.

Sementara itu, 14 negara bagian di AS telah mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump, menuduh bahwa pengangkatan Musk sebagai kepala reformasi birokrasi dilakukan secara ilegal tanpa persetujuan Kongres. Gugatan ini berusaha membatalkan langkah-langkah yang diambil dalam PHK besar-besaran ini.

Reaksi publik pun beragam. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang telah lama dinanti, sementara yang lain mengecamnya sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan merugikan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup mereka pada pekerjaan di sektor pemerintahan.

Elon Musk sendiri belum memberikan komentar resmi terkait keputusan ini. Namun, timnya di Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dibentuk khusus untuk reformasi ini telah mulai bekerja di berbagai lembaga, termasuk IRS, yang menjadi target reformasi selanjutnya.

Pilihan editor: Hampir 10.000 Pekerja di Lembaga Pemerintah AS Terkena PHK Massal Pasca Pengetatan Birokrasi