Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan konsensus lima butir (5PC) adalah satu-satu pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan masalah di Myanmar. Tak lama setelah pertemuan sejumlah menteri blok Asia Tenggara itu dengan Tatmadaw, Retno menyatakan konsensus harus menjadi satu-satunya jalur keterlibatan junta militer Myanmar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar," kata Retno dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022.
ASEAN ditengarai telah mengalami perselisihan internal soal keterlibatan junta Myanmar yang merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu. Kudeta itu menggagalkan satu dekade kemajuan demokrasi dan menjerumuskan Myanmar ke dalam konflik dan kehancuran ekonomi.
Para petinggi Myanmar telah dilarang dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Sebab, mereka gagal memenuhi janji tahun lalu untuk memulai pembicaraan dengan lawan yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Namun, Thailand pada Kamis, 22 Desember 2022, menjadi tuan rumah pembicaraan regional untuk membahas krisis di Myanmar, dengan menghadirkan junta militer.
Beberapa anggota penting ASEAN absen, termasuk Indonesia sebagai ketua tahun depan. Selain Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak memenuhi undangan Thailand.
Reuters berdasarkan sumber menyebut, sebuah surat ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Singapura dikirim kepada tuan rumah Thailand, yang berbunyi keberatan dengan pertemuan tersebut. Karena ASEAN telah setuju untuk mengecualikan junta dari acara semacam itu.
"Setiap pertemuan yang diadakan di bawah ASEAN, formal atau informal, tidak boleh menyimpang dari keputusan ini," bunyi surat, menurut sumber tersebut.
Dalam keterangan pers bersama Zambry, Retno mengatakan Indonesia menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 21 Desember 2022, yang menyatakan dukungannya atas peran sentral ASEAN dalam menyelesaikan masalah Myanmar.
Menteri Retno menyebut Indonesia akan bekerja sama dengan Malaysia supaya situasi Myanmar tidak akan menghambat agenda pembangunan masyarakat di ASEAN. Zambry menegaskan dukungan Malaysia kepada Indonesia untuk sukses di keketuaan ASEAN tahun depan.
"ASEAN akan bersama rakyat Myanmar," kata Retno. Sebelumnya, Retno juga memberikan pendekatan tegas terhadap junta, dengan mengecam serangan militer ke negara bagian Kachin pada akhir Oktober 2022, yang dilaporkan menewaskan hampir 100 orang.
Resolusi Myanmar diadopsi setelah disepakati oleh tiga anggota tetap DK PBB dan sembilan anggota tidak tetap badan itu di New York, Amerika Serikat. China dan Rusia, yang merupakan anggota tetap, memilih untuk abstain, sementara anggota tidak tetap yang memberi suara serupa adalah India.
Hasil adopsi resolusi DK PBB mengungkapkan "keprihatinan yang mendalam" pada keadaan darurat yang terus berlanjut oleh militer ketika merebut kekuasaan dan "dampak serius" terhadap rakyat Myanmar.
Pernyataan dalam resolusi itu mendesak "tindakan konkret dan segera" untuk mengimplementasikan rencana perdamaian yang disetujui oleh ASEAN.
DK PBB juga mengeluarkan seruan kepada junta untuk "menjunjung tinggi institusi dan proses demokrasi dan untuk mengejar dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat".
DANIEL A. FAJRI | REUTERS
Foto 
