Sesudah baby, leslie

PORT Au-Prince bagai dikalahkan garuda. Ibu kota Haiti itu sunyi sepi ketika pemilihan umum diselenggarakan, Minggu dua pekan lalu. Padahal, ini peristiwa bersejarah, pemilu kedua dalam kurun waktu 30 tahun. Sebagian besar rakyat yang berhak memilih telah memboikot pemilu itu. Mereka menolak memberikan suara. Kelompok oposisi yang menganjurkan aksi boikot memperkirakan 95% dari 6 juta penduduk tidak ikut memilih. Wartawan-wartawan asing melaporkan bagaimana sebagian besar tempat pengumpulan suara (TPS) di Port Au-Prince kosong, tak diacuhkan orang. Begitu juga di pedalaman. TPS yang dibuka sejak pukul 06.00 pagi baru didatangi pukul 09.00. Selain sepi, pemilu yang diadakan untuk memilih presiden dan wakil-wakil daerah itu berlangsung curang. Michael Hooper, seorang pengamat dari Amerika Serikat, menyaksikan bahwa anak-anak di bawah umur ikut memberikan suara sambil tertawa-tawa. Itu terjadi di beberapa TPS di Port AuPrince. Kartu pemilihan palsu beredar di mana-mana. Pengumpulan suara pun tidak berlangsung bebas dan rahasia. Petugas di TPS boleh memeriksa kartu suara yang sudah berisi nama calon terpilih, sebelum kartu dimasukkan ke dalam kotak suara. Campur tangan petugas ini besar pengaruhnya terhadap para pemilih. Tentu saja, dalam keadaan takut dan tertekan, mereka tak mungkin bebas memilih. Dengan demikian, mustahil menegakkan demokrasi sejati di negeri yang terkenal paling rawan di Karibia itu. Dan seperti dulu, nyawa manusia hampir tak ada harganya di sana. Di masa rezim Duvalier -- Francois Duvalier dan anaknya Jean Claude -- berkuasa, pasukan pengawal presiden, yang dikenal dengan nama Tonton Macotes, bebas membantai rakyat dengan dalih pengamanan keluarga presiden. Tergulingnya Jean Claude - populer dengan sebutan Baby Doc -- tak berarti kekejaman lalu hilang dari bumi Haiti. Kini junta militer yang mengambil alih kekuasaan meneruskan tradisi pembantaian. Lagi-lagi atas nama keamanan. Demokrasi memang dijanjikan oleh junta militer yang dipimpin Letnan Jenderal Henri Namphy -- lewat pemilu itu. Dalam rencananya, pemilu yang disiapkan sangat bagus. Pelaksanaannya diserahkan kepada Dewan Pemilu Independen, yang beranggota 9 orang dan disahkan dengan referendum, Maret tahun lalu. Namun, kenyataannya amat jauh berbeda. Junta militer mula-mula mencoba mengambil kembali kekuasaan Dewan Pemilu Independen, dengan mengeluarkan Dekrit Pemilu Juli lalu. Gagal, karena dekrit ini disambut pemogokan besar-besaran. Percobaan kedua menyulut kekacauan berdarah, ketika pemilu diselenggarakan 29 November lalu. Insiden ini menewaskan puluhan pemilih. Maka, tanpa bisa ditawar, penguasa militer mengambil kembali semua kendali politik atas nama keamanan. Termasuk pemilu. Dengan memperhitungkan opini internasional, Junta menyorongkan beberapa ilmuwan sebagai calon presiden. Mula-mula beredar nama Gerard Philippe-Auguste, ahli agronomi yang pernah bertugas selama 22 tahun di Lembaga Pengembangan Pertanian PBB. Philippe-Auguste menolak. Yang muncul kemudian dan terpilih sebagai presiden adalah Prof. Leslie Manigat, seorang ahli ilmu politik yang dikenal dekat dengan keluarga Duvalier dan kelompok militer yang kini berkuasa. Manigat, yang akan dilantik 7 Februari mendatang, menyisihkan empat calon presiden lainnya. Apakah ahli ilmu politik itu terganggu oleh kecurangan yang terjadi dalam pemilu? Agaknya tidak. Ia tenang saja mengatakan, "Penyimpangan itu lumrah dan ada di pemilu mana pun, apalagi di Haiti, yang 80% penduduknya buta huruf." Jim Supangkat, kantor-kantor berita