Stop Berunding

PERUNDINGAN Mesir-Israel mengenai otonomi Palestina -- sesudah berlangsung setahun lebih -- akhirnya buyar. Presiden Anivar Sadat rupanya begitu berang pekan lalu hingga diperintahkannya supaya perundingan itu dihentikan. Hal yang menjengkelkan Mesir terutama sekali keputusan Knesset (parlemen Israel) untuk membicarakan RUU mengenai perluasan ibukotanya sampai ke kota tua Jerusalem. Selama ini Israel menetapkan Jerusalem Timur sebagai. Ibukotanya. Namun hampir semua negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel tetap menempatkan kedutaan-besar masing-masing di Tel Aviv, demi menjaga hubungan baik dengan negara Arab. Dengan sikap Knesset ini, makin terkesan bahwa Israel bermaksud menguasai sepenuhnya wilayah Arab yang didudukinya sejak perang 1967. "Israel jelas menimbulkan situasi yang berbahaya dan melanggar hukum internasional serta semangat perdamaian," demikian suatu pernyataan resmi di Kairo. Sebelum Presiden Sadat dan Perdana Menteri Menachem Begin secara bergiliran mengunjungi Presiden Carter di Washington, April lalu, perundingan kedua negara sebenarnya sudah gawat. Di situ ada perbedaan besar mengenai penafsiran 'otonomi' Palestina. Dan perbedaan itu semakin memuncak 2 pekan lalu hingga Sadat tiba-tiba menunda sementara perundingan itu. Sadat kecewa terhadap pernyataan Begin dalam pertemuan tahunan Partai Likud. Konon Begin mengatakan bahwa keamanan di Judea, Samaria (Tepi Barat Sungai Jordan) dan Gaza mesti berada di tangan Israel, bukan di tangan siapa pun. "Siapa saja yang menginginkan persetujuan dengan kita mesti menerima prinsip ini," kata Begin. Pernyataan Begin ini berarti otonomi vang dijanjikan di situ bukanlah pemerintahan sendiri. Bukan pula suatu pemerintahan yang kelak mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan wilayahnya. Sebaliknya, Mesir selalu memahami otonomi itu sebagai tahap pendahuluan bagi rakyat Palestina untuk memperoleh pemerintahan sendiri. Pertentangan ini ternyata mempersulit perundingan yang semula direncanakan akan selesai 26 Mei. Begitu pun Washington kelihatannya semula tetap optimis. Jurubicara Deplu AS, Hodding Carter, mengatakan penundaan itu "sekedar istirahat pendek". Bahwa kemudian Sadat mengumumkan penghentian sama sekali perundingan itu, pemerintah AS agak terkejut. Apalagi dua hari sebelumnya Sadat menelepon Carter dan mengatakan perundingan itu akan dimulai lagi. Para pejabat AS tak bisa mengerti bahwa RUU perluasan ibukota yang diajukan ke Knesset itu akan mempengaruhi secara mendasar sikap Mesir. Seorang pejabat Deplu AS menilai bahwa Sadat membuat reaksi yang berlebih-lebihan. "Mudah-mudahan itu hanya bagaikan taufan dalam cangkir," katanya. PM Begin juga terkejut mendengarnya. Dinilainya keputusan Mesir itu sebagai tindakan yang tidak berdasar. "RUU yang diajukan ke Knesset itu bukanlah hal yang baru," Ujarnya. Dan Menteri Dalam Negeri Israel, Yosef Bourg yang menjadi ketua delegasi dalam perundingan itu ternyata kebingungan melihat sikap Mesir yang tidak stabil. Dalam wawancara radio Israel, Bourg menegaskan, "sekarang tidak ada alasan buat Israel untuk menekan dimulainya kembali perundingan selagi Mesir tidak menginginkannya." Tokoh Palestina yang berdiam di wilayah Arab yang diduduki Israel kali ini bertepuk tangan atas keputusan Sadat itu. Selama ini berunding dengan Israel adalah perbuatan yang sia-sia, katanya, apalagi pemerintah Israel sebenarnya sudah terbukti punya rencana besar-besaran untuk membangun pemukiman Jahudi di Hebron dan tempat lainnya. Mattityahu Drobless, ketua Departemen Pemukiman Jahudi, memperkuat anggapan pekan lalu bahwa pemerintah Israel akan membangun pemukiman baru di wilayah Tepi Barat Sungai Jordan. Sampai tahun 1983 direncanakan akan dibangun sebanyak 29 pemukiman baru. Menurut dia, itu akan menambah penduduk Jahudi sebanyak 4 kali dari jumlah yang sekarang. Di wilayah Tepi Barat sekarang sudah ada 44 pemukiman dengan jumlah penduduk 140.000 orang. Dari segi ini apa yang dikatakan tokoh Palestina tadi ada benarnya. Seolah bagi Israel perundingan itu sekedar memberi waktu untuk menyusun kekuatan di wilayah yang didudukinya itu. Walaupun, seperti kata Bourg, " Israel sudah membayar mahal untuk perundingan itu."