Susahnya Menegakkan HAM di Bawah Rezim Putin

Perbesar

Ales Bialiatski. Anders Wiklund/TT News Agency/via REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada aktivis Belarus, Memorial, dan Center for Civil Liberties.
Perjuangan mereka dalam penegakan hak asasi manusia berhubungan dengan rezim Putin.
UNICEF mengecam serangan brutal terhadap anak-anak di Thailand dan Afganistan.

Swedia

Nobel Perdamaian Pengkritik Putin

KOMITE Nobel Norwegia memberikan Hadiah Nobel Perdamaian 2022 kepada Ales Bialiatski, aktivis hak asasi manusia Belarus; Memorial, organisasi hak asasi Rusia; dan Center for Civil Liberties, organisasi HAM Ukraina. “Mereka telah melakukan usaha yang luar biasa untuk mendokumentasikan kejahatan perang, pelanggaran hak asasi, dan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Komite dalam pernyataannya pada Jumat, 7 Oktober lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ales Bialiatski adalah pendiri Pusat Hak Asasi Manusia Viasna pada 1996 sebagai respons terhadap pembubaran unjuk rasa secara brutal oleh rezim Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko. Pria 60 tahun itu kini berada di tahanan polisi. Dia pertama kali dipenjara pada 2011-2014 karena penghindaran pajak, tuduhan yang dia bantah. Dia ditahan lagi pada 2020 setelah terjadinya unjuk rasa besar atas dugaan kecurangan dalam pemilihan umum, yang membuat Lukashenko tetap berkuasa. “(Bialiatski) telah mengabdikan hidupnya untuk menyokong demokrasi dan pengembangannya secara damai di tanah airnya,” ujar Ketua Komite Nobel Norwegia Berit Reiss-Andersen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Memorial berfokus mencatat dan mengungkap represi dan penindasan hak asasi manusia pada masa Joseph Stalin di era Uni Soviet sejak 1980-an. Namun, di bawah Vladimir Putin, yang memandang bubarnya Uni Soviet sebagai salah satu bencana abad ke-20, Memorial dianggap gangguan. Pada 2008, polisi menggerebek kantor Memorial di St. Petersburg dan menyita 11 komputer yang berisi penelitian mereka selama dua dekade. Tekanan terus terjadi hingga Mahkamah Agung membubarkan organisasi itu pada Desember 2021 karena dinilai melanggar undang-undang agen asing.

Adapun Center for Civil Liberties didirikan oleh Oleksandra Matviichuk, pengacara hak asasi manusia, yang mendorong amendemen legislatif agar Ukraina menjadi lebih demokratis. Organisasi ini juga mengkampanyekan pembebasan orang-orang yang ditahan secara ilegal di Rusia serta Krimea dan Donbas, dua daerah yang dicaplok Rusia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu, mereka juga mendokumentasikan kejahatan perang yang dilakukan Rusia selama perang berlangsung.

Ketiga penerima Hadiah Nobel itu berhubungan dengan Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Namun Komite Nobel membantahnya. “Hadiah ini tidak ditujukan untuk Presiden Putin, kecuali bahwa pemerintahannya, yakni pemerintahan di Belarus, mewakili pemerintahan otoriter yang menekan aktivis hak asasi,” kata Reiss-Andersen.

Amerika Serikat

UNICEF Kecam Serangan terhadap Anak di Thailand dan Afganistan

DUA kekerasan terhadap anak terjadi di Thailand dan Afganistan dalam sepekan terakhir. Seorang pria bersenjata menyerang sebuah tempat penitipan anak di Provinsi Nong Bua Lamphua, Thailand, pada Kamis, 6 Oktober lalu. Dia menyerbu ruangan tempat 37 anak yang sedang tidur siang dan menikam mati mereka sebelum melarikan diri. “Tak boleh ada anak-anak yang menjadi sasaran atau saksi kekerasan di mana pun dan kapan pun,” kata Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Unicef dalam pernyataannya.

Petugas penyelamat memasukkan korban penembakan ke dalam peti mati di Kantor Polisi Na Klang, di kota Uthai Sawan, Nong Bua Lam Phu, Thailand 6 Oktober , 2022. REUTERS/Athit Perawongmetha

Polisi menyatakan penyerang adalah Panya Kamrab, yang baru saja dipecat dari kepolisian karena memakai narkotik. Menurut BBC, pria 34 tahun itu membunuh istri dan anak tirinya sebelum melakukan bunuh diri setelah serangan tersebut.

UNICEF juga mengecam serangan bom bunuh diri di pusat pendidikan Kaaj di Dasht-e-Barchi, Kabul, Afganistan, pada Jumat, 30 September lalu. Sebanyak 45 siswa perempuan meninggal dalam serangan itu. “Sekali lagi, UNICEF mengingatkan semua pihak di Afganistan untuk mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia serta memastikan keselamatan dan perlindungan kepada semua anak dan remaja,” ucap UNICEF dalam pernyataannya.