Tergantung dewan raja

USAHA Perdana Menteri Mahathir untuk memangkas hak dan kekuasaan istimewa para Sultan di Malaysia agaknya bakal tersandung Majelis Dewan Raja. ''Para raja lebih menyukai konstitusi itu tak diubah,'' ujar Mahathir seusai mengadakan pertemuan yang dihadiri delapan dari sembilan sultan Malaysia di Istana Negara, Kualalumpur, Sabtu pekan lalu. Sultan Kelantan, salah seorang yang menentang keras gagasan itu, absen. Pasal 38 butir 4 UUD Malaysia menyebutkan, ''Tak satu pun UU yang menyentuh kedaulatan raja-raja bisa diluluskan tanpa persetujuan Majelis Dewan Raja.'' Majelis ini beranggotakan kesembilan sultan. Dan konon, keputusan majelis ini tak mengenal sistem pemungutan suara. Jadi, meski mayoritas menyetujui perubahan, keputusan bisa lain. Melihat kemungkinan itu, Karpal Singh memberi jalan keluar. Pengacara terkemuka Malaysia yang menjadi anggota parlemen dari partai oposisi, Partai Aksi Demokratik, mengusulkan agar parlemen mencabut Pasal 38 terlebih dahulu. Tanpa pencabutan pasal tersebut, usaha itu hanya akan sia-sia, malah bisa balik diperkarakan oleh para sultan dan pendukungnya. Seperti diketahui, hak-hak istimewa para raja di Malaysia menjadi pembicaraan hangat di negeri jiran ini sejak tahun lalu. Yakni bersamaan dengan insiden pemukulan pelatih hoki oleh Sultan Johor Iskandar Mahmood, di pekarangan Istana Bukit Serene, Desember 1992. Beberapa hari kemudian, parlemen Malaysia menyetujui usulan UMNO, partai terbesar dalam koalisi Barisan Nasional, untuk mencabut hak imunitas para raja. Upaya masyarakat Malaysia sendiri membahas hak istimewa sultan, antara lain, dengan menyelenggarakan seminar di Kualalumpur, Ahad kemarin. Dalam seminar yang dihadiri oleh 100 cendekiawan Melayu itu, menurut laporan pembantu TEMPO Ahmad Latief, disepakati mengusulkan pada pemerintah dan parlemen agar meninjau kembali fungsi institusi raja. Tapi seminar tak tegas-tegas mendukung penghapusan hak istimewa para sultan. Yang diusulkan hanya agar para sultan menaati ajaran Islam dan prinsip demokrasi. Sejauh ini hanya ada beberapa kelompok masyarakat yang tak setuju dengan upaya Mahathir ini. Terutama yang berkaitan dengan hak puak Melayu, yang dulu dijamin oleh Dewan Raja. Tapi hak itu kini sudah menjadi undang-undang, dan kemungkinan ikut diubah sehubungan dengan diubahnya hak-hak para sultan sangat tipis. Jadi, usul Karpal Singhkah yang akan terlebih dulu diupayakan Senin pekan depan, ketika parlemen Malaysia mulai membicarakan soal penghapusan hak istimewa sultan Malaysia? DP dan Ekram Attamimi (Kualalumpur)