Terobosan misuari

PERTEMUAN Jeddah, akhir Agustus silam, membuka jalan bagi Nur Misuari untuk kembali ke tanah air. Pemimpin MNLF (Moro National Liberation Front) ini -- seperti yang dikatakan Butz Aquino tidak pulang lewat Manila, tapi "mencari jalannya sendiri, mungkin sekali dengan perahu melalui pintu belakang." Ini berarti, tokoh Islam militan itu menempuh jalur setengah resmi yang membatasi Sabah dan Mindanao barat daya. Awal pekan ini dari Zamboanga diberitakan bahwa Misuari terlihat di Provinsi Sulu menghadiri kongres bangsa Moro yang berlangsung tiga hari, 1-3 September 1986. Sesudah itu, Misuari akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Corazon Aquino, seperti yang sudah dijadwalkan Butz Aquino di Jeddah. Tempat perundingan itu dirahasiakan oleh Malacanang, tapi Butz mengatakan Cory akan pergi ke Jolo yang terletak di selatan Mindanao. Dalam dialog Jeddah antara Misuari dan Butz Aquino, secara terinci telah digariskan bahwa masyarakat Muslim berhak mendapat otonomi mutlak, kecuali dalam hal perpajakan, militer, dan hubungan luar negeri. Dan OKI (Organisasi Konperensi Islam) berperan penting menjembatani kedua pihak, sementara Komisi Perundang-undangan tanpa banyak cincong -- juga menyetujui otonomi. Ditetapkan pula bahwa hak otonomi Muslim itu akan berlaku di empat provinsi di Pulau Mindanao, yakni di: Maguindanao, Sultan Kudarat, Tawi Tawi dan Sulu. Masalah otonomi sebenarnya sudah digarap tuntas 10 tahun silam, tatkala Persetujuan Tripoli ditandatangani, 1976. Hanya saja pelaksanaannya sengaja dibiarkan terkatung-katung oleh Marcos, apalagi sesudah pejuang MNLF tercerai-berai. Sebagian bertahan di Mindanao, sebagian menyeberang ke Sabah, yang lain mengasingkan diri ke Arab Saudi, Libya, dan beberapa negara Teluk. Kini, lewat kongres Bangsa Moro, ketiga pecahan itu akan menggalang kekuatan baru, dibawah pengawasan OKI. Menyongsong masa depan Islam yang cerah, mereka umumnya optimistis. Dan prakarsa Misuari dinilai sebagai terobosan penting. Tapi pihak-pihak tertentu di Manila khawatir bahwa otonomi untuk masyarakat Muslim justru menimbulkan masalah baru di Mindanao, yang 75% dari 20 juta penduduknya beragama Katolik. "Umat Katolik tentu tidak mungkin hidup di daerah Muslim," kata seorang pengamat.