Tidak membangunkan "macan tidur"

KEMENANGAN kembali Fraser di Canberra, dan Somare di Port Moresby, telah memperkuat garis prolndonesia di kedua negeri Persemakmuran itu. Australia, begitu koalisi Liberal Country Party terpilih kembali, mengumumkan pengakuan formil terhadap integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI. Beberapa waktu sebelumnya "menlu republik demokrasi Timor Timur," Ramos Horta, ditolak izin masuknya ke Australia. Juga pengejaran terhadap pemancar gelap yang pro-Fretilin di Darwin, Australia Utara, makin dipergencar. Di Port Moresby, ibukota Papua Niugini yang baru merdeka September 1976, terjadi perkembangan yang hampir serupa. Berpenduduk cuma 2 « juta, kaum simpatisan OPM di sana yang dianggap merupakan"duri-dalam daging" bagi kemesraan hubungan RI-PNG. Sebelum Pemilu 1977 yang menempatkan koalisi Pangu Party di bawah pimpinan Michael Somare dan beberapa partai kecil lainnya kembali ke tampuk pemerintahan, suara pro-OPM dalam parlemen masih dipertimbangkan oleh Somare. Mungkin itu sebabnya, pemerintah PNG, dianggap agak lambat memulangkan pelarian Irian Jaya ketika terjadi pergolakan di lembah Baliem, pertengahan tahun lalu. Jalur Logistik Kini, urusan OPM dan khususnya keamanan di tapal batas Irian Jaya-PNG itu tampaknya sepenuhnya diserahkan kepada polisi dan angkatan bersenjata PNG. Agaknya, urusan keamanan di perbatasan itu justru mengobarkan pertentangan antara angkatan darat dan polisi PNG. Juga antara pihak militer yang ditokohi Pangab PNG, Brigjen Ted Diro -- yang tak puas dengan "pendekatan lunak" terhadap OPM yang sering menggunakan wilayah PNG sebagai tempat persembunyian maupun jalur logistiknya -- dengan politisi sipil. Agustus tahun lalu misalnya, Ted Diro masih mengadakan pertemuan dengan Rumkorem - yang di Irian Jaya kabarnya sudah disingkirkan oleh rivalnya, Jakob Prai di markas AD di Wewak, Sepik Barat. Konon dalam pertemuan itu Diro memberikan peringatan serius kepada Rumkorem dan ke-30 sisa anakbuahnya agar tak menyeret-nyeret PNG dalam pertikaian antara OPM dengan penguasa sah RI. Namun berabenya, Brigjen Ted Diro justru mendapat peringatan dari PM Somare yang mengingatkatnya, bahwa menurut UUD PNG "tentara harus tunduk kepada pemerintahan sipil." Menteri Polisi, Patterson Lowa, juga menerangkan waktu itu bahwa "patroli di perbatasan PNG-Irian Jaya seharusnya dilakukan oleh polisi, bukan oleh tentara." Dia menolak suatu saran Komisi Pembaharuan Hukum supaya patroli perbatasan dilakukan oleh satuan gabungan polisi-tentara. Malang bagi Lowa, kawan separtai dengan Somare, pernyataan persnya itu berkelanjutan dengan pencopotannya oleh Mahkamah Agung. Tak berarti bahwa sikap Somare mengendor. Penahanan dan pemulangan para penyeberang dari wilayah Irian Jaya tetap diteruskan. Oktober lalu, 7 orang pemuda Irian Jaya diserahkan kepada yang berwenang di Jayapura. Sebelumnya, 4 di antaranya ditahan di penjara Vanuno, dan tiga lainnya di kamp karantina Yako. Dalam kejadian lain, 10 orang Irian Jaya dan seorang dari Sulawesi Selatan yang dikabarkan bersimpati dengan Rumkorem ditahan dan diinterogasi di Yako. "Mereka," begitu menurut buletin resmi pemerintah Nort Moresby, PNG Newsletter "menyeberang ke Sepik Barat, tetangga Kabupaten Jayapura itu untuk mencari obat-obatan." Maka garis keras Somare itu sering diprotes oleh partai oposisi di parlemen. Namun argumentasi Somare cukup difahami oleh pihak oposisi: "jangan membangunkan macan tidur."