Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan PBB untuk distribusi bantuan Palestina, UNRWA, pada Jumat, 1 Februari 2025, meyakinkan tetap menjalankan kerja kemanusiaannya di wilayah Palestina yang diduduki Israel, walau pun Tel Aviv meminta UNRWA berhenti. Kondisi ini digambarkan UNRWA sebagai hal yang rentan bagi staf-stafnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebuah undang-undang Israel diadopsi pada Oktober 2024 yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah kekuasaan Israel, termasuk Yerusalem timur yang dicaplok. Larangan Israel ini berlaku mulai 30 Januari 2025. Inggris, Prancis dan Jerman pada Jumat, 31 Januari 2025, menegaskan kembali kekhawatiran mereka atas aturan baru Israel ini, yang disebut UNRWA berdampak besar ke Gaza karena staf UNRWA mengkoordinasikan distribusi bantuan untuk Palestina lewat wilayah Israel
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami akan terus melayani (warga Gaza),” kata Juliette Touma, Humas UNRWA.
Di Gaza, UNRWA masih menjalankan tugas-tugasnya yang menjadi tulang punggung distribusi bantuan kemanusiaan. UNRWA masih mempertahankan para stafnya di Gaza dan masih mendatangkan truk-truk pembawa bantuan kebutuhan dasar bagi warga Gaza. Sejauh ini, semuanya masih berjalan dengan lancar karena Hamas Israel juga masih menjalankan gencatan senjata
“Jika UNRWA tidak diizinkan lagi mendistribusikan bantuan, maka gencatan senjata yang sedang berlangsung ini akan sangat berisiko dan berada dalam bahaya.
Sekitar 10 ribu pengungsi Palestina berlindung ke Yerusalem Timur, yang sudah dicaplok Israel namun tidak diakui secara internasional. Para pengungsi Palestina itu mendapatkan bantuan pendidikan, perawatan kesehatan dan bantuan lainnya dari UNRWA.
Di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat telah menjadi satu-satunya negara yang mendukung keputusan Israel untuk melarang UNRWA beroperasi di Yerusalem Timur. Sementara seperti dilansir Anadolu, banyak negara anggota Dewan Keamanan PBB menyuarakan dukungan kuat terhadap kelanjutan operasional badan tersebut.
Dorothy Shea, Kuasa Usaha Ad Interim AS untuk PBB, mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan keputusan Knesset Israel yang melarang operasional UNRWA di wilayah yang diduduki Israel. Meski UNRWA memiliki mandat dari Majelis Umum PBB, Shea mengeklaim bahwa "keputusan Israel untuk menutup kantor UNRWA di Yerusalem pada 30 Januari 2025 adalah keputusan kedaulatan Israel."
Shea juga mengeklaim bahwa UNRWA bukanlah "satu-satunya opsi untuk menyediakan bantuan kemanusiaan di Gaza". Ia bahkan menuduh badan PBB tersebut memiliki "hubungan dengan teroris."
Sumber: Reuters
Pilihan editor: Tabrakan Pesawat dan Helikopter Black Hawk: Sedikitnya 19 Tewas, Termasuk Atlet AS dan Rusia
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
