Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Nabila Aulia Hasrie, 21 tahun, WNI, yang sedang menempuh pendidikan S2 di Columbia University Amerika Serikat, merasakan ada pengetatan kebijkakan keimigrasian sejak akhir Januari 2025, yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia bahkan sempat mendapatkan surat imbauan dari kampusnya untuk segera kembali ke AS sebelum pelantikan Trump pada 20 Januari 2025, yang ketika itu sedang pulang kampung ke Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya rasa ini dimaksudkan agar kami tidak mengalami kendala imigrasi di bandara," kata Nabila saat dihubungi Tempo pada Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nabila mengatakan kebijakan mantan Presiden Joe Biden soal imigrasi lebih longgar ketimbang Trump. Oleh sebab itu, kampusnya meminta agar seluruh mahasiswa internasional, tak hanya WNI, untuk kembali ke New York sebelum Biden resmi digantikan oleh Trump.
Lebih lanjut, Nabila bercerita masih banyak WNI yang tinggal di New York sampai saat ini. WNI yang sudah memiliki izin tinggal legal cenderung tak khawatir atas kebijakan Trump. Sebaliknya, Nabila memperingatkan agar WNI yang tak memiliki dokumen resmi untuk waspada terhadap pemeriksaan Immigration and Customs Enforcement's (ICE).
"Mereka tidak pandang bulu dalam menangkap pekerja migran ilegal," ujarnya.
Mahasiswi program studi Asia Selatan itu juga mengungkap imigran yang paling banyak tertangkap ICE merupakan orang Latino dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan.
Tak sampai di situ, Nabila turut membeberkan terjadi kenaikan harga bahan pangan yang berasal dari Asia. Kebijakan pengenaan tarif dari Trump ini berdampak pula pada pola konsumsi WNI yang masih banyak bergantung pada bahan pokok dari Asia.
Sebelumnya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (PWNI Kemlu) Judha Nugraha mengungkap sebanyak 4.276 WNI di Amerika Serikat masuk ke dalam daftar final order of removal. Perintah ini menandakan seorang pendatang tidak memiliki izin legal untuk tinggal di suatu negara sehingga harus dideportasi.
"Berdasarkan informasi yang diterima perwakilan RI per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam final order of removal," kata Judha saat menggelar konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Adapun final order of removal dapat diterbitkan suatu negara karena beberapa alasan, misalnya pelanggaran hukum imigrasi, adanya catatan kriminal, hingga status legal yang telah kedaluwarsa. Perintah ini mengisyaratkan pejabat imigrasi untuk menegakkan deportasi terhadap orang yang bersangkutan.
Judha menjelaskan sebanyak 4.276 orang itu merupakan WNI yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berstatus belum dihukum. Dia juga menyebut 4.276 WNI tersebut merupakan bagian dari total 1,4 juta imigran yang turut masuk ke dalam daftar final order removal.
Judha juga mengingatkan WNI bisa melapor ke perwakilan RI di AS jika terjadi kasus penangkapan. Dia meminta WNI dapat memahami hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum Amerika Serikat. Judha juga menegaskan bahwa perwakilan RI di Amerika Serikat akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
