Dua Modus Transfer Pricing Toyota

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KECURIGAAN Direktorat Jenderal Pajak pada penghitungan pajak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) bermula sebelas tahun lalu. Pasalnya, pasca-restrukturisasi usaha pada 2003, setoran pajak perusahaan itu malah menyusut. Padahal jumlah total penjualan kendaraannya justru melonjak. Sejak itu, Direktorat Pajak bersengketa dengan Toyota. Para auditor pajak menuding Toyota melakukan transfer pricing, sementara Toyota justru mengklaim kelebihan bayar pajak.

Modus 1:

TMMIN menjual produknya kepada distributor internasional TMAP Singapura dan distributor domestik Toyota Astra Motor dengan harga tak wajar, bahkan merugi. Walhasil, total omzet perseroan menyusut.

Modus 2:

TMMIN membayar royalti di luar kewajaran, terutama kepada perusahaan induk, Toyota Motor Corporation (TMC), Jepang, sehingga biaya perseroan membengkak.

Laba versi TMMIN:

2007:

Rp 426,9 miliar

2008

Rp 60,6 miliar

Kewajiban pajak versi TMMIN:

2007:

Rp 128 miliar

2008

Rp 18,1 miliar

Koreksi dalam proses pemeriksaan dan keberatan pajak

Laba TMMIN versi DJP:

2007:

Rp 1,4 triliun

2008

Rp 1,95 triliun

Kewajiban pajak TMMIN versi DJP:

2007:

Rp 420,6 miliar

2008

Rp 586,9 miliar

Versi Toyota:

Setoran Royalti TMMIN ke TMC Jepang untuk 2007 dan 2008: Rp 1 triliun

Alasan:

Versi Toyota:Pembayaran royalti didasari nilai pembelian konten lokal.

Versi Pajak:

Pihak pembayar royalti seharusnya supplier lokal ke TMC dan bukan TMMIN ke TMC.

TMMIN: PT Toyota Manufacturing Indonesia

TMAP: Toyota Motor Asia-Pacific

TAM: Toyota Astra Motor

TMC: Toyota Motor Corporation

Rantai Bisnis Toyota

Komponen asing untuk TMMIN dipasok oleh TMAP Singapura. Adapun komponen lokal dipasok oleh supplier dalam negeri rekanan TMMIN.

Mobil untuk pasar domestik dijual ke TAM untuk didistribusikan lewat jaringan dealer Toyota di penjuru Tanah Air.

Mobil buatan TMMIN untuk pasar internasional diekspor ke TMAP Singapura, yang akan mendistribusikan produk ke mancanegara. Pada ekspor inilah pemeriksa pajak menemukan praktek jual-beli dengan harga tak wajar.

Sumber: DJP

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya