Tahun-tahun Mereka Dibungkam

Pemberangusan terhadap media massa adalah kisah lama yang dimulai sejak tahun-tahun awal kemerdekaan dan berlangsung terus hingga periode terakhir pemerintahan Soeharto. Sejauh ini, sejarah sudah mencatat bahwa bulan madu pers dan penguasa di Indonesia tak pernah berumur panjang.

Berikut ini sejumlah media yang pernah dibungkam di bawah rezim Sukarno dan Soeharto.

1945-1949
Harian berhaluan kiri Revolusioner, yang terbit di Yogyakarta, ditutup. Alasannya, Presiden Sukarno disebut ?bombastis? dalam tulisan Soepeno, pemimpin redaksi harian tersebut.

1960
Sekitar 40 media di Jakarta dan daerah, terutama yang berhaluan kiri, dicabut izin terbitnya. Pihak militer mulai mengeluarkan surat izin terbit (SIT) pada tahun 1958 untuk wilayah Jakarta. Pada 1960, Presiden Sukarno memberlakukan SIT secara nasional.

1966
Sekitar 46 dari 163 surat kabar dibredel karena dianggap berhaluan kiri. Tahun-tahun antara 1966 dan 1972 kerap disebut sebagai masa bulan madu antara Orde Baru dan pers Indonesia.

1972
Bulan Februari 1972 menjadi tonggak berakhirnya periode ?bulan madu? antara pers dan pemerintah. Tabloid mingguan Sendi, yang dikelola oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ditutup. Pemimpin redaksinya, Ashadi Siregar, diajukan ke pengadilan. Pemerintah menuduh Sendi menghina Presiden Soeharto karena mengulas proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang digarap istri Presiden, Tien Soeharto.

1973
Koran Sinar Harapan dicabut SIT-nya oleh Departemen Penerangan setelah memberitakan rencana anggaran belanja negara yang belum dibahas di DPR.

1974
Pada 15 Januari 1974, pecah peristiwa Malari di Jakarta. Pemerintah melalui Menteri Penerangan Mashuri mencabut SIT dan surat izin cetak 12 penerbitan pers:

Harian Nusantara,
Harian Indonesia Raya,
Harian Kami,
Harian Abadi,
Harian Pedoman,
Harian The Jakarta Times,
Harian Sulu Berita di Surabaya,
Harian Indonesia Pos di Makassar,
Mingguan Mahasiswa Indonesia,
Mingguan Wenang,
Majalah Ekspres,
Majalah Pemuda Indonesia.

1978 Pada 20 Januari 1978, Kepala Staf Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo membredel tujuh media massa nasional dan tujuh media kampus. Penutupan itu hanya berlangsung dua minggu setelah para pemimpin redaksi membuat ?kesepakatan? untuk memelihara stabilitas nasional. Tujuh media nasional itu adalah:

Kompas, Sinar Harapan,
The Indonesian Times,
Merdeka, Pelita,
Sinar Pagi, Pos Sore.

1986
Pada Oktober 1986, Menteri Penerangan Harmoko mencabut surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) harian Sinar Harapan. Alasannya, harian itu menuliskan berita tentang devaluasi yang dianggap spekulatif dan meresahkanmasyarakat.

1987
Pada Februari 1987, Harmoko mencabut SIUPP harian Prioritas. Koran ekonomi itu dibunuh karena menurunkan tulisan berjudul Hutang Luar Negeri Rp 6,7 Trilyun Jatuh Tempo.

1994
Atas nama Menteri Penerangan Harmoko, Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Subrata pada 21 Juni 1994 membatalkan SIUPP Majalah TEMPO, Editor, dan tabloid Detik. Alasan resmi pemerintah, TEMPO memberitakan masalah yang membahayakan stabilitas nasional: sebuah laporan utama tentang pembelian kapal perang eks Jerman Timur oleh Angkatan Laut.

Kepada Editor dan Detik, pemerintah menyodorkan alasan administratif. Yakni, Editor tidak mengajukan nama baru bagi pemimpin redaksi dan pemimpin umum?yang sudah tak aktif lagi sejak tahun 1993.

Adapun Detik, yang dipimpin oleh Eros Djarot, dituduh menyimpang dari misi awal sebagai tabloid informasi detektif dan kriminal sehingga harus ditewaskan pula. Pembredelan ini menyulut demonstrasi besar-besaran dari kekuatan prodemokrasi.

Atas keputusan Menteri Penerangan tersebut, Goenawan Mohamad mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk melawan pembatalan SIUPP. Gugatan itu kemudian dikabulkan oleh para hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam pengadilan pertama dan kedua, TEMPO menang. Namun keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh kasasi Mahkamah Agung.