Al gore

ERA baru pemerintahan Amerika Serikat segera dimulai. Pekan ini Bill Clinton dan Al Gore dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Bagi pencinta lingkungan, administrasi Clinton-Gore mencuatkan harapan baru tentang nasib planet bumi yang lebih baik. Harapan ini terutama ditujukan pada Al Gore karena kepeduliannya pada masalah lingkungan, yang telah dinyatakannya tanpa tedeng-aling-aling lewat buku Earth in the Balance, Ecology and Human Spirit. Sebagai wakil presiden, Gore diduga akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan wakil-wakil presiden sebelumnya. Pengalaman politik dan itegritas Gore dianggap lebih baik dibandingkan dengan Bush (pada administrasi Reagan) dan Quayle (pada administrasi Bush), sehingga Clinton tak bakal sembarangan mengabaikan pendapat Gore. Para pengamat masalah lingkungan menduga pemikiran Gore akan banyak mewarnai kebijakan lingkungan dan ramifikasinya di Amerika maupun di dunia internasional. Dugaan ini timbul, antara lain, sebagai kontras atas sikap Bush-Quayle yang tidak terlalu serius menanggapi isu lingkungan. Bush berkesan menghambat Konperensi Rio dengan menolak meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Quayle menolak implementasi Clean Air Act di Amerika Serikat. Belakangan ini keseriusan sikap Clinton-Gore untuk menangani masalah lingkungan dinyatakan dengan menunjuk Carol Browner sebagai ketua Environmental Protection Agency (EPA). Wanita pendekar lingkungan dari Florida ini telah lama malang- melintang menangani berbagai isu lingkungan dan disegani oleh berbagai kalangan. Pertanyaan kemudian: sejauh mana Gore bisa menentukan warna politik nasional-internasional dalam masalah lingkungan dan apa implikasi umum terhadap negara berkembang. Berbagai kalangan yakin bahwa Gore akan konsekuen dengan apa yang ia tulis di bukunya. Kebijakan lingkungan Clinton-Gore akan diturunkan dari dua pendapat Gore dalam buku Earth in the Balance. Untuk kebijakan nasional, Gore menyarankan antara lain: insentif pajak, pengaturan perdagangan luar negeri, pajak karbon, kenaikan pajak BBM, pencarian sumber alternatif energi listrik, reduksi limbah dan daur ulang. Kebijakan-kebijakan tersebut, terutama pajak, sebenarnya bukan barang baru dan selama ini merupakan sumber kontroversi, setidaknya sejak administrasi Reagan. Pajak karbon hampir selalu ditentang kalangan industri. Pajak tambahan BBM juga tak disukai publik. Kebijakan fiskal penggunaan pajak untuk memperbaiki kerusakan lingkungan (Pigovian taxes), yang disarankan oleh Arthur Pigou sejak 1920, memang sulit populer. Menghadapi kontroversi tersebut tindakan Gore diduga akan lebih banyak dinyatakan pada program-program lingkungan yang bersifat ad-hoc dan regulatif, misalnya memperkeras per- aturan-peraturan perlindungan lingkungan dalam negeri semacam: Clean Water Act, Toxic Substances Control Act, Resource Conservation and Recovery Act. Di samping itu Gore akan memperkuat basis sumber daya manusia di lembaga-lembaga semacam EPA serta menyediakan akses politik bagi grup-grup pencinta lingkungan untuk memperkuat ''nilai-nilai lingkung- an'' dalam pemerintahan dan politik. Tak diragukan lagi, Gore akan berperan besar dalam menangani isu-isu ini. Dalam kaitan dengan kebijakan ekonomi, ia akan berusaha keras mengubah pandangan tentang adanya trade-off antara ekonomi- ekologi yang diyakini oleh banyak ahli ekonomi ''main- stream'' dan industrialis. Untuk soal ini Clinton akan banyak mengangguk. Ceritanya akan sedikit berbeda untuk kebijakan internasional/global. Dalam bukunya Gore menyarankan agar Amerika melakukan ''Global Marshall Plan'' dengan membantu negara-negara berkembang untuk melestarikan lingkungan. Dalam hal ini kebijakan lingkungan internasional Gore terpaksa harus mengalami ''kompromi berat'' dengan pandangan Sang Presiden, kalau tidak dikatakan berlawanan. Clinton, dalam berbagai kampanye, berkali-kali menekankan bahwa urusan ekonomi domestik akan mendapat prioritas karena masalah defisit dan pengangguran dalam negeri belum ter- atasi. Clinton jelas enggan mengalirkan banyak dana ke luar negeri yang dikhawatirkan akan menghambat economic recovery dalam negeri. Berbagai kalangan yakin ''Global Marshall Plan'' akan sulit berjalan karena terganjal kemauan politik dan keterbatasan dana. Konsekuensinya, bantuan bilateral Amerika ke negara berkembang untuk pelestarian sumber daya alam dan lingkungan juga tidak banyak bertambah. Ini barangkali akan mengecewakan negara-negara berkembang yang menuntut Amerika lebih bertanggung jawab sebagai negara penghasil karbon dioksida terbesar serta pengguna sumber daya alam paling rakus di dunia. Sebagai kompensasi, Gore diduga akan berusaha keras untuk mempengaruhi opini dunia agar membantu negara berkembang dalam program pelestarian lingkungan, misalnya lewat Global Environmental Funds yang banyak disebut dalam Konperensi Rio. Ia memang hadir dalam KTT Bumi tersebut. Tetapi Gore juga akan menuntut negara berkembang untuk lebih memperhatikan kebijakan lingkungan domestiknya, antara lain tentang masalah hutan tropik, ke- anekaragaman hayati, dan ramifikasi masalah lingkungan lain, termasuk misalnya isu indigenous peoples. Yang mencemaskan negara berkembang adalah jika hal tersebut dikaitkan dengan kebijakan perdagangan internasional Amerika. Sebaiknya kita mulai mengantisipasinya. *)Rusdian Lubis Ph.D., Kepala Pusat Studi Lingkungan Universitas Hasanuddin Ujungpandang