Kredibilitas Coretax sebagai Sistem Identitas Nasional

SIAPA yang belum direpotkan oleh Coretax di Indonesia? Sistem yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini sedang menjadi buah bibir. Sejak diterapkan pada 1 Januari 2025, sistem ini bikin pusing banyak orang, terutama wajib pajak yang mencoba login dan malah tertahan di loading page.

Alih-alih mempermudah administrasi perpajakan, yang terjadi justru sebaliknya. Registrasi ribet dan fitur yang seharusnya otomatis malah butuh dilakukan secara manual. Hal yang mengejutkan, biaya pembuatan sistem ini mencapai Rp 1,2 triliun. Namun, dengan biaya sebesar itu, lucunya, situs webnya sulit diakses. 

Kemudian beredarlah kabar bahwa ada temuan soal 192 anggota tim pengembang Coretax mendapat tunjangan puluhan juta rupiah. Ada pula desas-desus soal dugaan penggunaan tenaga magang untuk mengerjakan sistem ini—bukan oleh tim yang benar-benar kompeten. 

Masih banyak masalah Coretax yang bermunculan di media sosial, yang mungkin akan saya bahas di lain waktu. Namun ada satu hal sederhana yang benar-benar bikin saya tergelitik: sistem Coretax gagal menarik data dasar nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang seharusnya sudah bisa langsung terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK). 

Gara-gara masalah ini, jika kita lihat dari sudut pandang teknis, ada satu hal yang mencolok: pengguna harus mendaftarkan NIK secara manual sebelum bisa menggunakan Coretax. Idealnya, sistem ini bisa langsung mengenali NIK tanpa perlu adanya proses registrasi ulang.

Jika diibaratkan, kasus ini seperti membeli ponsel baru, tapi setiap hendak memakai aplikasi, kita harus membuat akun dari nol. Menurut tim DJP, kesalahan ini sedang dalam perbaikan. Namun hal yang menjadi pertanyaan: mengapa masalah itu tidak terdeteksi sejak awal, dan kenapa tak memastikan sistem ini berjalan baik dulu sebelum diluncurkan?

Kekacauan ini berdampak luas. Misalnya, adanya beban administratif tambahan bagi perusahaan. Bukannya mempermudah, sistem Coretax malah membuat para pekerja di bagian sumber daya manusia dan keuangan di setiap perusahaan harus bekerja dua kali lipat. Pengguna juga menjadi mudah frustrasi.

Di beberapa forum di dunia maya, berembus kabar bahwa tim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui perlunya intervensi manual untuk mengakses Coretax. Nah, kalau memang masih harus ada upaya manual, buat apa Kementerian Keuangan repot-repot mengembangkan sistem digital?

Akibat IKD Masih Bermasalah

Ini bukan pertama kalinya sistem digital yang dikembangkan pemerintah menghadapi masalah besar. Salah satu masalah yang cukup krusial berkaitan dengan kualitas sistem identitas nasional di Indonesia. Kita sebenarnya sudah punya identitas kependudukan digital (IKD) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 

Dengan IKD, seharusnya semua data kependudukan, termasuk NPWP, bisa langsung terhubung dan terintegrasi. Realitasnya, implementasi IKD masih belum merata dan belum menjadi standar nasional. Banyak layanan belum terintegrasi dengan IKD sehingga tetap harus menginput data secara manual.

Ditambah lagi, isu keamanan data di Indonesia masih menjadi perhatian besar. Sistem seperti ini seharusnya bisa menjadi solusi. Namun, kalau integrasinya belum maksimal, ya, hasilnya tetap setengah-setengah. Jika dibanding negara lain, terlihat jelas betapa tertinggalnya sistem kependudukan di Indonesia. Ambil contoh Uni Emirat Arab yang memiliki UAE Pass dan Singapura dengan Singpass-nya. 

Di Uni Emirat Arab, UAE Pass menjadi identitas digital warga setempat yang terintegrasi langsung dengan semua kementerian, lembaga, dan digunakan oleh ratusan perusahaan digital. Namun hal yang membuatnya benar-benar menonjol bukan soal teknologinya, melainkan betapa tingginya tingkat kepercayaan warga negara terhadap sistem ini. 

Di UAE, kepercayaan terhadap sebuah aplikasi atau layanan sangat bergantung pada apakah platform tersebut sudah terintegrasi dengan UAE Pass. Jika suatu aplikasi mendukung pendaftaran menggunakan UAE Pass, masyarakat cenderung merasa aman dan nyaman menggunakannya. Sebab, integrasi aplikasi dengan UAE Pass bukan sekadar fitur tambahan, melainkan sebuah simbol keamanan dan kemudahan. 

Ada beberapa faktor yang membuat UAE Pass diterima masyarakat. Para pengguna, ketika ingin menggunakan sistem ini untuk mendaftarkan akun pada sebuah aplikasi, cukup melakukan satu ketukan di layar ponsel mereka, memilih metode verifikasi yang diinginkan (sidik jari, wajah, atau personal identification number/PIN), dan dalam hitungan detik, registrasi selesai. Tidak ada keribetan menginput data, tak ada formulir panjang yang harus diisi, dan tidak ada konfirmasi secara manual melalui surat elektronik (surel).