Gelar mangkunagoro: cukup sampai ...

Setelah meninggalnya Mangkunagoro VIII beberapa waktu lalu, mulai dipersoalkan siapa penerus Dinasti Mangkunegaran. Ini memberi kesan bahwa kerajaan harus tetap ada dalam negara Republik Indonesia ini. Alangkah janggal dan lucu di negara yang dalam UUD-nya tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah-negara republik, tapi masih ada negara dalam negara. Saya jadi ingat seorang bekas ratu dari Sulawesi yang berjiwa nasionalisme menolak kembali menjadi ratu. Beliau menyaksikan sendiri ketiga anak-anaknya yang masih bocah tewas diberondong peluru Belanda ketika ia berjuang untuk mempertahankan negara ini dari penjajah Belanda. Beliau menganggap, tidak perlu ada negara kerajaan, karena republik adalah jawaban yang paling tepat untuk mempersatukan Indonesia. Begitu pula dengan cucu Siliwangi atau Iskandar Muda dari Aceh atau keturunan kerajaan di Nusa Tenggara, Flores, yang tidak lagi menghidupkan kerajaan atau istana mereka atau sekadar mempertahankan atau melestarikan feodalisme. Bukankah peninggalan kerajaan berupa istana dan benda-benda bersejarah dapat dihibahkan kepada negara untuk diurus dan dirawat sebagai salah satu peninggalan bersejarah? Rakyat kecil saja dengan sukarela mau melepaskan tanahnya untuk pelebaran jalan atau kepentingan nasional lainnya. Jangan sampai karena dalih melestarikan tradisi justru timbul dampak negatif berupa meningkatnya rasa kesukuan atau timbul pemikiran mengapa keturunan kerajaan daerah lain seolah-olah dianaktirikan. Bukankah kepentingan nasional lebih diutamakan daripada kepentingan golongan/individu? RASMITA N.T. Jalan Ir. H. Juanda 273 B Bandung