Kabinet Merah Putih, Woo...

ADA dua kata populer sebagai ungkapan spontan khas untuk merespons suatu keadaan hari-hari ini. Satu kata adalah “menyala” dan kata lain “woo”. “Menyala” dipakai untuk respons positif yang hasilnya sudah tampak dan biasanya dilanjutkan dengan “gas pol”, ungkapan khas yang sudah agak lama yang artinya lanjutkan. Adapun “woo” dipakai untuk respons terhadap sesuatu yang belum jelas ke mana arahnya. Kabinet Merah Putih—kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto—direspons dengan “kabinet woo”.

Ini kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia sejak era Orde Baru. Ada 48 menteri dengan 56 wakil menteri. Belum lagi badan setingkat menteri. Jika dihitung sejak berdirinya Republik, kabinet ini hanya kalah oleh Kabinet Dwikora yang dibentuk Presiden Sukarno menjelang akhir kekuasaannya pada 1966. Jumlah menterinya 136 orang. Dan Kabinet Dwikora hanya berumur satu setengah bulan.

Kenapa Kabinet Merah Putih direspons dengan woo? Bukankah arahnya jelas sebagaimana pidato Prabowo seusai pelantikannya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat? (Sedikit ralat atas salah kaprah ini: presiden dan wakil presiden bukan dilantik, melainkan mengucapkan sumpah dalam sidang MPR). Pidato Prabowo dengan penuh semangat mengesankan bahwa dia akan mengoreksi kebijakan sebelumnya. Komitmen Prabowo terhadap reformasi ekonomi menjadi titik sentral pidatonya. Ia tegas berbicara tentang rencana menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dengan berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Isu-isu penting, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan pemberantasan korupsi, menjadi prioritas. Prabowo memberi sinyal kuat bahwa pemerintahannya akan berfokus pada perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pidato Prabowo memberi sinyal jelas tentang arah kepemimpinannya. Namun, ketika kabinet diumumkan, ternyata hasilnya woo. Berbagai julukan minor terlontar, mempertanyakan banyaknya jumlah menteri dan wakilnya. Julukan kabinet bagi-bagi kursi, kabinet akomodasi, hingga kabinet super-gemuk. Juga tentang banyaknya menteri era Presiden Joko Widodo yang diangkat kembali.

Gejala apa ini? Apakah Prabowo akan melanjutkan “penyakit” Jokowi yang inkonsisten antara ucapan dan perbuatannya? Dalam bahasa yang lebih keren, apakah ada gejala disonansi kognitif (cognitive dissonance) atau ketidakselarasan antara apa yang dipikirkan serta diucapkan dan apa yang diperbuat? Penyakit ini konon bisa terjadi karena seseorang mengalami berbagai tekanan. Dia tahu bahwa sesuatu itu salah dan harus diperbaiki. Dia pun tahu bagaimana cara memperbaiki sesuatu itu, tapi tidak bisa melakukannya karena ada tekanan. Siapa yang bisa menekan Prabowo, jenderal yang pernah memimpin pasukan khusus itu? Adakah pendahulunya, sebut saja Jokowi, atau justru dari gagasan yang baik ingin membangun negeri secara bersama-sama, tapi salah dalam penerapannya? Sebanyak mungkin orang dirangkul dengan memberi jabatan. Padahal bersama-sama bisa dalam bentuk lain. Ada yang ditugasi mengawasi, ada yang bertugas menunjukkan kekeliruan dan seterusnya.