Listrik Premium Hijau dari PLTS Terapung

Moh. Samsul Arifin
Pemerhati Energi Bersih

Perjuangan umat manusia menghindari bencana iklim terangkum dalam kalimat ringkas yang dikatakan Bill Gates berikut: "dari 51 miliar ke nol." Tatkala Gates menulis buku How to Avoid a Climate Disaster pada 2021, secara global, negara-negara di dunia ini melepaskan emisi gas rumah kaca sebesar 51 miliar ton ke atmosfer.

Akibat tingginya emisi tadi, tidak bisa tidak, negara-negara di bawah kolong langit yang tidak biru lagi ini diwajibkan menurunkan emisi gas rumah kaca sampai ke titik nol. Tantangan itu semakin besar. Sebab, pada 2023, Komisi Eropa mencatat volume emisi gas rumah kaca mencapai rekor tertinggi baru, yaitu 53,79 miliar ton setara dengan karbon dioksida (CO2 ekuivalen).
 
Untuk mencapai titik nol, titik-titik krusial telah ditetapkan, yaitu 2050 untuk negara-negara maju dan tahun-tahun setelahnya bagi negara berkembang dan miskin. Indonesia memutuskan 2060 sebagai target untuk mencapai net zero emission. Aksi menuju nol emisi karbon tersebut dipengaruhi bagaimana dunia mencapai target emisi pada 2030. Uni Eropa punya proyek menurunkan emisi sebesar 55 persen pada 2030.

Di Indonesia sendiri, dalam siaran pers pada 19 Januari lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim cerita sukses penurunan emisi gas rumah sebesar 127,67 juta ton CO2 ekuivalen atau 109,64 persen di atas target. Klaim ini memompa kepercayaan diri pemerintah sehingga menaikkan target penurunan gas rumah kaca pada 2030 menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.

Bolehlah kita sedikit menepuk dada. Sebab, dua tahun lalu (2022), emisi gas rumah kaca Indonesia sempat menyentuh 1,24 gigaton atau 1,24 miliar ton. Jumlah ini melonjak 10 persen dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi 2,3 persen terhadap total emisi gas rumah kaca global pada 2022.

Namun, dalam urusan bauran energi, Indonesia tak bisa dibilang telah bergerak cepat. Pada 2023, sumbangan energi baru terbarukan terhadap bauran energi mentok di angka 13,1 persen atau naik 0,8 persen dibanding 2022. Energi berbasis fosil masih dominan, dengan kontribusi batu bara sebesar 40,46 persen, lalu minyak bumi (30,18 persen) serta gas bumi (16,28 persen).

Jika menoleh ke 2016, tahun pertama setelah Perjanjian Paris 2015, sumbangan energi terbarukan terhadap bauran energi di negeri kita waktu itu baru 7,7 persen. Artinya, selama Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia, sumbangan energi terbarukan pada bauran energi hanya naik 6,4 persen (2014-2023). Rapor itu menegaskan bahwa perjalanan Indonesia menuju energi bersih sangat terjal.

Potensi Mengerek Bauran Energi Bersih

Dengan fakta di atas, bagaimana membaca diresmikannya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat? Pertama, PLTS di waduk itu membuka mata kepada kita bahwa bangsa ini mampu melompat lebih cepat ke energi terbarukan jika memiliki hasrat, keinginan, rute, serta skala prioritas yang tepat. Memakan investasi Rp 1,7 triliun, PLTS ini punya kapasitas listrik sampai 192 MWp (megawatt peak).

Kapasitas listrik di Waduk Cirata dapat ditingkatkan lagi menjadi 500 MWp. Jika naik 2,5 kali lipat dari kapasitas sekarang, potensi rumah tangga yang dapat diterangi listrik surya dari Cirata terdongkrak menjadi 125 ribu rumah tangga. Lompatan PLTS terapung Cirata ini harus ditularkan ke daerah-daerah lain, dengan menggaet investor asing maupun investor regional dan domestik.
 
Kedua, negeri ini punya 27 lokasi badan air (waduk dan bendungan), yang notabene memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang dapat dikembangkan menjadi lokasi PLTS terapung. Bahkan Institute for Essential Service Reform (IESR) mencatat potensi badan air yang dapat dikembangkan mencapai 783 lokasi. Ini setara dengan 28,4 gigawatt. Berbeda dengan negara-negara di kawasan Skandinavia atau Eropa Utara dan Eropa Barat, misalnya, negeri kita diberkahi sinar matahari yang berlimpah sepanjang tahun. Tak mengherankan jika total potensi energi surya di Tanah Air setara dengan 3.295 gigawatt.

Ketiga, kabar baiknya lagi, regulasi pemanfaatan bendungan dan waduk sebagai lokasi PLTS terapung mendukung akselerasi PLTS terapung. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 memungkinkan penggunaan seperlima (20 persen) badan air bendungan atau waduk untuk PLTS terapung.

Keempat, Kementerian ESDM menyatakan harga listrik PLTS Cirata telah masuk skala keekonomian. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebutkan harga listrik PLTS Cirata sebesar US$ 5,8 sen per kilowatt jam (kWh). Dengan kurs US$ 1 setara dengan Rp 15.500, berarti harga listrik Cirata sebesar Rp 899 per kWh.