Kepungan Mafia Pasir Laut

Menurut Pilkey dkk, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam ternyata juga mengalami hal serupa. Atas nama kerusakan lingkungan, Malaysia melarang ekspor pasir laut ke Singapura sejak 1997 hingga 2017. Pada kenyataannya, ada ekspor batu, kerikil, dan pasir senilai US$ 58 juta dari Malaysia ke Singapura selama 1997-2002. Bahkan pemerintah Singapura mencatat impor komoditas tersebut sebesar US$ 595 juta atau sepuluh kali lipat dari data ekspor Malaysia. Dengan begitu, ada selisih US$ 537 juta dalam ekspor-impor kedua negara.

Sepanjang 2003-2006, Singapura mengimpor batu, kerikil, dan pasir senilai US$ 388 juta dari Indonesia. Sayangnya, tak ada data ekspornya di Indonesia. Yang jelas, pada periode itu, Indonesia sedang menjalankan moratorium ekspor pasir laut.

Pada 2009-2016, Vietnam mengekspor batu, kerikil, dan pasir senilai US$ 126 juta. Namun Singapura menyebutkan impor komoditas tersebut sebesar US$ 756 juta. Dengan begitu, ada selisih sebesar US$ 630 juta.

Fakta-fakta inilah yang membenarkan adanya keterlibatan mafia dalam bisnis pasir laut.

Potensi Cuan

Pada 2007, saya bersama Dr Suhana menghitung potensi pendapatan negara dan broker dalam ekspor pasir laut ke Singapura. Kami menggunakan data Statistik Ekspor Pasir Riau Periode April-Desember 2000. Untuk konversi mata uang, kami mematok S$ 1,0 per meter kubik (saat itu harga pasir sekitar S$ 1-3 per meter kubik) dan kurs tengah Rp 5.600 per S$ 1. Sumber data pasir ilegal diadopsi dari laporan investigasi majalah Tempo edisi 14 Oktober 2001 dan laporan Asia Time Online pada 2003, yang memperkirakan para broker pasir laut Indonesia (aparat Kepulauan Riau dan elite Jakarta) memperoleh rente ekonomi dari bisnisnya sekitar S$ 1,50 per meter kubik.

Hitungan kami menunjukkan bahwa setiap tahun volume pasir laut yang diekspor ke Singapura sebesar 730 juta meter kubik, yang meliputi 344,8 juta meter kubik legal dan 396 juta meter kubik ilegal. Cuan rente ekonomi legal sebesar Rp 1,87 triliun dan yang ilegal Rp 2,21 triliun sehingga totalnya Rp 4,09 triliun. Menariknya, broker memperoleh cuan lebih besar 60 persen. Dari bisnis legal, broker meraup Rp 2,81 triliun dan dari yang ilegal Rp 3,6 triliun sehingga totalnya Rp 6,5 triliun.

Pada 2023, saya melacak dan menghitung nilai bisnis pasir ke Singapura selama 2001-2021 menggunakan data Observatory of Economic Complexity (OEC). Singapura adalah importir pasir terbesar di dunia selama 20 tahun terakhir. Nilai impornya sebesar US$ 2,107 juta dan ekspornya US$ 109,343 juta. Neraca perdagangannya defisit US$ 1.997,657 juta. Artinya, negeri itu memang lebih banyak mengimpor. Namun ia juga mengekspor pasir senilai US$ 109,343 juta. Dari mana sumber pasirnya?

Saya menduga jenis bisnis pasir di Singapura adalah pasir laut. Mustahil ia menggunakan lumpur sedimen buat mereklamasi daratan, pulau kecil buatan, hingga pelabuhan baru.

Bandingkan dengan Cina, yang ekspor pasirnya senilai US$ 1.783 juta dan impornya US$ 1.976 juta sehingga defisitnya US$ 193 juta. Cina juga menggunakan pasir buat kepentingan reklamasi.

Dalam kurun waktu 2001-2021, Indonesia mengekspor pasir senilai US$ 206,857 juta dan mengimpor US$ 82,05 juta. Neraca perdagangannya surplus US$ 124,807 juta. Apakah Indonesia mengekspor pasir laut atau jenis lain? Tak ada data yang menjustifikasinya. Ironisnya, Indonesia juga mengimpor pasir dalam kurun waktu tersebut.

Menariknya, pada 2021, Indonesia mengekspor pasir senilai US$ 53,1 juta dan semuanya ke Cina. Memang, sejak 2007, ekspor pasir laut Indonesia berhenti total. Namun bisnis ekspor-impor pasir, termasuk pasir laut, sejatinya tidak berhenti karena adanya Pasal 2 ayat d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengelompokkan "pasir laut" ke dalam batuan yang boleh ditambang melalui izin usaha pertambangan.

Pengaturan

Dari beragam fakta itu, saya menduga bisnis pasir laut bersifat misterius karena melibatkan mafia dan broker di Singapura yang dilindungi dan dijamin keamanannya oleh Singapura (Pilkey dkk, 2022). Bisnis ini menghasilkan cuan triliunan rupiah karena terus berlangsung sejak 20 tahun lalu serta melibatkan komprador dan elite penguasa yang membekingnya serta meraup rente ekonomi.

Bisnis pasir laut memang amat menggiurkan. Para mafia, broker, komprador, dan oligark bakal terus berupaya mengegolkan serta mempertahankan kebijakan ekspor pasir laut ini melalui berbagai cara. Padahal penambangan pasir laut berdampak kompleks secara ekologi, ekonomi, dan sosial, dari perubahan struktur komunitas ekosistem bentik, terumbu karang, padang lamun, habitat sumber daya ikan, hingga perubahan geomorfologi lautan yang mengubah pola arus, pasang-surut, dan gelombang.

Bencana ini ditambah lagi dengan abrasi di wilayah pesisir dan pulau kecil yang terancam tenggelam hingga mata pencarian nelayan terancam hilang. Buktinya, sejak 2002-2023, ketika moratorium atau pembekuan izin ekspor pasir laut diterapkan, kehidupan sosial-ekonomi nelayan di Kepulauan Riau belum pulih. Maka, sebaiknya pemerintahan Jokowi membatalkan peraturan pemerintah ini dan meninjau ulang ketentuan lainnya yang membolehkan ekspor pasir laut.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak, foto profil, dan CV ringkas.