Membeli Sukhoi Oke, namun Prosesnya Perlu Dibenahi

Di negara berkembang, proses pembelian perangkat militer kerap menjadi ladang subur pencurian uang negara oleh para pejabatnya. Maklum, kegiatan ini biasanya berlangsung di tempat gelap dan melibatkan jumlah uang yang besar. Lantas, dengan alasan demi keamanan negara, semua hal yang menyangkut transaksi ini pun dirahasiakan. Karena itu, jangan heran jika banyak kalangan bercuriga ketika Presiden Megawati dikabarkan menandatangani perjanjian pembelian mesin perang seharga hampir Rp 5 triliun dalam kunjungannya ke Moskow, Senin pekan lalu. Apalagi kalangan DPR dan para pejabat Departemen Keuangan kemudian menyatakan bahwa rencana pembelian ini tak tercantum dalam APBN yang sedang berjalan.

Kecurigaan ini harus segera ditanggapi oleh pemerintah. Sebab, keterangan bahwa pembelian ini dilakukan melalui mekanisme imbal beli dan uang panjarnya dibiayai Bulog ternyata malah memperkeruh keadaan, bukan menjernihkannya. Orang ramai pun bertanya-tanya: bukankah Bulog dibangun untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras? Lalu, apa urusannya dengan pengadaan perangkat militer, yang sewajarnya menjadi urusan Departemen Pertahanan itu? Atau, mungkin yang dipentingkan memang mengekspor komoditas ke Rusia. Bahwa pembayarannya dalam bentuk pesawat militer dan bukan tunai, itu adalah upaya meningkatkan daya saing belaka.

Logika yang seperti mengada-ada itu jadi masuk akal jika dikaitkan dengan keputusan membeli dalam bentuk ketengan—dua pesawat tempur Sukhoi 27, dua penyergap Sukhoi 30, dan dua helikopter MI-35—yang telah membuat para pengamat militer bingung. Menurut mereka, untuk kepentingan TNI, lebih masuk akal membeli dahulu satu skuadron helikopter MI-35 dan baru menyusul, dalam paket satu skuadron, pesawat Sukhoi 27 dan 30. Selain pengoperasiannya akan lebih efektif, pengadaan helikopter sangat dibutuhkan untuk operasi keamanan dalam negeri. Sedangkan ancaman yang harus diatasi satuan penyergap belum terlalu kelihatan bentuknya.

Semua pertanyaan dan dugaan di atas pada akhirnya bermuara pada satu hal: ketidakjelasan. Mengingat soal yang kurang jelas ini melibatkan transaksi yang besar, pemerintah wajib segera mengklarifikasinya. Yang perlu dijelaskan bukanlah mengapa Sukhoi dan helikopter MI-35 buatan Rusia yang dipilih—karena keragaman sumber alat perang TNI selayaknya didukung—melainkan mengapa prosedurnya di luar jalur yang normal.

Penjelasan ini wajib dilakukan segera. Bila tidak, jangan gusar kalau banyak orang jadi percaya bahwa kegiatan pengadaan peralatan TNI ini—yang sebenarnya memang sebuah kebutuhan—cuma jadi alasan untuk mengelabui rakyat saja.