Polisi dalam Perdagangan Senjata Api

PERSEKONGKOLAN penjahat dan anggota kepolisian boleh disebut sebagai kejahatan sempurna. Apalagi bila kejahatannya berkaitan dengan terorisme, seperti yang dituduhkan kepada Dananjaya Erbening. Pegawai PT Kereta Api Indonesia itu disebut sebagai anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat dan ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian RI di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin, 14 Agustus lalu.

Pasukan antiteror mengklaim menyita berbagai senjata dari rumah kontrakan Dananjaya, di antaranya lima senapan laras panjang, lima pistol, lima pen gun, dan lima airsoft pistol. Dari penelusuran terungkap dugaan persekongkolannya dengan tiga polisi. Menurut Detasemen Khusus, tiga polisi tersebut memasok senjata untuk tersangka yang disebut-sebut bersumpah setia kepada kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS itu.

Polri menyatakan tiga anggotanya tidak terlibat jaringan teror yang melibatkan Dananjaya. Mereka berdalih ketiganya hanya terlibat jual-beli senjata api ilegal melalui perdagangan secara elektronik. Tiga polisi itu juga disebut memodifikasi senjata yang biasanya digunakan untuk berburu.

Apa pun dalih di balik keterlibatan tiga polisi itu, baik jual-beli ilegal maupun modifikasi senjata, kejahatan mereka sangat berbahaya. Apalagi bukan sekali ini saja aparat keamanan terlibat dengan kelompok-kelompok kriminal. Sebelumnya anggota kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di Papua, seperti yang terungkap pada 2020 dan 2021.

Kejahatan ketiga aparat tersebut adalah pengkhianatan pada tugas dan kewajiban mereka sebagai penjaga keamanan. Tugas Polri, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah menegakkan hukum, mewujudkan ketertiban masyarakat, serta memberikan keamanan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Alih-alih menjaga, tiga polisi itu justru membahayakan keamanan.