Kelanjutan Regresi Reformasi Militer di Era Prabowo

HARAPAN adanya evaluasi dan penguatan reformasi TNI seiring dengan transisi kepemimpinan nasional mendadak redup. Pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sebabnya.

Hal itu lantaran pengangkatan Mayor Teddy tidak disertai dengan kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Dalam aturan itu jelas dinyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Pengangkatan Mayor Teddy ini menjadi bentuk keberlanjutan perluasan posisi militer pada jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI, setelah sebelumnya juga terjadi para era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada 2019, misalnya, Jokowi menempatkan prajurit TNI di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu, pada 2020, ia menempatkan prajurit TNI menjadi komisaris sejumlah perusahaan BUMN serta sebagai penjabat kepala daerah pada 2022. Laporan Ombudsman RI pada 2020 juga mencatat setidaknya 27 prajurit TNI terindikasi rangkap jabatan di BUMN pada 2019. 

Pengangkatan Mayor Teddy makin menebalkan pelembagaan rutinitas penempatan prajurit TNI pada jabatan-jabatan yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara, terutama sejak era Jokowi. Padahal urusan-urusan pada jabatan tersebut dapat dikelola oleh aparatur sipil negara yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidangnya. Dalam konteks itu, terlihat bahwa pemerintah tidak punya komitmen politik untuk memperkuat reformasi TNI sesuai dengan amanat reformasi 1998 (Setara Institute, 2024).

Penjelasan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ataupun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut Mayor Teddy tidak perlu pensiun dari TNI karena ada perubahan kedudukan Seskab yang tak lagi setingkat menteri dan menjadi di bawah Menteri Sekretaris Negara, serta statusnya sebagai eselon II, sama sekali tidak berkaitan dengan pangkal persoalannya. Sebab, jabatan di Seskab ataupun di Kemensesneg tidak termasuk dalam jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit aktif, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 2 UU TNI.

Perubahan status dan kedudukan Seskab sama sekali tidak menjawab problematika dan pengangkangan terhadap UU TNI dalam pengangkatan Mayor Teddy. Sebab, ketentuan Pasal 47 ayat 2 UU TNI mengatur dengan spesifik perihal jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa pensiun dini, yaitu jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Dengan ketentuan rinci tersebut, semestinya mudah bagi Presiden Prabowo untuk meninjau ulang keputusannya mengangkat Mayor Teddy sebagai Seskab.

Menjadikan perubahan struktur Seskab sebagai justifikasi penempatan Mayor Teddy justru hanya memperlihatkan kebijakan yang tidak berbasis pada ketentuan serta mengingkari semangat reformasi TNI. Transisi kepemimpinan nasional, yang semestinya membawa asa untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional pada bidang pertahanan negara, ternoda oleh kebijakan ini.