Bebas dari Kepentingan Politik

BUKAN pemerintah, tapi masyarakat. Komunitas pengguna air di sembilan daerah otonom di Spanyol adalah pihak yang paling berkuasa dalam menentukan hajat atas air. Pemerintah hanya mengirim wakil dalam komunitas ini.

Konfederasi Hidrográfica del Ebro merupakan komunitas pengguna air paling besar di Spanyol. Jangkauan komunitas ini sangat luas, mencakup daerah aliran Sungai Ebro, sungai besar di Jazirah Iberia seluas 85.362 kilometer.

Konfederasi Hidrográfica del Ebro berafiliasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan. Tapi lembaga ini sangat independen. ”Mereka menentukan presiden sendiri,” ujar Miguel Valls.

Lembaga ini mempunyai badan kolegial yang terdiri atas wakil pemerintah, dewan air, dan sidang umum anggota. Masyarakat, konsumen, dan perusahaan publik di 9 daerah otonomi dan 17 provinsi di Spanyol mendominasi badan kolegial ini. Untuk urusan teknis, konfederasi mempekerjakan sejumlah tenaga ahli.

Secara hukum, konfederasi ini sangat kuat. Undang-Undang Air Tahun 1985 dan Keputusan Kerajaan Spanyol (Royal Decree 984/1989) menjadi payung hukumnya. Meski di Spanyol ada gerakan separatis di Basque, untuk urusan pengelola air semuanya bersatu padu. ”Pengelolaan air bebas dari kepentingan politik,” kata Valls.

Menurut Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bambang Goeritno, konsep pengelolaan air di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mirip di Spanyol. Masyarakat berperan besar dalam pengelolaan air. Tapi implementasinya di Indonesia belum optimal. ”Kita terlambat,” katanya.

Tak mudah bagi Indonesia mengadopsi pengelolaan air ala Spanyol itu. Sebab, kata Bambang, kesadaran masyarakat Indonesia masih minim. Tak seperti penduduk Spanyol yang merasa air barang langka, penduduk Indonesia justru masih terlena oleh melimpahnya air.

Padjar