Eksploitasi Air Tanah Jakarta

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Penggunaan air tanah yang berlebihan menjadi faktor dominan dalam penurunan permukaan tanah di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat melarang penggunaan air tanah di wilayah yang belum terlayani air minum perpipaan.
Pemerintah sedang membangun tiga sistem penyediaan air minum agar pada 2030 seluruh Jakarta terlayani air perpipaan 100 persen.

KAJIAN Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau JICA pada 2019 menjadi pegangan Arief Nasrudin untuk mempercepat pemenuhan layanan air minum perpipaan bagi masyarakat Jakarta. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PAM Jaya itu mengungkapkan bahwa daerah utara dan barat Jakarta lebih membutuhkan jaringan perpipaan air minum lantaran buruknya kualitas air tanah dan kian parahnya penurunan tanah. “Supaya tidak ada lagi warga yang memenuhi kebutuhan air dengan menyedot air tanah,” kata Arief melalui jawaban tertulis, Rabu, 5 April lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penyedotan air tanah yang berlebihan ini menjadi pemicu terbesar penurunan permukaan tanah di Jakarta. Studi Heri Andreas, anggota Tim Geodesi Institut Teknologi Bandung, menemukan saat ini laju penurunan tanah di Jakarta berkisar 1-10 sentimeter per tahun. “Dulu pada 2005-2011 laju penurunan tanah mencapai 10-20 sentimeter per tahun. Sekarang lajunya berkurang, yang tertinggi di Muara Baru sekitar 11 sentimeter per tahun,” ujar Heri, yang sejak 2021 bekerja sama dengan pemerintah Jakarta dalam pemantauan penurunan tanah dan banjir laut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Heri, ada tiga faktor yang menyebabkan amblesnya tanah di Jakarta. Faktor pertama adalah jenis tanah lunak yang wilayah sebarannya di pusat hingga utara Jakarta mengalami pemadatan atau kompaksi alami. Kedua, penurunan bertambah ketika tanah lunak tersebut diberi beban infrastruktur atau urukan. "Tanahnya lebih turun ketika air tanah dalam atau air tanah akuifer dieksploitasi,” tutur pengajar di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB ini. "Eksploitasi air tanah itu merupakan faktor yang paling dominan,” ucap Heri melalui sambungan telepon, Sabtu, 8 April lalu.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan di Jakarta terdapat sekitar 5.000 sumur yang memiliki izin penggunaan air tanah. Penggunaan air tanah sudah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pada 2021, Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah yang berlaku efektif mulai 1 Agustus mendatang. "Kami lagi mengusulkan revisi perda karena banyak kondisi yang telah berubah. Semoga dalam satu-dua tahun sudah ada perubahan aturan," kata Dudi dalam wawancara virtual, Selasa, 4 April lalu.

Proses pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur 1, Maret 2023/Humas Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR

Dudi mengatakan pajak penggunaan air tanah diterapkan DKI Jakarta sejak 2007. Walaupun belum maksimal, dia menambahkan, kebijakan itu bisa membantu menghambat penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan oleh industri dan bisnis. Dudi berharap, ketika semua daerah telah terjangkau jaringan perpipaan air minum, pajak air tanah nol. Menurut dia, pendapatan pajak air tanah tidak bakal sebanding dengan kerusakan yang terjadi. "Kita harus memperbaiki penurunan tanah, membangun sistem pengendali banjir, pompa harus ditambah, waduk harus digali," ucapnya.

Menurut peneliti Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air, Sigit Karyadi Budiono, persoalan utama dalam penggunaan air tanah di Jakarta ada pada penegakan aturan. Menurut dia, pengawasan terhadap gedung-gedung perkantoran dan hotel tidak berjalan maksimal. "Yang jadi masalah, ketika gedung tinggi, perusahaan besar, dan hotel itu mempunyai dua sumber air, yakni sumur bor dan pipa PAM Jaya. Tagihan airnya kecil, bahkan ada yang nol karena memilih menggunakan air tanah," ujar Sigit melalui sambungan telepon, Kamis, 6 April lalu.

Sigit juga mengkritik kebijakan pemerintah dalam penyediaan air bersih yang tidak mengutamakan kebutuhan masyarakat. Faktanya, dia menjelaskan, dari beberapa kejadian, malah yang menjadi prioritas adalah sektor bisnis dan industri. Jadi, dia menambahkan, upaya memenuhi 100 persen jalur perpipaan di Jakarta harus mengutamakan kebutuhan rakyat yang menggunakan air untuk rumah tangga. "Jangan seperti di Muara Baru, warga enggak dapat air dengan alasan tidak ada akses pipa, tapi apartemen dan gedung tinggi yang tak jauh dari lokasi warga mendapatkannya."

Heri Andreas mengatakan pembenahan pengelolaan air, khususnya air tanah, merupakan salah satu rekomendasi pihaknya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Heri, rekomendasi ini termasuk program jangka panjang. “Kemudian lahirlah regulasi zona bebas air tanah. Juga ada program pipanisasi 100 persen pada 2030 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tutur Heri mengenai rekomendasi solusi yang diusulkannya.

Saat ini layanan PAM Jaya mencakup 65 persen wilayah Jakarta. Wilayah yang belum terlayani berada di periferi Jakarta, dari utara ke barat dan selatan hingga sebagian di timur Jakarta. Menurut Arief Nasrudin, jumlah pelanggan PAM Jaya pada 2022 sebanyak 923.756 sambungan atau 66,26 persen populasi Jakarta. “Ada nota kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang sinergi dan dukungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum," ucap Arief.

Arief mengatakan upaya mencapai target 100 persen layanan air bersih itu bertumpu pada tiga sistem penyediaan air minum atau SPAM regional yang sedang dibangun Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni SPAM Jatiluhur I, Juanda (Jatiluhur II), dan Karian-Serpong. "Model kerja sama terbagi menjadi dua, yaitu SPAM Jatiluhur I dan SPAM Karian-Serpong menggunakan skema business-to-business, sedangkan SPAM Juanda kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha," katanya.

Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Anang Mukhlis mengatakan progres pembangunan SPAM Jatiluhur I sampai akhir Maret lalu sebesar 32,93 persen. Menurut Anang, total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun SPAM yang bakal menyuplai air minum untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang di Jawa Barat serta DKI Jakarta itu mencapai Rp 1,675 triliun. "Pemerintah pusat memberikan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun jaringan distribusi di bagian hilir SPAM Jatiluhur I," tutur Anang via wawancara virtual, Rabu, 5 April lalu.

Kapasitas SPAM Jatiluhur I, Anang melanjutkan, bisa mencapai 4.750 liter per detik. Dengan kapasitas sebesar itu, ia merinci, distribusi air terbagi ke Kota Bekasi sekitar 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik, Karawang 300 liter per detik, dan Jakarta 4.000 liter per detik. SPAM Jatiluhur I ini, dia menambahkan, secara total bisa melayani 380 ribu rumah atau setara dengan kebutuhan air minum untuk 1,52 juta jiwa. "SPAM Jatiluhur I dijadwalkan beroperasi pada tahun depan," ujarnya.

Untuk SPAM Karian-Serpong, Anang mengatakan, telah dilakukan penandatanganan perjanjian pada 29 April 2021. Saat ini, kata dia, masih berlangsung pemenuhan syarat pendahuluan, seperti dokumen bukti konstruksi unit air baku, izin perusahaan sumber daya air, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, desain akhir, serta izin pemasangan pipa transmisi menuju titik serap. Pembangunan SPAM Karian-Serpong bakal menghabiskan anggaran Rp 2,43 triliun. "Pendanaan dari APBN sebesar Rp 756,42 miliar," ucap Anang.

Menurut Anang, SPAM Karian-Serpong yang ditargetkan beroperasi pada 2026 memiliki kapasitas debit air 4.600 liter per detik. Ia menerangkan, dari kapasitas sebesar itu, sebanyak 700 liter per detik akan didistribusikan ke Kota Tangerang dan 650 liter per detik ke Tangerang Selatan di Banten serta 3.200 liter per detik ke Jakarta. "Secara total, SPAM Karian-Serpong dapat melayani sekurangnya 368 ribu sambungan rumah atau identik dengan 1,47 juta jiwa," tuturnya.

Adapun nilai investasi hulu dan hilir SPAM Juanda, kata Anang, mencapai Rp 9,375 triliun. Dana sebesar itu bakal menghasilkan sebanyak 400 ribu sambungan pipa atau melayani kebutuhan air bersih untuk 1,6 juta orang. Proyek SPAM ini bakal rampung pada 2027. "Rencana kapasitas SPAM Juanda kurang-lebih 5.000 liter per detik. Untuk menyuplai Kota Bekasi 2.400 liter per detik, Kabupaten Bekasi 1.335 liter per detik, dan DKI Jakarta 1.461 liter per detik," ujarnya.

Ketika pembangunan ketiga SPAM itu rampung, Anang mengatakan, 100 persen kebutuhan air minum warga Jakarta akan terpenuhi. Dengan pelayanan 100 persen, pelarangan penyedotan air tanah bisa dijalankan pemerintah DKI Jakarta. "Dengan kita memberikan layanan air minum perpipaan di Kota Jakarta, kita bisa mencegah laju penurunan tanah Jakarta yang terlalu cepat," ucapnya.

Menurut Heri Andreas, dengan beroperasinya ketiga SPAM pada 2030, tak berarti tidak akan muncul problem baru. Pasalnya, sebesar 80 persen air baku untuk Jakarta itu dipasok dari Jawa Barat dan Banten. "DKI Jakarta ini hanya bisa berdikari air baku tak lebih dari 20 persen,” katanya. Heri menyebutkan kondisi ini seharusnya menjadi peringatan keras untuk Jakarta karena dalam 10-20 tahun mendatang Jawa Barat pun akan mengalami persoalan air. Apalagi lebih dari 60 persen air permukaan dan air tanah dangkal di Jawa tercemar. “Ketika Jawa Barat mengalami masalah air, suplai 80 persen ke Jakarta itu bisa saja diputus,” tuturnya.

Sebuah kapal cepat berlayar menuju Pulau Biru di kawasan Waduk Jatiluhur/Antara/M Ibnu Chazar

Heri menyatakan telah memperingatkan pemerintah DKI Jakarta tentang kondisi ini. Solusi atas minimnya pasokan air dari dalam wilayah Jakarta, kata Heri, bisa berupa desalinasi air laut atau revitalisasi air permukaan. “Mau tidak mau pemerintah Jakarta harus mencanangkannya untuk membersihkan air permukaan yang tercemar itu,” ujarnya. Adapun perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Heri menambahkan, hanya akan memberikan perubahan kurang dari 5 persen. “Kalau jumlah penduduk Jakarta pada 2030 diproyeksikan 20 juta jiwa, yang pindah ke IKN kan hanya 5 persen."

Menurut Arief Nasrudin, sebagai solusi jangka pendek menghambat penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah yang berlebihan, PAM Jaya bakal membangun sembilan reservoir komunal pada tahun ini. Reservoir komunal adalah tempat penampungan air bersih pada sistem penyediaan air minum yang melayani wilayah dengan tekanan air rendah. Selain itu, PAM Jaya membangun Instalasi Pengolahan Air atau IPA Buaran III serta IPA Pesanggrahan dan IPA Ciliwung. Arief mengatakan kadang pihaknya menghadapi masalah perizinan baik di trase milik pemerintah maupun swasta. "Permasalahan lain, adanya utilitas lain dan jalur yang sangat padat." Dody Hidayat