Lumbung Pangan Lumbung Masalah

Jon mendapatkan laporan luas food estate di desanya 411,5 hektare. Ini wilayah yang lahannya menjadi mata pencarian penduduk. Namun, menurut Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, area food estate masuk lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang menganggur. “Ini lahan telantar yang tinggal semak belukar,” ucapnya.

Jon berkerut mendengar informasi itu. Di desanya, area yang diklaim food estate itu adalah area permukiman yang sudah dihuni oleh penduduk Batak Karo yang kini memasuki keturunan ke-12. Klaim Jon juga terbukti dari analisis citra satelit bahwa Desa Ria-Ria bukan wilayah konsesi PT TPL.

Josua Lumban Batu, tokoh adat Humbang Hasundutan, menambahkan, tanah adat di Desa Ria-Ria telah mendapat pengakuan pada 1979 melalui Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 138/Kpts/1979. “Kami sudah tinggal di sini 300 tahun,” katanya.

Josua menunjukkan 11 situs cagar budaya yang menunjukkan penduduk Ria-Ria telah bermukim di sana berada-abad. Pada abad ke-19, Josua menjelaskan, pemerintah kolonial Hindia Belanda membagi lahan di sini menjadi tiga: hutan dan perkampungan, tombak raja berikut Danau Toba, serta hutan lindung.

Pada 1964, saat Kabupaten Tapanuli Utara baru terbentuk, pemerintah Orde Baru gencar mengadakan reboisasi dengan menanam pinus. Program itu berbenturan dengan permukiman penduduk. Penduduk Ria-Ria pun mempertahankan wilayah 10 ribu hektare agar tak masuk kawasan hutan negara.

Konflik tenurial ini meletus hingga pada 1979 Presiden Soeharto mengutus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Sudomo. Setelah berdiskusi, Bupati Tapanuli Utara Salmon Sagala mengabulkan permintaan penduduk Ria-Ria. “Sekarang tiba-tiba ada patok-patok food estate,” tutur Josua, 67 tahun.

Kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara bersama Serikat Petani Indonesia menyebutkan lahan adat di Ria-Ria dikelola tujuh marga. Keturunan Marga Siregar, Tampubolon, dan Sihotang berhak atas pengelolaan lahan di sisi kanan. Sedangkan Lumban Gaol, Banjarnahor, Pandiangan, dan Manullang berhak atas lahan di sisi kiri.

Di Ria-Ria, setiap marga punya pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara). Para pengurus marga ini rutin bertemu setiap tiga bulan untuk berbagi informasi mengenai pengelolaan lahan adat mereka. Walhi menemukan potensi konflik antara Desa Ria-Ria dan Parsingguran I, yang dihuni banyak pendatang. Masyarakat Ria-Ria mengklaim wilayah food estate di Desa Parsingguran I seluas 80 hektare adalah lahan milik mereka sesuai dengan surat keputusan Bupati Tapanuli Utara pada 1979.

Lahan dan Tanaman bawang merah di lokasi food estate, di Desa Siria-ria, Humbanghasundutan, Sumatera Utara, 4 September 2021./Tempo/Mei Leandha

Penetapan area food estate di Humbang Hasundutan dimulai pada pertengahan Juni 2020. Dalam sebuah rapat online, menurut pejabat pemerintah Humbang Hasundutan yang ikut pertemuan ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyediakan lahan untuk proyek lumbung pangan. 

Bupati Dosmar Banjarnahor mengusulkan food estate dibuka di Kecamatan Pollung. Desa Ria-Ria ada di kecamatan ini. Alasannya, kecamatan ini masuk wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari Tbk, perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto. Luhut lalu meminta Siti segera menyiapkan alas hukum agar program food estate segera berjalan.

Pada 28 Juli 2020, Menteri Siti Nurbaya menerbitkan keputusan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 yang isinya pengurangan konsesi PT Toba seluas 16.574 hektare. Dari luas ini, 14.826 hektare lahan ditujukan bagi ketahanan pangan. Izin food estate ini mendahului dasar hukum pemakaian kawasan hutan untuk ketahanan pangan yang baru diterbitkan Menteri Siti pada 2 November 2020.

Pada 22 Oktober 2020, penanaman komoditas food estate dimulai. Lahan-lahan di kawasan hutan produksi itu dibagi-bagi kepada para petani di desa sekitarnya. Tiap petani mendapat 1-2 hektare untuk menanam kentang, bawang putih, dan bawang merah. “Sertifikatnya hak milik yang bisa diwariskan tapi tidak boleh dijual,” kata Dosmar.

Komoditas perkebunan itu lalu dijual kepada perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menyerap hasilnya. Di antara perusahaan besar yang menjadi off-taker ini ada Indofood, Wings, dan Champ. Deputi Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Nani Hendi mengatakan kehadiran perusahaan besar itu untuk menjamin hasil panen para petani. 

Masalahnya, food estate mengubah pola bertani penduduk Humbang Hasundutan yang tadinya komunal mengelola lahan adat menjadi perorangan. Karena itu, menurut Putra Septian, Manajer Kajian dan Advokasi Walhi Sumatera Utara, food estate rawan memicu konflik antar-penduduk. “Apalagi ada perusahaan besar yang akan menentukan cara petani berkebun,” ujarnya.

Walhi juga menemukan pembibitan kentang seluas 3 hektare di Desa Parsingguran II yang akan dipasok ke petani milik Bupati Dosmar. Lahan tersebut disewakan kepada perusahaan yang memasok bibit kepada perusahaan penampung komoditas petani. Bupati Dosmar mengakui ikut terlibat dalam pengembangan food estate di kampung halamannya karena menguntungkan masyarakat. 

Klaim Dosmar itu tak terbukti ketika masa panen tiba. Tanah di Desa Ria-Ria yang berpasir tak cocok untuk hortikultura. Akibatnya, dari target panen kentang 20 ton per hektare, masyarakat hanya bisa mengumpulkan 15 ton. “Pengelolaannya juga buru-buru dan benihnya kurus-kurus,” kata Aslin Simamora, petani Ria-Ria. Seharusnya, Aslin menjelaskan, setelah dibuka, lahan dibiarkan selama enam bulan sebelum ditanami. 

Cemas lahan food estate menginvasi lahan adat, warga Desa Ria-Ria menulis surat kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Camat Pollung pada 13 September lalu. Mereka meminta Jokowi memperhatikan aturan pengakuan lahan adat karena ada satu dusun yang sudah berubah menjadi perkebunan.