Menanti Ambisi Besar dari Glasgow

Berdasarkan Perjanjian Paris, semua negara harus menyampaikan Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC), yakni target sukarela untuk mengurangi emisi agar suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius pada akhir abad ini. Disepakati juga bantuan pendanaan dari negara maju kepada negara berkembang dalam memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim sebesar US$ 100 miliar per tahun sejak 2020. Alokasi dana ini bagian dari tanggung jawab historis negara-negara itu karena mereka lebih dulu mengemisi atmosfer pada zaman Revolusi Industri pada 1880-an.

Indonesia menyampaikan NDC yang diperbarui ke sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) pada 22 Juli lalu. Target pengurangan emisi tak berubah: 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen bila dibantu internasional. Menteri Siti Nurbaya mengatakan, meski target tetap, ada penguatan komitmen, yaitu menetapkan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat melalui dokumen Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050. "Ini menunjukkan peningkatan komitmen dalam mitigasi, adaptasi, transparansi, dan implementasi," kata Siti, 23 September lalu.

Dalam NDC Indonesia, ada dua sektor yang mendapat target pengurangan emisi terbesar, yaitu kehutanan dan penggunaan lahan serta energi. Menurut Manajer Senior World Resources International Indonesia Bidang Iklim, Hutan, dan Lautan Arief Wijaya, saat ini sektor kehutanan menjadi pengemisi 55 persen, sementara sektor energi 38-40 persen. "Memang fokusnya harus di dua sektor ini," ucapnya, Rabu, 27 Oktober lalu.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia
Sarwono Kusumaatmadja, ada penambahan berupa masuknya blue carbon untuk penguatan di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dia menambahkan, Indonesia cukup optimistis karena dalam lima tahun terakhir bisa menekan angka kasus kebakaran hutan pada saat negara di benua lain, seperti di Amerika dan Eropa, mengalami masalah yang sama. Selain itu, Indonesia menetapkan net sink—penyerapan bersih—karbon dari sektor ini pada 2030.

Ihwal sektor energi, Menteri Siti mengatakan upaya mencapai target didorong transformasi energi menuju penghapusan bertahap dari pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap batu bara serta substitusi dengan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). "Termasuk mengelaborasi potensi sumber baru EBT, seperti hidrogen dan energi gelombang," ujarnya.

Sektor energi akan mencapai net sink karbon lebih lama. Menurut Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, puncak emisi di sektor energi masih dihitung oleh Dewan Energi Nasional. “Perihal pencapaian net zero emission pada 2060, penggunaan EBT ditingkatkan menjadi 70 persen pada 2050 dan 87 persen pada 2060. Untuk mendukung pengembangan EBT di sektor ketenagalistrikan, sebaiknya tidak ada lagi pembangunan pembangkit berbasis fosil," katanya dalam webinar yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform pada Jumat, 29 Oktober lalu.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang tidak menaikkan target NDC. Menurut data Climate Action Tracker, sampai Kamis, 28 Oktober lalu, ada delapan negara lain yang bersikap sama, yaitu Australia, Brasil, Meksiko, Selandia Baru, Rusia, Singapura, Swiss, dan Vietnam. Sedangkan negara yang mengajukan penguatan NDC sebanyak 22. Arief Wijaya mengatakan Climate Action Tracker menilai NDC Indonesia sangat tidak mencukupi (highly insufficient). "Dari kacamata pemerintah, target NDC sudah cukup ambisius. Dari pemerhati dan organisasi lingkungan, pemerintah masih bisa lebih ambisius dalam menetapkan target pengurangan emisi," ucapnya.

Untuk mencapai target, kata Sarwono Kusumaatmadja, Indonesia akan mengangkat soal pendanaan iklim dalam COP26, termasuk menagih komitmen lama negara maju menyediakan dana US$ 100 miliar per tahun. Indonesia memiliki kebijakan mengenai pendanaan iklim ini, termasuk lewat regulasi pajak karbon. Yang terbaru adalah peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon yang dibutuhkan untuk mengatur perdagangan karbon, yang ditandatangani pada Jumat, 29 Oktober lalu. "Dengan langkah itu dan sebagai Ketua G20 (tahun depan), Indonesia bisa berposisi dan memiliki peran bagus," ujar Sarwono.

Helen Faulkner, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Inggris Bidang Kebijakan Perubahan Iklim dan Rendah Karbon, mengakui adanya masalah dalam pendanaan internasional, yang sedianya diberikan sejak 2020. "Saya kira itu akan bisa tercapai pada 2023," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 28 Oktober lalu. Inggris Raya, sebagai tuan rumah COP26, meningkatkan komitmennya dengan menyediakan 11,6 miliar pound sterling mulai 2021 sampai 2025 dan berusaha mendorong negara maju lain mengikuti langkah yang sama.

Agenda lain yang juga perlu dibahas adalah penyelesaian Paris Rulebook atau aturan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris. Menurut Owen Jenkins, aturan itu perlu difinalkan, termasuk pembahasan pasal 6 yang mengatur perdagangan karbon untuk membantu dunia bekerja sama mengurangi emisi dengan biaya rendah.

Yuyun Harmono mengatakan Paris Rulebook belum disepakati, termasuk pengaturan skema pendanaan iklim. Terdapat dua skema, yaitu pasar dan nonpasar. Dalam skema nonpasar, dana diberikan untuk membantu negara berkembang menangani krisis iklim. "Sudah ada Green Climate Fund, tapi ini bukan jalur yang dominan," ujarnya.

Yuyun menilai yang lebih banyak didorong dan didukung negara maju serta korporasi besar adalah skema pasar, yaitu melalui perdagangan karbon. Ia menilai skema ini kurang menguntungkan untuk pengurangan emisi karbon. "Korporasi besar dan negara maju, alih-alih menurunkan emisi dalam praktik bisnisnya, lebih baik membayar negara atau pihak lain yang menjual karbon daripada menurunkan emisinya secara drastis," tuturnya. Skema pasar ini, Yuyun melanjutkan, juga tak adil bagi pihak yang tidak memiliki hutan tapi merasakan dampak krisis iklim.

Namun yang menghantui pelaksanaan COP26, yang tertunda setahun karena pandemi Covid-19, adalah kekhawatiran bahwa hasilnya masih jauh dari cita-cita yang digariskan dalam Perjanjian Paris, yaitu menahan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius pada 2100. Menurut Owen Jenkins, target itu pun sebenarnya tak ideal tapi dipilih karena merupakan skenario terbaik yang bisa dicapai. Sayangnya, dia melanjutkan, sepertinya suhu bumi akan naik di atas 1,5 derajat Celsius pada 2030 atau antara 1,5 dan 2,7 derajat kenaikan suhu global rata-rata abad ini, kecuali ada pengurangan emisi yang signifikan dan segera.

Sisa-sisa banjir besar di Bekasi, Jawa Barat, Januari 2020./Dok TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

Dengan kenaikan suhu di atas 2 derajat Celsius, manusia akan merasakan dampak yang sangat berat, termasuk kita di Indonesia. "Kekeringan akan lebih panjang, muka air laut lebih tinggi. Negara kepulauan kecil seperti Fiji, Vanuatu, bisa tenggelam," kata Arief Wijaya. Temperatur yang tinggi juga bisa berdampak pada sejumlah komoditas, seperti kopi. Terumbu karang pun bakal rusak dan hal itu mempengaruhi biota laut. Dampak berikutnya adalah sumber makanan dari laut sulit didapatkan.

Laporan UNFCCC terbaru menyebutkan, berdasarkan semua NDC yang tersedia dari 192 pihak, diperkirakan terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca cukup besar—sekitar 16 persen—pada 2030 dibanding pada 2010. Kecuali ada perubahan drastis, hal itu bisa menyebabkan kenaikan suhu sekitar 2,7 derajat Celsius pada akhir abad ini. "Para pihak harus segera menggandakan upaya iklim mereka jika ingin mencegah kenaikan suhu global melampaui Perjanjian Paris pada akhir abad ini," ujar Patricia Espinosa, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, seperti dilansir di situs UNFCCC.

Alok Sharma, Presiden COP26, mengatakan laporan UNFCCC itu menggarisbawahi alasan negara-negara perlu menunjukkan aksi iklim yang lebih ambisius dalam COP26 Glasgow. "Laporan terbaru dari UNFCCC ini memperjelas, untuk melindungi dunia dari dampak perubahan iklim yang paling merusak, negara-negara harus mengambil tindakan yang lebih ambisius dalam soal emisi, dan mereka harus bertindak sekarang," ucapnya seperti dilansir di situs UNFCCC. "Ada kemajuan (target NDC), tapi tidak cukup."

Meski dampak krisis iklim diketahui sudah di depan mata dan dirasakan semua penghuni planet ini, tentu tidak selalu mudah menghasilkan kesepakatan yang bisa disetujui semua negara. Menurut Sarwono Kusumaatmadja, lantaran pihak yang terikat oleh Perjanjian Paris lebih dari 190 negara, bisa dipastikan tidak gampang menghasilkan keputusan yang disetujui secara bulat. Semuanya bergantung pada kita dan aliansi yang dibikin dalam COP. Dengan kata lain, ujar dia, "Mesti pintar berdiplomasi."

FEBRIANTI, ANWAR SISWADI