Aroma Haram Label Halal

NASIONAL
30 Maret 2022

Aroma Haram Label Halal

Ribut-ribut soal logo halal baru hanya puncak gunung es dari sengkarut manajemen halal di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Jaminan Halal terbit, urusan sertifikasi halal dipegang Majelis Ulama Indonesia. Mengelola uang besar, MUI sulit diaudit lembaga resmi karena berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Pengelolanya bukan penyelenggara negara.

Sertifikat halal ada dua: untuk produk dalam negeri dan produk impor. Karena tak memiliki perwakilan di luar negeri, MUI menunjuk satu perusahaan yang menjadi kepanjangan tangannya. Di sini sertifikasi perusahaan label halal di luar negeri rawan korupsi karena aturannya gratis. Kami pernah menulisnya lumayan panjang soal korupsi label halal pada 2014.

Rupanya, praktik itu terus. Pelakunya tak beranjak dari orang-orang yang dekat dengan petinggi MUI. Kali ini mantan bos Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV), lembaga halal di negara bagian Australia. Ada aliran uang Rp 4,2 miliar ke Yayasan Gerakan Amal Lahiriyah untuk Akhirat (Yayasan GALA) yang dipimpin mantan Ketua MUI yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal, Amidhan Sabherah.

Pada 2017, seorang direktur perusahaan halal dari Jerman melaporkan Lukmanul Hakim, mantan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI), kini staf khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin, atas tuduhan pemerasan. Pengusaha tersebut mengaku menyetor 50 ribu Euro untuk perpanjangan izin perusahaan halal. Ma’ruf adalah mantan Ketua Komisi Fatwa MUI.