Papua, Klitih, dan Diskriminasi Difabel

TEMPO.CO, Jakarta -Dalam waktu dekat, wajah Papua segera berubah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas tiga rancangan undang-undang yang menjadi payung hukum pembentukan tiga provinsi baru Papua: Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Setelah tiga daerah itu, dua calon provinsi baru lagi mengantre.

Sepanjang pekan lalu, wartawan majalah ini mewawancarai sejumlah narasumber di kalangan pemerintahan dan juga di Papua. Dari mereka, kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah menteri gencar melobi berbagai pihak, terutama politikus Senayan, agar mendukung rencana pemekaran Papua. Sementara masyarakat menolak gagasan ini karena akan makin menyulut konflik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, misalnya, melobi sejumlah ketua umum partai politik. Ini cara yang sama untuk merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dengan revisi yang memangkas kewenangan institusi adat dan legislatif di Papua itu, pemerintah dan DPR bisa dengan gampang mengajukan daerah otonom baru di sana.

Desk hukum menurunkan laporan klitih di Yogyakarta. Klitih, yang diartikan sebagai kekerasan jalanan—meski arti sebenarnya positif, merupakan “tradisi” lawas yang lama-kelamaan kian brutal dan acak. Kami mendapatkan pengakuan dan cerita dari seorang pelaku klitih yang menjelaskan berbagai aksi dan perubahan makna klitih.

Artikel lain adalah kisah seorang pegawai negeri sipil penyandang disabilitas mental yang dipecat tidak hormat oleh Kementerian Keuangan. Persoalan itu bermula dari pegawai itu tidak mengisi daftar presensi selama 14 hari. Kementerian pun meminta DH mengembalikan uang beasiswa senilai Rp 1 miliar.