Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

TEMPO.CO, Jakarta - Semangat Salim Jundan menurun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Wilayah II Lalan Mangsang Mendis di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, itu merasa tak relevan lagi berbicara program kerja yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggara kehutanan, turunan UU Cipta Kerja, tugas KPH kini hanya sebatas fasilitator dan administrator. Sebelumnya, tugas dan fungsi KPH berdasarkan PP 6/2007 tentang tata hutan adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan.

Kewenangan KPH itu meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan perlindungan konservasi alam. Selain itu, KPH menjabarkan kebijakan kehutanan nasional hingga kabupaten/kota untuk diimplementasikan.

Tata kelola hutan saat ini seolah-olah menghilangkan fungsi KPH sebagai wali negara di tingkat tapak. KPH, satu-satunya entitas yang menjalankan fungsi pengelolaan hutan. Dinas kehutanan sudah lama tidak mengelola hutan, sedangkan pemegang izin usaha pemanfaatan hanya mengusahakan hasil hutan, bukan mengelola hutan.

Sebagai wali negara di tingkat tapak, KPH menjadi pintu pertama yang didatangi masyarakat ataupun pelaku usaha ketika terjadi persoalan dalam pengelolaan hutan. Karena UU Cipta Kerja, kewenangan pengelolaan hutan ditarik ke pemerintah pusat.