Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) merekomendasikan 12 hal untuk PSSI sebagai tindaklanjut Tragedi Kanjuruhan. Rekomendasi TGIPF untuk badan sepak bola nasional menyangkut bentuk pertanggungjawaban kepada para korban Tragedi Kanjuruhan, pembenahan di internal PSSI, hingga kesejahteraan pemain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rekomendasi-rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan yang sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat, 14 Oktober 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun rekomendasi pertama TGIPF yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, yakni pengunduran diri Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan beserta seluruh anggota Komite Eksekutif (Exco). Semua itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral petinggi PSSI kepada para korban.
Seperti diketahui, Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 telah menyebabkan banyak ratusan korban sampai meninggal. Sampai 14 Oktober 2022, sebanyak 132 orang meninggal dunia, 96 luka berat, 484 luka sedang dan ringan dalam Tragedi Kanjuruhan.
TGIPF menyatakan bahwa korban-korban Tragedi Kanjuruhan bisa saja menanggung luka atau trauma dalam jangka waktu yang panjang. Secara moral dan etik, PSSI harus iktu bertanggung jawab.
"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI," bunyi rekomendasi TGIPF. "Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri."
"Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, dimana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang."
Untuk menjaga keberlanjutan PSSI, TGIPF juga mendorong Federasi Sepak Bola Indonesia itu untuk segera mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB). Melalui KLB, diharapkan PSSI memiliki pemimpin dan pengurus yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Ke depan, PSSI diminta menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik, mengutamakan dalil keselamatan publik, hingga merevisi regulasi yang ada. TGIPF juga merekomendasikan PSSI agar berkoordinasi dengan Polri untuk menyusun regulasi pengamanan sesuai standar FIFA. PSSI juga perlu melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi match commisioner, security officer, wasit, juri, hingga panitia pelaksana (panpel) pertandingan.
Tak hanya itu, PSSI juga didorong memastikan pengimplementasian UU Nomor 11 tahun 2022 agar para pemain mendapat empat program jaminan sosial.
Berikut 12 rekomendasi TGIPF Kanjuruhan untuk PSSI:
1. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, dimana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang.
2. Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air. Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.
3. Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good organization governance) perlu segera bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga mendesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha dibawah PSSI.
4. Dalam rangka membangun persepakbolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada Statuta PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, namun perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik/ keselamatan rakyat (salus populi suprema lexesto).
Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya.
5. PSSI dan Polri berkoordinasi untuk menyusun regulasi pengamanan pertandingan sepakbola yang sesuai dengan standar FIFA. Unsur kepolisian hanya sebagai supervisi, tenaga pengamanan direkrut dari tenaga profesional/ steward yang dilatih dan disiapkan oleh Mabes Polri dan PSSI dibawah pengendalian Mabes Polri.
6. Merevisi regulasi PSSI untuk menghilangkan potensi conflict of interest dalam kepengurusan PSSI.
7. Pengurus PSSI berkewajiban untuk merevisi/ membuat peraturan termasuk tentang tanggungjawab (Pasal 3d Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021).
8. Memastikan bahwa semua regulasi PSSI dilaksanakan sesuai dengan aturan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap berakhirnya pertandingan.
9. PSSI harus melakukan pembinaan kepada para pelaku olahraga (match comm, SO, wasit, juri, panpel) melalui pelatihan-pelatihan yang terukur dan tersertifikasi secara berkala.
10. Melakukan pembinaan terhadap stakeholder (pemangku kepentingan) persepakbolaan nasional.
11. Dibutuhkan pengurus PSSI hadir secara fisik dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pertandingan (pasca pertandingan).
12. Untuk menjamin kesejahteraan pemain, PSSI perlu segera memastikan penerapan UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenagakerjaan, dimana pemain berhak mendapatkan BPJS sebanyak 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
Rekomendari tersebut diberikan setelah TGIPF menemukan sejumlah kesalahan PSSI dalam Tragedi Kanjuruhan...
Kesalahan PSSI dalam kasus Kanjuruhan, menurut laporan TGIPF, meliputi delapan hal, yakni:
a. Tidak melakukan sosialisasi/ pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter.
b. Tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku.
c. Tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1.
d. Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap
berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan
yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan
keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab
dalam pelaksanaan pertandingan.
e. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI.
f. Adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi conflict of interest di
dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI
(Executive Committee) yang diperbolehkan berasal dari pengurus/pemilik klub.
g. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor
kesejahteraan bagi para petugas di lapangan.
h. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepak bola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepakbola di Indonesia.
Baca Juga: Ketua TGIPF Ungkap Kemungkinan Munculnya Tersangka Baru dalam Tragedi Kanjuruhan
