Perlawanan di Meja Diplomasi

Sejumlah negara sudah menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat militer yang terlibat kudeta di Myanmar. Negara ASEAN belum satu suara. Indonesia punya posisi kunci.

27 Februari 2021 | 00.00 WIB

ic:round-whatsapp file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Seorang Biku menunjukan simbol tiga jari di samping kendaraan militer Myanmar, menentang kudeta Militer, di Yangon, Myanmar, 14 februari 2021. Reuters/Stringer

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Sejumlah negara menjatuhkan sanksi kepada pejabat militer Myanmar yang terlibat kudeta.
Tentara dan polisi Myanmar terus menekan demonstrasi dan memburu para pembangkang.
Indonesia sempat dilanda rumor mendukung junta militer.

KYAW Moe Tun tampak emosional dan terbata-bata saat menyelesaikan rangkaian kalimat terakhirnya. Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memohon kepada komunitas internasional untuk membantu mengakhiri kudeta militer di negerinya. Di hadapan 193 anggota Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Jumat, 26 Februari lalu, dia meminta bantuan dunia untuk menghentikan aksi brutal tentara dan polisi terhadap rakyat Myanmar.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

kudeta-militer-myanmar

ancaman-terhadap-demokrasi

asean

Gabriel Wahyu Titiyoga

Alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta ini bergabung dengan Tempo sejak 2007. Menyelesaikan program magister di Universitas Federal Ural, Rusia, pada 2013. Penerima Anugerah Jurnalistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014. Mengikuti Moscow Young Leaders' Forum 2015 dan DAAD Germany: Sea and Ocean Press Tour Program 2017.

Edisi 27 Februari 2021