Skorsing dan klb

Skorsing dan KLB PSSI kian sibuk saja. Sementara membentuk tim nasional untuk berangkat ke Asian Games Beijing, dari kantornya di Stadion Utama Senayan, Jakarta, tetap saja meluncur skorsing, peringatan, atau hukuman percobaan. Empat pemain PSM Ujungpandang, dan dua pemain PSMS Medan yang terlibat perkelahian pada Kompetisi Divisi Utama Perserikatan, dihukum 6 bulan sampai 5 tahun tak boleh main bola. Setelah hukuman yang dinilai keras itu, gebrakan PSSI sampai juga ke Galatama. Dua pekan lalu, pemain Makassar Utama Andi Alfian dihukum 6 bulan, sedang rekannya Eko Prasetyo dikenai hukuman percobaan selama 3 bulan. Ini buntut kerusuhan antara Makasaar Utama dan Pelita Jaya di Stadion Lebak Bulus, Februari lalu. Dari Pelita Jaya, Iwan Setiawan juga kena hukuman percobaan 3 bulan. Namun, kubu Makassar Utama menilai keputusan PSSI ini berat sebelah. Komda PSSI Sul-Sel Haji Andi Unru juga menilai keputusan PSSI itu tak adil. Dlam kasus tawuran PSM melawan Persib di semifinal, tak satu pun pemain Persib mendapat hukuman. Padahal, ada yang melihat pemain Persib-lah yang mulai memukul. Karena itu, Ketua Umum KONI Sul-Sel Haji Andi Mattalatta menilai PSSI sewenang-wenang. Pihaknya sudah berkirim surat ke PSSI agar mencabut hukuman atas empat pemain PSM itu. Tapi Sekretaris Umum PSSI Nugraha Besoes menegaskan, PSSI tak akan mencabut skorsing atas empat pemain PSM itu. Malahan, pekan lalu, Liga PSSI menjatuhkan lagi larangan bermain selama 3 bulan untuk pemain Asyaabab Galatama Yongky Kastanya. Yongky memukul pemain Gelora Dewata dalam pertandingan awal Maret lalu. Banyaknya hukuman itu akhirnya mengundang "protes". Yang paling keras datang dari Komda PSSI Sul-Sel, Jumat pekan lalu. Mereka meminta PSSI segera melakukan kongres luar biasa (KLB). Kepada TEMPO, Senin malam ini di Ujungpandang, Haji Andi Unru mengatakan bahwa KLB sangat perlu. "Kompetisi Perserikatan dan Galatama menurun, penonton terus menyurut. Kesebelasan nasional kita juga tak pernah dapat nomor," kata Unru. Secara khusus ia menyorot kalahnya tim PSSI Garuda II, yang dibantai Cina 0-8 pada Piala Raja di Bangkok, akhir Januari lalu. Itu "dosa" PSSI yang pertama. Yang kedua, kata Unru, selalu terjadi protes dan keributan dalam kepengurusan kali ini. "Dulu, zaman Pak Bardosono, keributan di lapangan cukup diselesaikan wasit. Sekarang ini sampai pengurus PSSI ikut bertindak," ujar anggota DPRD Tingkat I Sul-Sel ini. "Dosa" lainnya: kasus Robby Darwis yang sampai dipulangkan gara-gara memukul wasit. Juga, kesebelasan wanita Indonesia yang mengeroyok wasit di Hong Kong dalam Kejuaraan Asia. Namun, usulan Unru dinilai Komda lain terlalu pagi. "Kalau sedikit-sedikit minta KLB, kapan pengurus bisa bekerja dengan baik?" ujar Thalib Bos Said, Ketua Komda Ja-Tim. Kalau soal skorsing pemain, kata Thalib, bisa diselesaikan dengan cara mengirim surat protes, misalnya. Ketua Komda Sum-Ut Amru Daulay juga menilai KLB belum perlu. Namun, Amru mengakui PSSI menganaktirikan pemain daerah. Dalam kasus PSMS lawan Persib di Senayan, "mengapa pemain Persib tak juga dihukum?" tanya Amru sengit. Bagi Nugraha Besoes, sebelum 1/3 anggota PSSI meminta KLB, "PSSI akan tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi peraturan." Ia menilai suara Komda Sul-Sel itu sebagai kritik yang sehat. "Kritik itu positif. Tidak berarti PSSI salah kalau dikritik orang," kata Besoes tenang. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Kardono pekan lalu tampak di Medan, kemudian terbang ke Banjarbaru, dekat Banjarmasin. Ia membuka penataran pelatih dan wasit, tak ada kaitan dengan melobi komda-komda. KLB PSSI pernah terjadi di masa kepengurusan Bardosono pada Agustus 1977. Ketika itu, Bardosono memang kehilangan pamor. Sewaktu PSSI tersisih pada Turnamen Merdeka Games di Kuala Lumpur pada 1975, Bardosono menganggap itu strategi untuk Pra-Piala Dunia di Singapura pada 1976. "Kalah 100-0 pun tak apa-apa, biar lawan salah duga kekuatan kita," katanya. Ternyata, di Pra-Piala Dunia, PSSI malah berada di urutan kedua dari belakang, alias hampir juru kunci. Dalam KLB Bardosono digantikan Ali Sadikin.