Tulis di sabang, cetak di jayapura

PEMAKAIAN teknoloti sistem cetak jarak jauh (SCJJ) ternyata masih mengundang banyak tanda tanya perusahaan pers Indonesia. Itu terungkap dalam seminar yang diselenggarakan Serikat Grafika Pers -- dihadiri sekitar 200 tokoh pers Indonesia dengan membeli tiket peserta sebesar Rp 150.000 -- di Hotel Hyatt Aryaduta, Jakarta, pekan lalu. Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi, Djaffar Assegaff, misalnya, mempertanyakan soal sarana pendukung yang disediakan Perumtel untuk penggunaan SCJJ. Karena SCJJ membutuhkan saluran telekomunikasi berkapasitas tinggi, 56.000 bit per detik, sementara saluran telepon baru bisa menampung 7.500 bit per detik. Soal itu, kata Djauhari Achmad, Manajer PT Citra Sari Makmur, pemasok perangkat keras SCJJ, tak perlu dicemaskan. Citra Sari Makmur, sejak 10 Januari lalu, sudah menjalin kerja sama dengan Perumtel untuk mengoperasikan sarana komunikasi data dengan menggunakan teknologi satelit, yang memungkinkan komunikasi antarterminal. Teknologi yang dipakai adalah stasiun bumi mikro (SBM). Teknologi SBM sebenarnya sudah dikenal di Indoesia sejak 1976. Cuma saja stasiun SBM dulu ukurannya besar, sehingga hanya bisa dipasang di lokasi tertentu. Sedangkan SBM yang dipasok Citra Sari Makmur ukurannya hampir sama dengan antena parabola berdiameter 1,8 meter, sehingga dapat ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk pemakaian SBM ini, Citra Sari Makmur juga menyediakan tarif murah: US$ 2.000 (sekitar Rp 3,6 juta) per bulan. Cuma saja sistemnya kurang aman. "Jika pelanggan banyak, dan kebetulan serempak menggunakannya, tabrakan paket akan sering terjadi," tutur Djauhari terus terang. Kalau mau lancar dan aman dalam pengiriman bahan yang akan dicetak, silakan pakai saluran bebas hambatan (clear channel). Hanya saja biayanya 4 kali lipat US$ 8.000 per bulan. Jika pelanggan mau mempergunakan beberapa saluran, cukup menambah US$ 2.000 per bulan. SBM jenis terakhir ini, kata Djauhari, mampu mengirim data satu halaman surat kabar (halaman hitam putih) dalam tempo 7,22 menit. Untuk halaman berwarna waktunya lebih panjang. Biaya lain yang dikeluarkan pelanggan, dan membutuhkan dana cukup banyak, adalah untuk membeli piranti pengirim dan penerima. Satu set piranti Crossfield (buatan Inggris) atau Hell (Jerman Barat), keduanya dipamerkan pada waktu seminar di Hotel Hyatt, harganya sekitar Rp 1 milyar. Alat ini mirip pesawat faksimile -- cuma saja bisa mengirim data dalam ukuran satu halaman koran. Pesawat penerimanya bisa menerima data dalam bentuk film, yang siap naik ke percetakan. Piranti Crossfield, antara lain, sudah digunakan oleh harian Utusan Melayu (Malaysia), Singapore Newspaper Services (Singapura), China Times (Taiwan), Financial Times (Inggris), dan majalah Time (Amerika Serikat). Untuk pengiriman data jarak dekat ada pilihan lain, dan lebih murah, yakni sistem telekomunikasi terestrial. Alat pengirim dan alat penerima yang dipakai untuk sistem ini harganya sekitar Rp 400 juta. Sistem pengiriman data jarak dekat ini ditawarkan oleh PT Nokia Telecommunication. "Misalnya Kompas berkantor di Palmerah sedangkan percetakannya ada di Bekasi bisa menggunakan sistem terestriah," kata Henrik Nyqvist, perwakilan Nokia Telecommunication di Indonesia. Kalau perusahaan pers mau memakai SCJJ, kata Ketua Umum Serikat Grafika Pers Budi Santoso, harap dipertimbangkan matang-matang. Selain investasinya tinggi, juga bukan jaminan jalur distribusi penerbitan tersebut akan lebih terjamin. "Kalau tadinya kita mungkin sangat tergantung pada Garuda, nantinya akan pindah pada Perumtel," kata Budi, yang juga pemimpin umum harian Suara Merdeka, Semarang. Pemimpin Umum Kompas, Jakob Oetama, mengingatkan bahwa dalam memanfaatkan teknologi, termasuk penggunaan SCJJ, hendaknya jangan sampai membuat persaingan makin tak berimbang. Menurut Jakob, yang juga Ketua Dewan Pers, bahwa lembaga yang dipimpinnya telah mengumpulkan bahan untuk dipakai merumuskan aturan main dengan penggunaan SCJJ nanti. Bahan-bahan itu (termasuk hasil seminar sehari Serikat Grafika Pers) akan dibahas dalam sidang pleno Dewan Pers yang akan datang. Singkat kata, penggunaan SCJJ di Indonesia masih butuh waktu panjang -- entah sampai kapan. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, Janner Sinaga, bila masyarakat pers memang sudah siap secara teknis maupun etis dalam penggunaan SCJJ, izin setiap saat bisa dikeluarkan Departemen Penerangan. "Kalau masyarakat pers belum menghendakinya, untuk apa pemerintah mengeluarkan izin?" katanya. Janner Sinaga menambahkan bahwa SCJJ sebenarnya merupakan tantangan yang tak terelakkan lagi bagi dunia pers Indonesia untuk berbenah jadi lebih profesional. "Menjadi lebih profesional baik dalam segi manajemen maupun keredaksian agar bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat," katanya lebih lanjut. SCJJ, menurut Direktur Jenderal PPG itu hendaknya jangan dilihat dari sisi menimbulkan persaingan semata. "SCJJ juga bisa memacu kerja sama antara masyarakat pers." Ia memberi contoh koran Ibu Kota yang tak punya percetakan di daerah bisa bekerja sama dengan perusahaan pers setempat untuk melakukan pencetakan di sana. Begitu pula sebaliknya. "Yang penting bagaimana mengatur aturan mainnya," kata Janner Sinaga. Budiono Darsono, MW