Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji mengatakan rencana pemerintah untuk membangun SMA Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat mirip dengan pendidikan era kolonial. Menurut dia, keberadaan dua jenis sekolah ini berpotensi menjadikan pendidikan sebagai institusi yang eksklusif, di mana aksesnya hanya terbuka bagi anak-anak berdasarkan kasta atau kelas sosial-ekonomi tertentu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini mirip dengan kebijakan pendidikan di era kolonial, ada sekolah khusus anak keturunan penjajah, sekolah khusus pribumi, sekolah untuk para ningrat, dan sekolah untuk rakyat," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis, 16 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karena itu, JPPI memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah agar rencana pembangunan dua sekolah ini tidak memunculkan polemik yang semakin parah. Pertama, kata Ubaid, pemerintah harus melakukan pemetaan dan pemerataan mutu sekolah.
Menurut Ubaid, gagasan sekolah unggulan itu jangan hanya diterapkan di sekolah dan wilayah tertentu, tapi harus bisa diterapkan di seluruh sekolah yang tersebar di Indonesia.
"Ini harus berbasis data dan pemetaan di berbagai wilayah, sebab terkait dengan strategi intervensi yang berbeda-beda. Jadi mestinya semua sekolah adalah unggulan untuk semua rakyat, jangan hanya yang berprestasi secara akademik saja," kata Ubaid.
Semua anak, kata Ubaid, memiliki prestasi dengan potensinya yang berbeda-beda. Karena itu, pemerintah bertugas menyediakan sekolah yang inklusif dan berkualitas unggulan untuk semuanya.
Kedua, JPPI meminta semua anak dapat jatah kuota di sekolah. Ubaid mengatakan saat ini masih jutaan anak di Indonesia yang tidak bersekolah. Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan bangku sekolah yang tidak mencukupi, akibatnya sistem PPDB menggunakan model seleksi. Jadi ada yang lulus kebagian bangku dan tidak sedikit pula mereka yang tidak lulus lalu putus sekolah.
"Ini jangan sampai terjadi lagi di 2025. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dan semua mendapatkan akses ke sekolah," kata Ubaid.
Ketiga, JPPI merekomendasikan agar pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen untuk penuntasan program wajib belajar. Tujuannya adalah agar wajib belajar 12 tahun dan akan ditambah menjadi 13 tahun, ini bisa tuntas dan bermutu.
Pemerintah memang berencana membangun dua sekolah tersebut. SMA Unggulan Garuda akan dieksekusi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendiktisaintek. Sementara Sekolah Rakyat akan digarap oleh Kementerian Sosial atau Kemensos.
Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro merencanakan empat daerah yang akan dibangun SMA Unggulan Garuda pada 2025. "Nah, SMA unggulan sendiri mulai tahun ini akan dimulai untuk merancang dan membangun di empat lokasi untuk yang baru," kata dia dalam Taklimat Media Kemendiktisaintek 2025, di Graha Diktisaintek, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025.
Satryo menjelaskan bahwa dari empat lokasi yang direncanakan, tiga di antaranya sudah hampir pasti, yakni Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, satu lokasi lainnya, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN), masih dalam tahap pembahasan. "Di IKN kami masih lihat, karena masalah jumlah penduduknya juga mungkin nggak terlalu besar. Ini yang kami pertimbangkan," tuturnya.
Sementara untuk Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan pilot project atau proyek percontohan Sekolah Rakyat dibangun di Jakarta dan sekitarnya. Menurut dia, program ini akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Rencananya tiga itu di sekitar sini dulu. Di sekitar Jakarta, Jawa Barat, Banten gitu,” kata sosok yang akrab disapa Gus Ipul saat dihubungi Tempo, Sabtu malam, 11 Januari 2025.
Mengenai waktu eksekusi, Gus Ipul belum bisa memastikan pembangunan tahap awal Sekolah Rakyat bisa tuntas di 2025. Hingga saat ini, program tersebut masih dalam tahap pematangan konsep. “Belum, saya belum bisa memastikan (waktunya). Tapi yang jelas kami sudah membentuk tim. Pada saatnya akan kami sampaikan,” ujar dia.
Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun dengan konsep boarding school atau asrama. Hal ini, kata Gus Ipul, dilakukan supaya anak-anak tersebut dapat mendapatkan lingkungan belajar yang mendukung.
Menurut dia, anak-anak dari keluarga miskin kerap termarjinalkan dan tidak mendapatkan cukup dukungan di lingkungan sekolah umum. Selain itu, Sekolah Rakyat juga wacananya akan digratiskan.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
